MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia diberikan berbagai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berikut ini beberapa kewenangan utama MA:
1. Melakukan kasasi:
- Memeriksa dan memutus perkara tingkat kasasi atas putusan pengadilan: agama, militer tata usaha negara, dan niaga.
- Menerima dan memutus permohonan kasasi dari putusan bea dan cukai.
- Kewenangan mengadili dan memutus antara pengadilan-pengadilan di bawahnya.
2. Melakukan peninjauan kembali:
- Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan agama.
3. Melakukan pengujian peraturan perundang-undangan:
- Melakukan pengujian peraturan maupun perundang-undangan.
4. Memberikan nasihat dan pertimbangan hukum:
- Dapat memberikan suatu nasihat dan aspek pertimbangan hukum bagi Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga negara tinggi lain.
5. Menetapkan peraturan perundang-undangan:
- Menetapkan peraturan perundang-undangan tentang tata cara peradilan, kepaniteraan, dan organisasi dan administrasi di Mahkamah Agung.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan:
- Melakukan pembinaan maupun pengawasan atas pengadilan-pengadilan di tingkat bawahnya, badan peradilan lainnya, maupun hakim dan panitera di lingkungan badan peradilan.
7. Melakukan tugas dan fungsi lainnya:
- Melakukan tugas dan fungsi lainnya yang diatur dalam undang-undang.
Selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, MA juga memiliki kewenangan untuk:
- Memberikan izin kepada hakim sebagai menjadi saksi ahli, hakim yang rangkap jabatan pada perguruan tinggi.
- Memberikan pertimbangan dan rekomendasi hukum kepada Presiden dalam rangka pemberian grasi dan rehabilitasi.
Hakim
Yang dimaksud Hakim adalah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan MA maupun pada badan peradilan di tingkat bawahnya. Para hakim ini bertugas di dalam lingkungan peradilan-peradilan: tata usaha negara, umum, agama, militer, maupun pengadilan khusus. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 menyatakan bahwa hakim: 1) wajib berkemampuan dalam menggali, mengikuti, maupun memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan; 2) berintegritas maupun  berkepribadian tidak tercela, profesional, adil, jujur, dan berpengalaman di dalam bidang hukum; 3) selain itu hakim wajib menaati kode etik hakim dan pedoman perilaku yang baik lainnya bagi hakim.
Indonesia memiliki sistem peradilan yang sangat kompleks, sehingga jenis hakim pun juga beragam tergantung pada jenis peradilan yang menangani atas kasus-kasus tersebut.
Berikut jenis-jenis hakim di Indonesia sesuai dengan peradilannya:
- Hakim Peradilan Umum (Peradilan Negeri dan Tinggi): Jenis hakim ini menangani kasus pidana maupun perdata umum yang melibatkan masyarakat sipil. Mereka ada bertugas pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Banding.
- Hakim Peradilan Agama: Para hakim ini menangani perkara-perkara terkait pernikahan, warisan, dan perkara lainnya yang diatur di dalam hukum Islam, khusus untuk masyarakat beragama Islam. Mereka bertugas di Pengadilan Agama  dan Pengadilan Tinggi Agama. Perlu dicatat, di daerah Aceh yang menerapkan syariat Islam, hakimnya disebut Hakim Mahkamah Syariah.
- Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (TUN): Hakim pada peradilan TUN berwenang menangani sengketa terkait keputusan administrasi negara antara warga negara dengan pemerintah. Tempat bertugas bagi mereka adalah pada Pengadilan TUN ataupun Pengadilan Tinggi TUN.
- Hakim Peradilan Militer: Hakim militer menangani perkara pidana yang di dalamnya melibatkan TNI Indonesia. Mereka bertugas pada Pengadilan Militer (yaitu tingkat pertama) dan Mahkamah Militer Tinggi (yaitu tingkat banding).
Selain itu, ada juga hakim di tingkat tertinggi yaitu:
- Hakim Agung: Hakim yang ertugas di Mahkamah Agung, lembaga tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka bertugas untuk mengadili perkara kasasi, peninjauan kembali, dan sengketa kewenangan lembaga peradilan.
- Hakim Konstitusi: Hakim bertugas pada Mahkamah Konstitusi.
Selain jenis hakim di atas, jenis hakim lain adalah Hakim Ad Hoc.
Hakim Ad Hoc: Hakim ad hoc berpengalaman di bidang tertentu dan berkeahlian dalam suatu hal tertentu untuk memeriksa, mengadili, maupun memutuskan perkara khusus atau tertentu. Sifat dari hakim ad hoc adalah sementara, dan peraturan pengangkatan melalui undang-undang.
Hakim Karier dan Nonkarier
Istilah "hakim karier" dan "hakim nonkarier" digunakan khusus dalam konteks pengangkatan Hakim Agung di Indonesia. Mereka memiliki keahlian hukum yang signifikan namun mungkin saja tidak memiliki pengalaman peradilan langsung. Mereka dapat berupa sarjana hukum terkemuka, profesor, atau praktisi dengan karir hukum.
Berikut rincian keduanya:
- Hakim Karier: Hakim Karier adalah hakim dengan status aktif sebagai hakim yang bertugas pada berbagai lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA.
- Hakim Nonkarier: Hakim Nonkarier merupakan hakim yang berasal tidak dari badan peradilan yang ada, seperti dosen dari perguruan tinggi atau profesi lain.
Putusan Hakim
Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau panel hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan dalam suatu persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses hukum yang dijalani di pengadilan. Hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam kasus pidana. Untuk kasus perdata, pihak yang menang ataupun pihak kalah, ataupun dikabulkan atau tidak, baik keseluruhan ataupun sebagian dalam perkara pengujian materi undang-undang.
