Keempat: pemerintah (BP POM) terus melakukan pengujian vaksin secara berkala dan dilakukan secara random diseluruh wilayah Indonesia, sehingga kasus vaksin palsu tidak terulang kembali. Upaya ini juga merupakan jaminan negara untuk melindungi rakyatnya.
Kelima: koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh komponen bangsa untuk melakukan fungsi pengawasan dan peredaran vaksin. Libatkan masyarakat dan organisasi profesi.
Keenam: waspadai kemungkinan keterlibatan jaringan internasional termasuk campur tangan asing.
Ketujuh: Izin Operasional RS pengguna vaksin palsu dicabut segera.
Kedelapan : tindak tegas dokter dan nakes (bidan dan perawat).
Jika mereka tahu  dan sengaja mengedarkan dan menggunakan vaksin palsu kepada pasien, itu akan menjadi kasus pidana. Sanksinya berat sesuai dengan hukum yang dilanggar.
Dokter dan Nakes juga dapat dikenakan sanksi disiplin karena  pelanggaran Etika, sumpah profesinya. Jika karena kesengajaan, maka dapat cabut profesinya seumur hidup untuk tidak melakukan praktik profesi. Pemerintah dapat mencabut STR dan SIP – nya seumur hidup.
Namun semua itu perlu penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Dalam kasus vaksin palsu, Â apakah dokter/bidan/ Â tersebut bukan sebagai pelaku atau hanya sebagai korban. Jangan-jangan dokter/bidan hanya sebagai korban, pelaku utamanya si produksen vaksin palsu, pemasok, selesnya.
Kasus vaksin palsu begitu booming. Pemerintah sebaiknya jangan hanya fokus pada vaksin palsu, tetapi bagaimana dengan obat-obatan palsu yang sudah lama berkembang di masyarakat sebagaimana diberitakan dalam berbagai media terdahulu.
Negara harus melindungi rakyatnya. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban.
(SW: Pengamat Kebijakan Publik)
Â
