Pelindo II Tangguh Modal, BUMN Lain Ramai Minta Suntikan Modal  

 Tanggal 30 oktober DPR berdasarkan hasil rapat paripurna DPR membekukan rencana untuk menyuntikan modal atau Penanaman Modal Negara (PMN) ke 25 perusahaan BUMN. Penolakan tersebut berakibatkan pada 25 BUMN yang tidak jadi mendapatkan suntikan dana sebesar 40,42 Triliun rupiah dari rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Perusahaan BUMN yang batal mendapatkan modal dari APBN diantaranya,  PT PLN Rp 10 triliun, PT Krakatau Steel Tbk Rp 2,456 triliun, Perum Bulog Rp 2 triliun,  dan PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun (selengkapnya ada dibawah tulisan)

Berbagai Perusahaan BUMN tersebut mengandalkan suntikan PMN untuk membiayai proyek-proyek perusahaan tersebut. Awalnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memecahkan rekor sebagai BUMN yang menerima PMN terbesar sepanjang sejarah yakni 10 Triliun rupiah, namun PLN batal disuntikan dana PMN. Perusahaan setrum tersebut membutuhkan PMN untuk mendanai program listrik 35.000 MW.

PLN berbeda nasib dengan empat perusahaan BUMN lainnya yang mendapatkan suntikan dana lebih dahulu dari PMN yang berasal APBN 2016 di tahun 2015. Pemerintah sudah menyuntikan dana kepada PT Hutama Karya sebesar Rp.3,6 triliun, PT Waskita Karya Tbk (3,5 Triliun), PT Adhi Karya Tbk (1,4 triliun), dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (3,5 triliun).

Peran PMN cukup besar bagi keempat perusahaan BUMN yang sudah mendapatkan kucuran PMN untuk mendukung proyek-proyek yang sedang belangsung. Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan mengatakan PMN digunakan oleh Adhi Karya untuk mendukung pembangunan light rail transit (LRT), Waskita Karya untuk membangun tol trans-Jawa dan tol lainnya, dan Hutama Karya untuk membiayai tol trans-Sumatra.

Berbeda dengan perusahaan BUMN PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) yang menolak untuk mengajukan mendapatkan suntikan modal dari APBN 2016. Walaupun Direktur Utama RJ Lino PT Pelindo II ditawarkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar Pelindo II mengajukan PMN.

Ditengah banyaknya perusahaan BUMN yang mengaharapkan mendapatkan suntikan modal dari PMN, PT Pelindo II memiliki keuangan yang tangguh yakni kas dan setara kas sebesar 14,5 triliun rupiah dan total aset 37,5 triliun rupiah pada semester I 2015. Dibandingakan dengan tahun 2014, keuangan Pelindo meningkat secara signifikan. Keuangan Pelindo II kas dan setara kas di tahun 2014 sebesar 3,4 triliun dan total aset 21,7 triliun rupiah.

PT Pelindo II dapat membiayai pendanaan perusahaan secara mandiri untuk membiayai proyek pengembangan pelabuhan yang sudah ada maupun yang baru. Proyek tersebut untuk mendukung program pemerintah yaitu tol laut. PT Pelindo II mendapatkan suntikan dana berasal dari Global Bond  yang diterbitkan pada bulan April 2015, bukan dari APBN yang bisa memberatkan keuangan negara.

Pinjaman dalam bentuk Global Bond sebesar 1,6 milyar dolar US digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Tanjung Carat, Kalibaru (New Priok), Pelabuhan Cirebon, Terminal Kendaraan Indonesia, dan Pelabuhan Sorong.

Dibandingkan dengan perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Wika) yang masih membutuhkan sokongan dana PMN. Corporate Secretary Wika, Suradi Wongso mengatakan bahwa kini Wika sedang, mengantongi beberapa proyek kakap salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Terkait apakah dana PMN dari APBN 2016 akan disuntikan atau tidaknya ke 25 perusahaan BUMN. Di Indonesia masih banyak tempat yang membutuhkan uang untuk pembangunan terutama di Indonesia Bagian Timur. Ada pepatah yang mengatakan perusahaan akan menjadi besar, tumbuh dari kemandirian, bukan dimanjakan oleh negara.

Catatan :

25 BUMN yang batal mendapatkan modal dari APBN 2016 sebagai berikut :

1. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun
2. PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMI) Rp 3,5 triliun
3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1 triliun
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 500 miliar
5. PT Geo Dipa Energi Rp 1,16 triliun
6. PT Krakatau Steel Tbk Rp 2,456 triliun
7. PT Hutama Karya Rp 3 triliun
8. PT PLN Rp 10 triliun
9. Perum Bulog Rp 2 triliun
10. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miiar
11. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 692,5 miliar
12. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
13. PT Pelni Rp 564,8 miliar (non tunai)
14. PT Bharata Indonesia Rp 500 miliar
15. PT Wijaya Karya Tbk Rp 4 triliun
16. PT PP Tbk Rp 2,25 triliun
17. Perum Perumnas Rp 485,4 miliar
18. PT Industri Kereta Api (Inka) Rp 1 triliun
19. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun
20. PT Asuransi Kredit Indonesia Rp 500 miliar
21. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
22. PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar
23. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
24. PT Pelindo III Rp 1 triliun
25. PT Pertani Rp 500 miliar

Sumber : Kontan, CNN Indonesia, dan Detik.com