Kapitalisme sudah kadung dikenal sebagai suatu ideologi dan sistem di mana pemerintah atau negara harusnya mengambil sikap laissez-faire atau intervensi seminimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja invinsible hand yang mengatur mekanisme
pasar. Karena itu, kata intervensi, dalam hal ini oleh negara, selalu dipandang penuh cemooh dan dicerca oleh para pembela pasar bebas.Â
Namun, sejumlah krisis finansial, terutama krisis finansial 2008, telah memberi tamparan telak bahwa mekanisme pasar bebas yang
dimotori keserakahan---pernah didefinisikan oleh ekonom kondang Lester C. Thurow sebagai the desire to have more, however much one already has alias 'hasrat untuk memiliki lebih banyak lagi tak peduli betapa banyak harta yang sudah dimilikinya'---telah
menghempaskan dunia dan nasib jutaan manusia ke dalam jurang kenestapaan.
Dua mazhab intervensi
Padahal, intervensi dalam kapitalisme sejatinya bukan barang haram. Tak kurang dari ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz menyatakan bahwa intervensi pemerintah sebenarnya dapat dibenarkan sepanjang ia bertujuan memfasilitasi, bukan menggantikan,
mekanisme pasar.Â
Sejarah ekonomi pun sebenarnya telah memverifikasi pernyataan Stiglitz ini dengan menunjukkan adanya dua mazhab tentang intervensi. Pertama, mazhab intervensi dalam bentuk state-owned enterprises atau badan usaha milik negara (BUMN). Apabila
BUMN diasumsikan dapat menunjukkan kinerja seefisien perusahaan swasta, maka BUMN---yang memiliki tujuan berbeda dengan swasta---dapat beroperasi pada harga sama dengan biaya rata-rata jangka panjang dengan keluaran lebih baik dibandingkan
mekanisme pasar. Mazhab ini diyakini oleh negara Eropa dan sebagian besar negara berkembang. Kedua, mazhab yang meyakini intervensi melalui regulasi. Berdasarkan mazhab ini, intervensi dilakukan lewat regulasi dengan mengenakan pajak atau subsidi. Mazhab ini dianut oleh Amerika Serikat (AS).
Makanya, ketika krisis finansial global yang berpusat di AS terjadi pada 2007-2008, intervensi dalam sistem pasar bebas tidak lagi dicerca. Tujuannya, untuk menyelamatkan nasib warga negara secara keseluruhan. Sebagai contoh, AS harus menggelontorkan dana bailout dari pembayar pajak untuk menyelamatkan berbagai firma finansial, perusahaan asuransi, dan sektor industri yang mengalami kebangkrutan karena tanpa itu banyak orang akan menganggur dan kehilangan pendapatan. AS juga menggembar-gemborkan slogan berbau proteksionisme "Buy America" yang menganjurkan warganya untuk membeli produk-produk industri dalam negeri Amerika sendiri untuk merangsang dan menggairahkan industri manufaktur mereka. Â
Dilema Negara dan Pasar
Sebenarnya, perdebatan tentang intervensi melibatkan tarik menarik atau dilema klasik antara negara dan pasar. Negara di satu sisi mengambil peran sebagai pengawas pengatur, dan kadang pengikut campur---kata lain dari intervensi---sementara pasar
mewakili peran sebagai wahana di mana ikhtiar bebas individu bermain. Wajar saja, jika keduanya dipandang secara ekstrem, keduanya memiliki posisi yang dipersepsikan berseberangan dan tak terjembatani.
Padahal, tidak ada tipe ideal intervensi negara total atau kebebasan mekanisme pasar pervasif dalam realita. Sebagaimana diuraikan secara bernas oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam wawancaranya dengan Prisma ("Carilah
Keseimbangan antara Peran Negara dan Pasar", Prisma 1, 2009), selalu ada gradasi mengenai peran negara versus peran individual (baca: pasar) dalam melaksanakan akumulasi kekayaan atau kapital. Di dalam negara kapitalis, pasti negara mesti memegang peranan, seperti membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang dijauhi investor swasta karena margin labanya yang tidak prospektif. Pun di dalam negara komunis, selalu ada ruang-ruang buat kegiatan ekonomi perorangan, seperti kepemilikan
properti untuk dipakai dan menghidupi kehidupan mereka. Karena itu, intervensi negara pastilah mesti terjadi dalam gradasi tertentu dalam sistem kapitalis yang menganut doktrin pasar bebas.
Moral hazard
Sayangnya, intervensi memang mengundang risiko yang persis diemohi oleh para pengusung doktrin laissez-faire. Risiko itulah yang kerap disebut dengan moral hazard alias kebangkrutan moral oleh oknum. Misalnya saja, dana miliaran dolar yang dikucurkan pemerintah AS kepada para firma finansial dan perusahaan asuransi ---yang nota bene penyebab krisis domestik Amerika---justru dihamburkan untuk membayar bonus bagi para eksekutifnya yang lantas berfoya-foya.
