JNE dan Geliat UMKM di Jepara

JNE dan Geliat UMKM di Jepara

Oleh: Suyito Basuki

Istri saya menulis novel.  Saat novelnya terbit maka ia mempromosikan novel tersebut melalui media sosial: akun Face Book miliknya, group WA alumni universitasnya, group WA teman-temannya semasa SMP dan SMA  dan link pertemanannya yang lain.  Kemudian datanglah permintaan dari teman-temannya untuk dikirimi novelnya.  Hari-hari berikutnya adalah hari-hari sibuknya mengepak novel dan kemudian membubuhi alamat teman-temannya yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan lain-lain; serta kemudian mengirimnya melalui jasa pengiriman.  Pilihannya kemudian pada JNE, jasa pengiriman yang ada di kota Ambarawa, tempat istri saya bekerja.  Kebetulan, kanor agen JNE di situ yang menjadi karyawan adalah bekas muridnya waktu bersekolah di SMA.  Akhirnya novel terkirim dan semuanya diterima dengan baik oleh teman-teman istri saya tanpa komplain apa-apa.

Sejarah dan Isu JNE

Tentang agen jasa pengiriman barang JNE, dari informasi Wikipedia didapat informasi sejarahnya sebagai berikut: PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TIKI) untuk mengurusi jaringan kurir internasional.

Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermrakas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia.

Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya TIKI dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi.

Selama bertahun-tahun TIKI dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari TIKI.

JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations Sorting Center. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan Kantor Pusat. Keduanya berada di Jakarta. Saat ini kantor pusat JNE berada di Tomang Raya No 9 & 11 Jakarta Barat.

Dalam perjalanan bisnisnya, JNE sempat diboikot tagar boikot JNE di platform Twitter.  Hal ini karena JNE dituding mendukung juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Haikal Hassan.  Tetapi isu tersebut dibantah oleh JNE.  JNE mengaku bahwa pihak perusahaan netral dalam hal apa pun.  Perusahaan JNE memang memiliki nilai-nilai spiritual seperti kebiasaan memberi santunan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, tuna netra, janda tidak mampu dan kaum dhuafa lainnya. (Warta Ekonomi.co.id, Jakarta Kamis 17 Dec 2020 10:33 WIB)

Harapan Besar pada UMKM

Pemerintah sangat berharap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertumbuh dengan baik.  UMKM  sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi di Indonesia.  Seperti diketahui secara umum, pandemi covid telah menggoyahkan perekonomian dunia termasuk negara Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip web kemenkeu.go.id, 27 September 2021 yang lalu mengatakan bahwa dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah mengalokasikan anggaran untuk klaster dukungan UMKM sebesar 95,87 triliun.  Selain itu pemerintah juga memberi subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kerdit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah.

Sebagaimana yang ditulis dalam web kemenkeu.go.id, 27 September 2021 lebih lanjut bahwa menurut penelitian Badan Pusat Statistik Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19.

Dengan demikian, dana permodalan  permodalan bagi UMKM menjadi hal yang sangat perlu. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.

Menurut catatan  web kemenkeu.go.id, 27 September 2021 selanjutnya  realisasi BPUM telah disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp1,2 juta. Sementara, BT-PKLW yang mulai berjalan di bulan September ini diberikan kepada 1 juta PKL dan warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan secara tunai melalui POLRI dan TNI.

Kemudian juga berbagai kemudahan kebijakan KUR, seperti penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi, telah mendorong realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 yang meningkat signifikan. Realisasi hingga 20 September 2021 telah mencapai 64,48 persen atau senilai Rp183,78 triliun yang telah dinikmati oleh 4,9 juta debitur.

UMKM didorong tumbuh lajunya oleh pemerintah karena menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit.  Menurut catatan  web kemenkeu.go.id, 27 September 2021 seterusnya, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

Geliat UMKM di Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini terkenal dengan sebutan kota ukir.  Perekonomian masyarakat Jepara banyak ditunjang oleh produk meubel baik yang jenisnya in door maupun out door, baik yang berukir maupun yang polosan.  Riyanto Budi yang adalah brand manajer Indomaret Semarang, dalam Pelatihan Kewirausahaan Mandiri UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskop, UKM Nakertrans) Kabupaten Jepara di Pendapa Kartini, sempat memuji bahwa UMKM di Jepara ini pernah menjadi penyelamat ekonomi nasional pada saat krisis moneter di tahun 1998 di mana perekonomian Indonesia luluh lantak karena nilai rupiah yang sangat terpuruk atas intervensi nilai mata uang dollar.  Pada saat itu, menurut catatan Riyanto Budi, UMKM Jepara justru menjadi bertumbuh 350 %, sementara perusahaan besar banyak yang kolaps.  Sebaliknya, dalam masa pandemi ini justru UMKM yang sangat terdampak. (Jepara.co.id)

Menurut Riyanto Budi lebih lanjut, UMKM harus terus bertumbuh di masa pandemi ini.  Dengan berkembangnya teknologi informasi, menurutnya, pelaku UMKM hendaknya bisa memanfaatkannya untuk pengemasan dan pemasaran secara digital.  Menurut Plt. Kepala Diskop UKM Nakertrans, M. Toriq Alamsyah yang mewakili Bupati Jepara Dian Kristiandi, S.Sos menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Jepara adalah sebanyak 80.050 unit usaha. Dari angka sebanyak itu, yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman sebanyak 24.015. Saat ini, jumlah UMKM yang sudah difasilitasi halal menurut Toriq, sebanyak 90 unit usaha, terdapat 940 usaha yang memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sejumlah 279 usaha, serta yang mempunyai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebanyak 2.143 unit usaha. (Jepara.co.id)

JNE Lancarkan Pertumbuhan UMKM

Di Kabupaten Jepara, hampir setiap kecamatan ada kantor JNE, kecuali kecamatan Karimunjawa.  Dari data internet bisa didapat informasi bahwa ada 20 kantor JNE, yakni: JNE Bangsri, JNE Bapangan, JNE Batealit, JNE Jepara, JNE Jinggotan, JNE Kedung, JNE Kedungcino, JNE Kelet, JNE Keling, JNE Mayong, JNE Mitra Jepara, JNE Ngabul, JNE Ngeling, JNE Pecangaan, JNE Pecangaan 2, JNE Purwogondo, JNE Senenan, JNE Srobyong, JNE Tahunan dan JNE Welahan.

Keberadaan kantor JNE di setiap kecamatan memang sangat menguntungkan.  Pelaku usaha UMKM dapat mengirimkan barang dengan mudah dan relasi personal dengan para pelaku usaha juga dapat terjalin dengan lebih baik.  Khususnya bidang meubel, keluhan utama para pelaku usaha bidang meubel saat ini adalah harga bahan dasar kayu jati yang melambung sementara harga dari para buyer asing tidak mengalami peningkatan yang signifikan.  Sehingga pilihan realistis untuk tetap bertahan dalam masa sulit pandemi ini adalah, pelaku usaha tetap memproduksi meubel dengan mengincar para pembeli domestik.  Dengan koneksitas media sosial maka selanjutnya adalah pengiriman barang melalui ekspedisi, menjadi pilihan, karena dirasa lebih praktis dan ekonomis.

JNE perlu menangkap peluang itu.  Tidak saja pada UMKM produk meubel atau ukir, tetapi juga pada bidang olahan makanan minuman dan produk lainnya.  Barangkali perlu juga JNE suatu ketika mengadakan survei dan pendekatan kepada para pelaku usaha supaya bisa melakukan sinergi dalam melancarkan dan membangkitkan semangat UMKM di Jepara. Rencana istri saya akan menulis novel lagi.  Kalau jadi, seperti sebelumnya akan dipasarkan lewat media sosial dan pengiriman buku novelnya, pasti lewat JNE lagi!