Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menyebut 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme. Data ini diungkap Menhan dalam acara Halal Bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, pada Rabu 19 Juni 2019 lalu.
Mengutip data GlobalFirepower, jumlah personil aktif TNI adalah 400.000-an. Jika benar, berarti 3 persen dari 400.000 adalah 12.000 orang anggota TNI terpapar radikalisme. Jumlah yang tidak main-main.Â
Diantara yang terpapar radikalisme tersebut sangat mungkin ada yang merupakan "sel tidur teroris", yaitu bagian dari teroris yang bersembunyi di tengah institusi atau masyarakat. Sel tidur teroris biasanya "bangun" menunggu momen tiba, seperti terjadi di Marawi, Filipina, Mei-Oktober 2017.
Terbayang bila 12 batalyon (satu batalyon setara 700-1000 personel) tentara bersenjata lengkap dan terlatih melakukan gerakan seperti di Marawi, entah kengerian bagaimana yang akan terjadi.
Dalam situasi demikianlah TNI merekrut Enzo Zenz Allie (18 tahun), pemuda blasteran Indonesia-Prancis, sebagai Calon Taruna Akmil AD 2019, yang belakangan diketahui dirinya dan ibunya memasang foto-foto media sosial yang terindikasi sebagai simpatisan kelompok radikal atau HTI, organisasi terlarang yang telah dibubarkan pemerintah.
Setelah warganet memaparkan bukti-bukti rekam jejak Enzo dan Ibunya demikian, TNI nampak tidak mau disebut kecolongan, malah mengeluarkan pernyataan yang bertendensi membela Enzo dan keputusan TNI meluluskan Enzo.
"Yah dilihat dari seleksinya memenuhi syarat, yang viral itu pull up-nya, larinya, ya itu dihitung semua secara fisik kemudian psikologinya, semuanya memenuhi syarat," kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Pertanyaannya, andai kata bukti foto Enzo dengan bendera HTI dan fotonya menghunus pedang panjang bertulis Arab dengan ekspresi dingin telah diketahui pada saat test masuk Akmil 2019 sedang berlangsung, apakah Enzo tetap akan diluluskan?
Jika jawaban atas pertanyaan tersebut adalah "iya", maka pola rekrutmen TNI telah bergeser menjadi jauh lebih longgar. Ini sebetulnya angin segar bagi simpatisan atau keluarga eks PKI, HTI atau kelompok radikal lainnya untuk dapat masuk TNI.Â
Sebagaimana diketahui, sistem rekrutmen TNI biasanya hitam-putih, khusus terkait hubungan ideologis calon dengan organisasi terlarang semacam komunis atau PKI. (Sekarang konteksnya harusnya termasuk HTI).Â
