Jokowi Ikut Ngeluh Soal Kelangkaan Pupuk, Rakyat Salah Pilih Pemimpin?

Kelangkaan pupuk bersubsidi telah dirasakan petani sejak beberapa bulan menjelang akhir 2020.  Diketahui, menurut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, kelangkaan pupuk disebabkan menurunnya alokasi pupuk subsidi di tahun 2020. Namun sayangnya, fakta yang diungkap PSP Kementan tidak dijadikan rujukan Presiden Joko Widodo dalam pandangannya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi baru-baru ini.

Mantan Wali Kota Solo ini dengan "jumawa" mengatakan negara telah keluar biaya banyak untuk subsidi pupuk, tapi tidak ada return pada negara. Terkesan dari pernyataan ini, Jokowi justru menyalahkan petani karena telah diberi subsidi tapi tidak memberikan sumbangsih pada negara. Ini tentunya menyakitkan bagi para petani.

Menurut World Bank, kebijakan subsidi pupuk tidak hanya sebatas masalah peningkatan produktivitas sektor pertanian atau return pada negara seperti istilah Jokowi. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan subsidi pupuk, hal tersebut juga turut memberikan dampak positif.

Dampak positif pertama yang bersifat langsung dari subsidi pupuk adalah meningkatnya ketersedian modal bagi petani (World Bank 2009b). Dengan harga pupuk yang disubsidi, sebagian modal petani yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk akhirnya bisa digunakan atau dialokasikan untuk membeli input yang lain.

Dampak positif kedua dari subsidi pupuk adalah mendorong adopsi teknologi. Dengan adanya subsidi pupuk, petani tak lagi khawatir menggunakan teknologi baru (jenis atau takaran pupuk) karena harga pupuk telah disubsidi. Selain itu, menurut Hutagaol (2009), subsidi pupuk meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan dan organisasi petani. Dampak positif keseluruhan dari kebijakan subsidi pupuk pada akhirnya membantu pendapatan petani secara umum.

Sebenarnya, jika Jokowi mau mawas diri atas pemerintahannya, semua pasti ada solusinya tanpa harus membebankan kesalahan pada rakyat. Ada banyak jurnal yang menerangkan terkait implikasi kebijakan subsidi pupuk. Mulai dari dampak positif kebijakan tersebut terhadap para petani maupun tidak efektifnya distribusi pupuk pada petani.

Menurut Wayan R. Susila dalam "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali" ada beberapa faktor yang meyebabkan kebijakan subsidi pupuk tidak berjalan dengan harapan, yakni distribusi dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar antara pupuk non dan bersubsidi yang berpotensi menimbulkan penyelewengan, dan adanya tekanan politik tertentu; khususnya penyelewangan di waktu menjelang tahun-tahun politik.

Jadi, sangat tidak tepat jika seorang kepala negara menanyakan return,  ketika di saat yang bersamaan Jokowi juga digaji rakyat untuk memberikan solusi utuh terhadap permasalahan rakyat. Jangan sampai, kepala negara yang dipilih secara sah melalui pemilihan langsung justru dianggap sebagai pilihan yang salah karena pernyataan-pernyataannya yang tak solutif.

Harusnya, jika Jokowi benar-benar pro petani dan rakyat kecil, bukan petani yang digasak untuk memberikan return pada negara. Tapi, yang harus digasak adalah jajaran kementerian terkait dengan kebijakan pupuk subsidi tersebut. Bahkan kalau diperlukan, Jokowi harusnya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk aktif memantau segala bentuk kemungkinan penyelewengan kebijakan pupuk subsidi tersebut.

Selain mawas diri, tak ada salahnya juga Jokowi membuka mata dan telinga terkait masukan dari luar. Contohnya masukan dari partai di luar pemerintahan seperti Partai Demokrat yang terus menyuarakan dan memperjuangkan nasib petani. Bahkan diketahui, sejak Mei 2020, partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini sudah memberikan lampu kuning terkait kelangkaan pupuk subsidi.

Seperti yang diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Bambang Purwanto, menurutnya petani sebagai garda terdepan dalam memasok ketahanan pangan Nasional sejak dulu hingga saat ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah agar produksi pangan dapat berjalan secara optimal. Lebih jauh, menurutnya kebijakan yang kurang tepat justru akan berdampak buruk bagi petani.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI FPD Herman Khaeron. Menurutnya, sejak awal menjadi anggota dewan periode 2019-2024, dirinya telah mendengar kabar terkait kelangkaan pupuk subsidi. Hal ini menurutnya disebabkan turunnya alokasi subsidi pupuk yang diberikan kepada PT Pupuk Indonesia.

Selain itu, masalah ketaatan pemerintah dalam membayar utang pada produsen pupuk juga pernah diungkapkan Kang Hero, sapaan akrab Herman Khaeron pada tahun 2017 lalu. Menurutnya, utang pemerintah pada PT Pupuk Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp 14,995 triliun jika tidak terbayarkan hingga tahun 2019 akan menyebabkan pabrik menjadi tutup.

Masukan atau pun kritikan yang konstruktif tentunya adalah vitamin bagi pemerintah. Sekali pun pahit, ia nyata-nyata dapat memberikan kesehatan pada tubuh yang terserang penyakit. Jadi, pemerintah tak perlu malu dan gengsi. Toh, balsem dan BLT era SBY yang dulu dihina dan dianggap tak mendidik kini juga diterapkan oleh pemerintahan Jokowi.

Saya khawatir, pernyataan Jokowi yang mempertanyakan return dari kebijakan subsidi pupuk ini justru mengarah pada pencabutan subsidi pupuk dan dialihkan dengan program kompensasi. Bayangkan, di saat situasi Covid-19, bansos menjadi bancakan dan lambannya realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Apakah kompensasi; Rp 33 triliun merujuk anggaran kebijakan subsidi pupuk, bisa tepat sasaran dan tidak menjadi bancakan?