Satgas Covid-19 DPR Rasa Koalisi, "Ambisi Politik" di Tengah Tragedi Kemanusiaan

Dunia dan khususnya Indonesia saat ini tengah memasuki masa-masa sulit akibat pandemi corona (Covid-19). Di saat-saat seperti ini, penting solidaritas dari seluruh elemen negara untuk bangkit dan keluar dari keadaan ini. 

Sudah saatnya juga, para pemangku kepentingan di negeri ini sejenak melepaskan ego sektoral dan politik serta bersatu-padu dalam gerakan kemanusiaan bersama melawan Covid-19.

Namun, istilah harapan tidak selamanya sesuai dengan kenyataan masih berlaku di Indonesia saat ini. Dari struktur Satgas Covid-19 bentukan DPR, masih terlihat dan atau diskemakan seolah-olah ada kubu-kubuan. Terkesan, koalisi bersatu dan oposisi silahkan cari jalan sendiri.

Berikut struktur Satgas Covid-19 bentukan DPR yang banyak diberitakan pagi ini:

Ketua Dewan Pengawas Puan Maharani (PDIP)

Anggota: Aziz Syamsudin (Golkar), Rachmat Gobel (NasDem), Arsul Sani (PPP)

Koordinator Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Wakil Koordinator Ahmad Sahroni (NasDem), Kepala Staf dan Sekretaris Putih Sari (Gerindra)

Deputi di 11 bidang diisi Adies Kadir (Golkar), Amir Uskara (PPP), Sari Yulianti (Golkar), Emanuel Mekindes Lakalena (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Arteria Dahlan (PDIP), Habiburokhman (Gerindra), Ahmad Rizki Sadiq (PAN), Faisol Reza (PKB), Mochamad Nabil Haroen (PDIP), dan Fauzi H. Amro (NasDem).

Dari struktur ini terlihat minus PKS dan Partai Demokrat di dalamnya. Barangkali bagi PKS dan Partai Demokrat yang telah lebih dulu terjun langsung membantu masyarakat 'melawan' Covid-19, mungkin tidak jadi masalah masuk atau pun tidak masuk dalam struktur Satgas Covid-19 bentukan DPR. Namun, hal ini tetap saja menimbulkan tanda tanya besar di benak publik.

Mengutip pemberitaan yang ditulis Pinter Politik dengan judul "PKS-Demokrat Bersinar Di Tengah Corona", PKS dan Demokrat sukses mematahkan stigma negatif keterkaitan partai politik (parpol) dengan masyarakat hanya sebatas mekanisme transaksional. 

Dua parpol ini sukses menerapkan dua karakter positif dari political marketing dengan konsep moral relativism. Adapun dua karakter tersebut yaitu karakter struktural (implementasi kepemimpinan dan oragnisasi yang terstruktur), serta proses (implementasi nilai yang baik).

Diketahui, PKS memberikan bantuan penanganan Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat juga memberikan komando kepada seluruh kader partai, terutama yang menjadi kepala daerah dan anggota legislatif untuk melakukan aksi nyata dengan cara menghimpun dan mendistribusikan bantuan, bagi para pekerja medis dan masyarakat secara intensif, masif, dan terkoordinasi. Dengan komando AHY itu, secara organik partai di daerah langsung gerak cepat mendistribusikan bantuan berupa sembako, masker, APD, hingga hand sanitizer kepada berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Bersinarnya PKS dan Demokrat sebenarnya bukan menafikkan keberadaan partai lain seperti PDIP, Golkar, NasDem, PAN, PPP, dan PKB yang sebenarnya melakukan hal yang sama.

Namun, tidak seperti PKS dan Demokrat yang dalam implementasinya bersifat struktural, penerapan dari partai-partai tersebut terlihat hanya bersifat sporadis.

Dengan fakta ini, hemat saya meduga-duga, barangkali keberadaan Satgas Covid-19 bentukan DPR yang tidak memasukkan Partai Demokrat dan PKS agak sedikit terganggu dengan sinar terang dua partai ini di tengah masyarakat di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. 

Sinar terang Partai Demokrat dan PKS dikhawatirkan memberi citra positif terhadap dua parpol ini dan berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat di kemudian hari.

Dugaan saya ini muncul dari pernyataan politisi partai berlambang Kabah. Dari berita cnnindonesia  dengan judul "Tak Ada Demokrat dan PKS di Satgas Covid-19 Bentukan DPR", ia menyebut Satgas ini bukan alat kelengkapan Dewan, jadi jika Partai Demokrat dan PKS ingin bergabung silahkan menghubungi Koordinator. 

Pernyataan ini seolah-olah menempatkan Partai Demokrat dan PKS adalah pihak yang terlambat dan harus melapor jika ingin ikut rombongan. Inilah framing dan persepsi yang ingi ditancapkan ke publik.

Saya sebagai rakyat, jika diizinkan dan diperbolehkan memberi saran kepada anggota dewan terhormat dari partai koalisi, saya berharap agar sejenak berhenti berpolitik, 'mempolitisir', atau pun mementingkan ambisi politik di tengah tragedi kemanusiaan seperti situasi hari ini. 

Saya sangat berharap, parpol koalisi mengindahkan seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersatu-padu, bersama-sama, bergotong-royong melawan dan menghadapi pandemi Covid-19 ini. 

Bukankah tuan dan puan yang tergabung di parpol koalisi berhimpun untuk mendukung pemerintah? Kenapa tuan dan puan masih berpikir untung rugi elektoral?

Covid-19 adalah perang kita bersama. Jauhkan semua perbedaan, lepaskan ego sektoral. Jangan lagi melihat warna, tapi bagaimana memberikan warna di tengah kepucat-pasian rakyat yang ketakutan. 

Pemenang perang ini bukanlah siapa dia yang paling banyak disorot media. Tapi ia yang bekerja dengan tulus dan bakti terbaiknya bagi nusa dan bangsa, serta mereka yang berjuang menyelamatkan nyawa umat manusia. 

Partai Demokrat dan PKS sudah memberikan contoh nyata. Tinggal kita mengambil peran untuk berbagi bersama, tanpa harus menjadi 'fakir' liputan pemberitaan media. Semoga pandemi ini segera berakhir dan sinar terang kembali memancarkan kehangatan dan kecerian di wajah-wajah manusia Indonesia.