Tindak Pidana Korupsi

Selain itu, lemahnya tindakan hukum yang menjerat para koruptor juga menjadi salah satu penyebab korupsi. Kebanyakan dari koruptor dihukum rendah dan tidak maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera dengan tindakan mereka dan juga tidak mengurangi kekayaan (tidak memiskinkan) mereka. 

Beberapa waktu ini kita membaca berita terkait dengan koruptor yang menyuap aparat penegak hukum agar hukumannya tidak jadi dilaksanakan. Meskipun Indonesia juga menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) namun hingga saat ini  korupsi masih menjadi isu utama bangsa dalam menyejahterakan dan mencapai tujuan negara. 

Lain halnya dengan negara lain dimana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) dan penjatuhan sanksi yang berat terhadap pelaku korupsi seperti  di beberapa negara di dunia yaitu  Tiongkok, Malaysia, serta Vietnam,  Pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum seumur hidup bahkan dihukum mati.

Pencegahan tindak pidana korupsi haruslah dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga, pendidikan di sekolah-sekolah serta orgainasi kemasyarakatan lainnya. 

Pendirian lembaga  seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah salah satu amanat reformasi agar Indonesia bebas dari korupsi dan juga sebagai implikasi dari lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. 

KPK menangani perkara-perkara korupsi dalam skala besar seperti perkara korupsi pengadaan KTP elektronik dengan Setya Novanto (saat itu ketua DPR) sebagai tersangka, perkara Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar maupun perkara lainnya. KPK juga melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memiliki kedeputian pencegahan yang melaksanakan tugas sosialisasi maupun upaya pencegahan lainnya.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi/detik.com

Meskipun indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun, namun hingga hari ini korupsi masih menjadi masalah besar bangsa ini.  Banyak PR yang harus dikerjakan dalam upaya pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Amanah reformasi harus dilanjutkan agar Indonesia bebas korupsi.