Calon Bupati Solok Ini Viral karena...

Calon Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena beberapa hal, berikut ini data nya.

Ngamuk Kepada Petugas Terkait PSBB

Disaat Sumatera Barat sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Epyadi Asda malah mengumpulkan massa di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kabupaten Solok, Kamis (30/4/2020). Kegiatan Epyardi dibubarkan aparat berwenang. Tapi dia ngamuk dan marah-marah karena acaranya dilarang.

Menurut kepolisian, Epyardi telah melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Salah satu isinya adalah melarang masyarakat untuk mengadakan kegiatan sosial yang bisa menggunakan orang dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Dia juga diduga melanggar Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP serta undang-undang karantina.

Aksi ngamuk Epyardi terekam video dan viral di media sosial. Karena dianggap tidak pantas calon pemimpin marah-marah padahal melanggar aturan.

Suruh Oknum Ormas Segel Rumah Wabup

September lalu, rumah Wakil Bupati Solok, Yulfadri disegel sekelompok orang. Penyegelan tersebut dilakukan atas suruhan Epyardi Asda, karena terkait persoalan utang piutang. Ada perbedaan keterangan antara Epyardi Asda dengan Yulfadri terkait hal tersebut.

Pihak polisian mengatakan kalau tidak ada kewenangan Ormas untuk menyegel rumah orang. Dan setelah peristiwa penyegelan polisi mengamankan beberapa orang anggota Ormas tersebut.

Kasus Pelindo II

Pada tahun 2015, DPR RI membentu pansus Pelindo II. Pansus itu muncul usai penggeledahan yang dilakukan Bareskrim terkait dugaan korupsi pengadaan 10 mobil crane. Saat itu, Dirut Pelindo II RJ Lino marah, hingga menelpon Kepala Bappens Sofyan Djalil. Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan sampai menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Kecurigaan DPR bertambah saat tak lama pengusutan kasus ini, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso diganti.

Yang membuat heboh adalah, dalam Pansus tersebut ada nama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda. Dalam satu satu dokumen tercatat dia pernah bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Data yang beredar, Epyardi selaku direktur utama PT Kaluku Maritima Utama (KMU) mendapat jatah lapak dalam pelayanan bongkar muat (B/M) di Terminal alias Dermaga 201-203, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal tersebut tercantum dalam dokumen dengan surat nomor: HK.566/18/2/PI.II-13 tertanggal 16 Oktober 2013, perihal Persetujuan Perpanjangan Kerja Sama Pelayanan Kegiatan B/M di Dermaga 201-203 Pelabuhan Tanjung Priok.

Surat yang ditandatangani Dirut PT Pelindo II RJ Lino itu ditujukan kepada general manager cabang pelabuhan Tanjung Priok. Kerja sama ini merupakan lanjutan dari kontrak yang telah disepakati sejak 7 November 2011.

Dipanggil KPK

Tahun 2016 lalu, publik dibuat terkejut dengan penangkapan anggota DPR RI Damayanti usai operasi tangkap tangan bersama dua rekannya Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, serta Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Sementara Budi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK memanggil Anggota DPR Komisi V Epyardi Asda sebagai saksi korupsi proyek proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gagal Jadi Ketum PPP

Pada tahun 2014, Epyardi Asda pernah menyatakan maju sebagai Ketum PPP. Tapi akhirnya dia mundur karena terjadi perpecahan ditubuh partai berlambang ka'bah tersebut. Dia mundur dari PPP dan loncat ke PAN pada tahun 2018. Ikut Pileg 2019 dari PAN dapil Jakarta, tapi tidak lolos ke Senayan.

Itulah kejadian yang membuat Epyardi Asda jadi perhatian masyarakat. Selama tiga periode menjabat di DPR RI, jarang sekali melihat Epyardi bicara pokok pikirannya yang ditayangkan media.