BUMDes Pangan: Peran BUMDes Sebagai BLU Desa, Jangan Lupa! @KompasianaDESA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan masyarakat. Peran ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dan tujuan pendirian BUMDes. Namun, peran BUMDes tidak hanya terbatas sebagai badan hukum bisnis yang berorientasi pada keuntungan, melainkan juga sebagai badan layanan umum. Dalam konteks ketahanan pangan, BUMDes memainkan peran vital dalam memastikan ketersediaan pangan, yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat desa.

Dasar Hukum dan Fungsi Ganda BUMDes

BUMDes didirikan berdasarkan mandat Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 1 ayat (1) PP ini mendefinisikan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha dan menyediakan jasa pelayanan guna kesejahteraan masyarakat. Fungsi ganda BUMDes sebagai badan hukum bisnis dan badan layanan umum diatur dalam Pasal 3. Dalam fungsi layanan umum, BUMDes bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengelolaan lumbung pangan desa.

Ketika menjalankan fungsi layanan umum, BUMDes mendapatkan penugasan dari desa melalui keputusan musyawarah desa. Penugasan ini menjadi dasar bagi BUMDes untuk fokus pada pelayanan masyarakat tanpa harus membebani dirinya dengan target keuntungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 huruf (b) yang menegaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan kegiatan pelayanan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, termasuk dalam bidang ketahanan pangan.

BUMDes dalam Mendukung Ketahanan Pangan Desa

Ketahanan pangan adalah salah satu isu strategis di tingkat desa yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan meningkatnya ketidakpastian global terkait distribusi pangan, desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan perlu memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Peran BUMDes dalam ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada pengelolaan lumbung desa, tetapi juga mencakup produksi, distribusi, dan pengelolaan stok pangan.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 11 Tahun 2021, disebutkan bahwa pengelolaan BUMDes harus mencakup konsolidasi produk masyarakat, pelayanan kebutuhan dasar, dan pengembangan nilai tambah aset desa. Dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, profesionalitas, dan gotong royong yang diatur dalam Pasal 4, BUMDes menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas pangan desa.

Penugasan melalui Musyawarah Desa

Salah satu landasan operasional BUMDes dalam menjalankan fungsi layanan umum adalah keputusan musyawarah desa. Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada musyawarah desa untuk memutuskan penugasan BUMDes dalam melaksanakan kegiatan tertentu, termasuk program ketahanan pangan. Keputusan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi BUMDes untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya guna kepentingan masyarakat.

Musyawarah desa juga memiliki peran penting dalam mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMDes. Modal yang disertakan oleh desa untuk menjalankan fungsi layanan umum, seperti ketahanan pangan, harus dilihat sebagai investasi sosial daripada investasi bisnis. Dengan demikian, pemikiran bahwa BUMDes harus selalu menghasilkan keuntungan dari modal desa menjadi kurang relevan dalam konteks ini. Sebaliknya, fokus utama adalah keberhasilan program layanan umum yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengharuskan minimal 20% alokasi dana desa untuk ketahanan pangan memberikan pijakan bagi desa untuk mengoptimalkan peran BUMDes. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pengelolaan lumbung pangan, penyediaan infrastruktur penyimpanan, serta subsidi bagi masyarakat dalam situasi darurat pangan.

Dalam konteks ini, desa memiliki kewenangan untuk memberikan penugasan kepada BUMDes sebagai pelaksana program ketahanan pangan. Sebagai contoh, dana desa dapat dialokasikan untuk membangun atau memperkuat lumbung pangan yang dikelola oleh BUMDes. Selain itu, BUMDes dapat bekerja sama dengan kelompok tani atau usaha lokal untuk meningkatkan produksi pangan dan mengelola distribusinya secara efisien.

Manfaat Jangka Panjang Program Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes memberikan manfaat yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Stabilitas Pangan Lokal: Dengan adanya lumbung pangan desa yang dikelola oleh BUMDes, masyarakat memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang stabil dan terjangkau, terutama pada saat terjadi kelangkaan.

2. Pemberdayaan Petani Lokal: BUMDes dapat berperan sebagai konsolidator hasil panen petani lokal, sehingga petani mendapatkan harga yang lebih adil dan terhindar dari praktik tengkulak.

3. Pengurangan Ketergantungan Eksternal: Desa menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar desa.

4. Penguatan Ekosistem Desa: Program ketahanan pangan yang melibatkan BUMDes akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Tantangan dan Dukungan yang Dibutuhkan

Meski memiliki landasan hukum yang kuat, BUMDes menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi layanan umum ketahanan pangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan modal, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan akses pasar yang terbatas. Selain itu, BUMDes juga perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan, pendampingan teknis, dan insentif kepada BUMDes. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas BUMDes dalam melaksanakan program ketahanan pangan.

BUMDes Ketahanan Pangan Ngga Harus dibebani target Keuntungan

Sebagai badan layanan umum, BUMDes memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung ketahanan pangan desa. Ketika BUMDes mendapatkan penugasan resmi dari desa melalui musyawarah desa, orientasi utamanya bukanlah pada keuntungan finansial, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan landasan hukum yang kuat, alokasi dana desa yang tepat, dan dukungan dari berbagai pihak, BUMDes dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan kemandirian pangan di desa.

Pemikiran bahwa BUMDes harus selalu menghasilkan PADes dari modal desa menjadi kurang relevan saat BUMDes menjalankan fungsi layanan umum. Sebaliknya, keberhasilan BUMDes harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, BUMDes tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga penjaga stabilitas sosial melalui program-program pelayanan umum yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.