NGOBROL PAGI #006 - Memetakan Permasalahan Pertanahan di Desa @KompasianaDESA

3. Diskusi dan Tanggapan Peserta

Para peserta berdiskusi tentang berbagai permasalahan di wilayah mereka:

Isu yang Diangkat oleh Peserta:

• Konflik Pengelolaan Aset Desa:

  • Tanah desa sering dikelola secara tidak transparan, dengan penyewaan jangka panjang oleh kepala desa tanpa persetujuan resmi.
  • Tidak adanya mekanisme pencatatan yang memadai untuk melaporkan pengurangan atau penghapusan aset desa akibat bencana.

• Pemanfaatan Lahan Terbengkalai:

  • Banyak lahan premium yang tidak dimanfaatkan untuk swasembada pangan, tetapi dibiarkan menjadi rawa atau dimiliki oleh individu tertentu.
  • Perlunya mekanisme agar tanah seperti ini dapat dikelola oleh BUMDes atau kelompok tani.

• PTSL (Program Sertifikasi Tanah Sistematis Lengkap):

  • Program PTSL membawa manfaat, tetapi sering menimbulkan konflik ringan karena masyarakat tidak memahami batas antara layanan gratis dan biaya operasional yang diperlukan (seperti biaya pengukuran dan honor petugas).

• Tanah Desa di Kawasan Perhutani dan Taman Nasional:

  • Desa yang berada di kawasan konservasi atau perkebunan tidak dapat membangun infrastruktur dasar seperti drainase dan jalan.
  • Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Solusi yang Diusulkan:

1. Transparansi dalam Pengelolaan Aset Desa:

   • Semua aset desa harus disertifikatkan atas nama desa untuk mencegah konflik di kemudian hari.
   • Diperlukan audit rutin terhadap penggunaan dan pelaporan aset desa.

2. Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Tanah Kosong:

   • Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan tanah kosong melalui kerjasama dengan kelompok tani atau BUMDes.
   • Lahan HGU milik perusahaan dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, dengan melibatkan masyarakat sekitar.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

   • Melatih kepala desa dan perangkatnya dalam pengelolaan tanah secara profesional dan sesuai aturan hukum.
   • Mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan tanah desa dengan pengawasan ketat.

4.