Dana Desa Minimal 20% untuk Ketahanan Pangan: Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Dilakukan ?

1. Penggunaan Sekali Pakai yang Konsumtif:

•  Tidak boleh digunakan untuk pembagian sembako, ayam, atau kambing tanpa rencana produktif jangka panjang.
•  Menghindari pembelian pangan untuk konsumsi langsung tanpa strategi keberlanjutan.

2. Mengabaikan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi:

• Dana harus dikelola dengan dokumentasi lengkap dan dilaporkan kepada masyarakat.
• Tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk menetapkan program prioritas.

Sanksi Jika Desa Tidak Mengalokasikan Dana Ketahanan Pangan

Pemerintah dapat  menetapkan sanksi bagi desa yang tidak mematuhi kewajiban ini, di antaranya:

1. Teguran administratif: Teguran lisan atau tertulis kepada kepala desa.

2. Pengurangan Dana Desa: Alokasi Dana Desa tahun berikutnya dapat dikurangi.

3. Pengawasan ketat: Desa yang melanggar akan diawasi secara intensif oleh pemerintah daerah.

4. Tuntutan hukum: Jika ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran, kepala desa dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Menuju Desa Mandiri dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Ketahanan pangan tidak hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menciptakan distribusi yang adil dan konsumsi yang bergizi. Dengan indikator keberhasilan yang jelas, desa dapat memantau progresnya dalam mewujudkan kemandirian pangan. Melalui kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan BUMDes, alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat menjadi pilar utama pembangunan yang berkelanjutan.

Apakah Anda memiliki koreksi atau pandangan lain?  Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar

Ikuti Artikel tentang desa di Channel WhatsApp Kompasianer DESA : https://whatsapp.com/channel/0029VatkpDx6WaKtHIP0Dn1l  

----