Pendamping desa adalah ujung tombak pembangunan desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian dan inovasi di tingkat lokal. Bersama dengan Kementerian Desa PDT, pendamping desa atau biasa disebut Tenaga Pendamping Profesioanl ( TPP ) Â bertanggung jawab memastikan implementasi program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi.Â
Apa saja langkah nyata yang harus dilakukan pendamping desa dan kementerian agar tujuan ini tercapai? Berikut ulasannya.
Peran Strategis Pendamping  / TPP
Pendamping memiliki tanggung jawab besar untuk mendampingi dan memfasilitasi proses pembangunan desa. Berikut adalah langkah-langkah utama yang harus dilakukan:
1. Meningkatkan Kapasitas Diri
Pendamping harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkala yang diberikan oleh Kementerian Desa atau lembaga terkait. Pemahaman terhadap kebijakan seperti digitalisasi desa, SDGs Desa, stunting, ketahanan pangan dan desa tematik menjadi modal penting untuk melaksanakan tugas.
2. Menggali Potensi Lokal
Salah satu tugas utama pendamping adalah memetakan potensi lokal desa. Misalnya, mendukung pembentukan desa tematik seperti desa wisata, desa ekspor, atau desa komoditas unggulan. Proses ini memerlukan pendekatan partisipatif untuk melibatkan masyarakat secara aktif.
3. Mendukung Keberlanjutan BUMDes
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering menjadi tulang punggung ekonomi desa. Pendamping harus mampu memberikan pelatihan manajemen keuangan dan strategi bisnis bagi pengelola BUMDes, serta memastikan usaha-usaha ini tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
4. Mengoptimalkan Teknologi
Di era digital, pendamping desa juga perlu mengedukasi masyarakat tentang manfaat teknologi. Membantu desa membentuk ruang komunitas digital untuk edukasi, diskusi, dan promosi potensi lokal menjadi langkah strategis menuju desa cerdas.
Tantangan yang Dihadapi Pendamping
Walaupun perannya penting, pendamping sering menghadapi tantangan, seperti:
- Kapasitas SDM yang Terbatas: Tidak semua pendamping memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola inovasi desa.
- Kurangnya peingkatan kapasitas: Kementerian Desa masih sangat kurang dalam peningkatan kapasitas para pendamping
- Keberlanjutan Program: Banyak program desa yang berhenti ketika dukungan pemerintah berakhir.
- Minimnya Kolaborasi: Sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan aktor lain sering kali kurang optimal.
Peran Kementerian Desa dalam Mendukung Pendampingan
