Tantangan Pembangunan Manusia

Stasiun merupakan tempat bertemunya manusia dari asal yang berbeda menuju tujuan yang sama. Mungkin itulah yang menjadikan dasar mengapa stasiun (Moda Raya Terpadu) MRT dijadikan pertemuan dua kontenstan Pilpres Jokowi dan Prabowo. Pasalnya mereka yang selama ini terlihat tegang berduel memperebutkan kursi RI-1 ternyata bisa cair saat bertemu di stasiun MRT.

Dua tokoh nasional yang duduk di gerbong yang sama semakin menguatkan pesan teladan bahwa baik darimanapun berasal entah di pemerintahan entah di oposisi tujuannya sama, yaitu memajukan Indonesia.

Jokowi maupun Prabowo sepakat bahwa tidak ada lagi 01 dan 02 yang ada adalah 03 Persatuan Indonesia. Julukan "cebong" dan "kampret" juga dihilangkan karena semua adalah merah putih. Prabowo siap membantu Jokowi jika memang diperlukan, di sisi lain Prabowo juga tetap akan mengkritik kebijakan Jokowi sebagai bagian dari demokrasi serta melaksanakan tugas check and balances jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat.

Sehari setelah pertemuan tersebut. Jokowi dan Ma'ruf menyampaikan visi Indonesia lima tahun ke depan. Beberapa visi yang disampaikan dalam pidato dirangkum kedalam empat misi besar yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan pengelolaan pemerintahan yang bersih-efektif dan terpercaya. 

Jokowi menyampaikan bahwa infrastuktur yang telah dibangun lima tahun terakhir secara masif tetap akan dilanjutkan namun fokus pemerintah lima tahun mendatang akan bergeser ke arah pembanguna manusia.

Lantas seperti ada potret pembangunan manusia Indonsia?

Badan Pusat Statistik mencatat (BPS) mencatat dalam kurun waktu lima tahun angka indeks pembangunan manusia Indonesia (IPM) menunjukan tren peningkatan walaupun tidak besar. Pada tahun 2014 angka IPM sebesar 68,90. Setelahnya di tahun 2018 angka IPM meningkat menjadi 71,39. Angka IPM sendiri disusun berdasarkan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 

Semakin besar angka IPM semakin baik tingkat pembangunan manusianya. Meski kecenderungan peningkatan angka IPM tidak terlalu besar, tetapi didapat fakta bahwa IPM Indonesia telah naik kelas dari kategori IPM sedang (60-70) ke kategori tinggi (70-80). 

Pencapaian yang patut diapresiasi di periode pertama Jokowi. Hal ini tak lepas dari peningkatan angka IPM di semua provinsi meski besarnya peningkatannya bervariasi. Capaian angka IPM yang menggembirakan terjadi di Provinsi Papua. IPM papua naik kelas dari kategori rendah (59,09) menjadi IPM kategori sedang (60,06).

Di balik angka IPM yang semakin baik, pemerintah menghadapi tantangan bahwa masih terdapat ketimpangan IPM antar provinsi. Sebut saja, angka IPM DKI Jakarta (80,47) dengan Papua (60,06) terdapat selisih yang sangat jauh. Selisih tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat ketimpangan antar Indonesia Barat dan Timur dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dirinci berdasarkan dimensinya, ketimpangan yang paling signifikan telihat di dimesi pendidikan, rata-rata lama sekolah di papua hanya 6,5 tahun sedangkan di Jakarta 11,05 tahun. Ketimpangan tersebut membuat angka rata-rata lama sekolah nasional cukup rendah yaitu 8,17 tahun. Artinya program wajib pendidikan 9 tahun belum berhasil.

Dikutip dari data Susenas BPS , diketahui fakta bahwa hanya satu dari empat penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan sekolah menengah atas/sederajat. Pendidikan menjadi isu strategis yang ditunggu penyelesainnya karena hal tersebut menyangkut kualitas pendidikan manusia. Dengan baiknya pendidikan diharapkan bisa memutuskan rantai kemikinan.

Sejalan dengan kualitas pembangunan manusia, dalam pidatonya Jokowi juga menyinggung tentang pentingnya pendidikan vokasi. Hal tersebut tak terlepas dari fakta bahwa per Februari 2019 angka pengangguran tertinggi (8,3%) justru berasal dari lulusan SMK. Sekolah kejuruan yang digadang-gadang menjadi penyedia pekerja ternyata belum mampu terserap di lapangan pekerjaan. Itulah mengapa pemerintah kedepan akan menfalsilitasi pembangunan talenta Indonesia. Menghubungkan lapangan pekerjaan dengan pekerja.

Di sisi lain, era industri 4.0 seperti sekarang ini, kualitas pekerja Indonesia masih jauh dari kata idelal. Pekerja Indonesia masih didominasi dengan lulusan pendidikan rendah. Sebanyak 40,51 % (BPS,2019) pekerja hanya lulusan SD. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas pekerja Indonesia yang berakibat minimnya produktivitas hasil pekerjaan itu sendiri. Rendahnya produktivitas pekerja akan berujung pada minimnya akses ekonomi yang didapat pekerja.

Saat bangsa lain sudah membicarakan tentang artificial inteliegent nyatanya Indonesia masih berkutat dengan masih banyaknya pekerja informal dan pekerja berpendidikan menengah ke bawah. Niat pemerintah untuk mengedepankan kualitas manusia Indonesia meski sedikit terlambat tetapi patut didukung dan ditunggu implementasinya lima tahun mendatang.

Ditengah ketidakpastian global dan persaingan yang semakin ketat, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia harus mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa lain. Pertemuan Jokowi dan Prabowo menjadi awal pijakan bahwa sudah seharusnya kita sudahi ketegangan ini dan mari berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik lewat cara kita masing-masing. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, rakyat bersatu bersama saling mendukung dan saling mengawasi. Karena sejatinya kita semua mendukung 03 persatuan Indonesia.