Tantangan Pembangunan Manusia

Dikutip dari data Susenas BPS , diketahui fakta bahwa hanya satu dari empat penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan sekolah menengah atas/sederajat. Pendidikan menjadi isu strategis yang ditunggu penyelesainnya karena hal tersebut menyangkut kualitas pendidikan manusia. Dengan baiknya pendidikan diharapkan bisa memutuskan rantai kemikinan.

Sejalan dengan kualitas pembangunan manusia, dalam pidatonya Jokowi juga menyinggung tentang pentingnya pendidikan vokasi. Hal tersebut tak terlepas dari fakta bahwa per Februari 2019 angka pengangguran tertinggi (8,3%) justru berasal dari lulusan SMK. Sekolah kejuruan yang digadang-gadang menjadi penyedia pekerja ternyata belum mampu terserap di lapangan pekerjaan. Itulah mengapa pemerintah kedepan akan menfalsilitasi pembangunan talenta Indonesia. Menghubungkan lapangan pekerjaan dengan pekerja.

Di sisi lain, era industri 4.0 seperti sekarang ini, kualitas pekerja Indonesia masih jauh dari kata idelal. Pekerja Indonesia masih didominasi dengan lulusan pendidikan rendah. Sebanyak 40,51 % (BPS,2019) pekerja hanya lulusan SD. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas pekerja Indonesia yang berakibat minimnya produktivitas hasil pekerjaan itu sendiri. Rendahnya produktivitas pekerja akan berujung pada minimnya akses ekonomi yang didapat pekerja.

Saat bangsa lain sudah membicarakan tentang artificial inteliegent nyatanya Indonesia masih berkutat dengan masih banyaknya pekerja informal dan pekerja berpendidikan menengah ke bawah. Niat pemerintah untuk mengedepankan kualitas manusia Indonesia meski sedikit terlambat tetapi patut didukung dan ditunggu implementasinya lima tahun mendatang.

Ditengah ketidakpastian global dan persaingan yang semakin ketat, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia harus mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa lain. Pertemuan Jokowi dan Prabowo menjadi awal pijakan bahwa sudah seharusnya kita sudahi ketegangan ini dan mari berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik lewat cara kita masing-masing. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, rakyat bersatu bersama saling mendukung dan saling mengawasi. Karena sejatinya kita semua mendukung 03 persatuan Indonesia.