Harmonisasi Antar Pihak dalam Rembuk Stunting Desa

Keterpaduan Data

Data kelompok sasaran penurunan resiko stunting dan stunting seringkali berbeda antar pihak. Data Puskesmas yang disajikan saat rembuk, tak jarang disanggah oleh Kader Posyandu atau Kader Pembangunan Manusia setempat. Data semrawut (disharmonis, KBBI) antara lain dipengaruhi faktor keterbatasan jumlah pendata dari unsur KPM dan Kader Posyandu. Juga faktor disiplin kehadiran kelompok sasaran di tempat layanan kesehatan sesuai jadwal ditentukan. Kelompok sasaran dimaksud ialah remaja putri, Calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Tentu saja perbedaan data volume kegiatan akan menyulitkan dalam membangun kesepakatan perencanaan anggaran. Penetapan anggaran tanpa basis data volume sasaran per dusun berbuntut kebijakan ‘bagi rata’ anggaran kegiatan per dusun. Akibatnya tidak semua sasaran resiko stunting akan tersentuh kegiatan intervensi penurunan stunting di desa.

Kesepakatan Program Prioritas  Desa 

Penulis kadang masih menemukan tidak adanya proses diskusi penentuan skala  prioritas di tengah berkelimpahan program usulan peserta rembuk desa. Faktor keterbatasan anggaran desa tentu tidak memungkinkan untuk pembiayaan semua usulan program kegiatan. Karena itu diperlukan pendekatan skala prioritas, dengan menyusun pemeringkatan kegiatan berdasar indikator sesuai rembuk diskusi warga desa. Pemanfaatan anggaran lebih berdayaguna jika difokuskan kepada kegiatan pilihan prioritas bersama dibanding sistem ‘bagi rata anggaran' untuk sekian banyak program.

Pada akhirnya, peningkatan kesadaran perilaku tak sekedar ditujukan kepada individu dan keluarga sasaran intervensi program di saat pelaksanaan program. Perubahan perilaku lebih elok bermula pada ruang rembuk stunting desa.