Bertempat di Business Centre Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Konsultasi Teknis RZ KSN yang tengah disusun pada tahun 2019, yaitu: RZ KSN Selat Sunda, RZ KSN Manado-Bitung, RZ KSN Sasamba, RZ KSN Biak, RZ KSN Raja Ampat dan RZ KSN Sarbagita. Â Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2019, dihadiri oleh narasumber dari Direktorat Kenavigasian, Kemenhub, Sekertaris Dewan Nasional KEK, Pusat Riset Kelautan BRSDMKP, dan beberapa pakar dari Institut Pertanian Bogor diantaranya Prof. Dietriech G Bengen, DEA dan Dr.rer.nat. Hawis H. Madduppa, S.Pi, M.Si.
Pada kesempatan pertama, koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari K/L sertw UPT diantaranya Kemenkoekon, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ATR, KLHK, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemhan, Puahidrosal, WWF, ASKALSI, Bappeda Kab. Pesawaran, DKP Prov Lampung, LPSPL Serang, BKKPN Kupang, dan BPSPL Denpasar.
Beberapa masukan pada kegiatan tersebut diantaranya:
1.Dibutuhkan koordinasi yang lebih tepat antar berbagai pihak untuk memastikan bahwa KSN yang akan dibuat benar-benar sudah mengakomodir kebutuhan daerah dan nasional
2.Perlu  diadakannya sosialisasi hingga tingkat bawah (masyarakat) apabila KSN ini telah ditetapkan sehingga masyarakat akan ikut menjaga dan merasakan dampak positif dari kawasan ini
3.Belum tergambar secara lengkap muatan peta alokasi ruang dengan zona-zona yang ditetapkan dalam rencana pola ruang RZ KSN
4.Draft lengkap RZ KSN mohon agar dapat diinfokan juga agar bisa disinkronkan dengan draft RTR KSN
5.Delineasi RZ KSN Manado Bitung dan RZ KSN Biak sudah sesuai dengan KSN darat dimana untuk Manado-Bitung meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kota Manado, dan Tomohon. Sedangkan untuk Biak meliputi Kabupaten Nabire, Waropen, Yapen Biak Numfor, dan Supriori
7.Untuk tahap penyusunana RZ KSN mohon diinfokan sudah sampai ditahap mana agar sinkron dengan RTR KSN
8.5 KSN yang dibahas ini prosun 2019, termasuk target KKI periode I, 2016-2019. Kalaupun tidakbisa sampai ditandatangani presiden menjadi Perpres namun upaya pemrakarsanya harus tetap maksimal mengupayakan penyusunan dokumen dan draft perpres hingga dilakukan PAK
9.Kemenkomaritim khususnya deputi SDAJ sangat mendorong agar proses ini bisa segera dilakukan, ada beberapa kegiatan yang akan kita dukung untuk mempercepat beberapa kegiatan
11. Objek strategis di KSN Manado Bitung : KEK Likupang (pariwisata), KSN Raja Ampat : pariwisata bahari (diving, snorkling dll). Potensi dan daya tarik utama bagi wisata cruise. Perlu ditentukan alur dan lokasi zona labuh atau anchorage bagi kapal cruise
13.Kejelasan delineasi ruang dan kewenangan antara darat dan laut, arahan ruang khusus atau TNI AL atau lainnya (tambang offshore) yang berizinkan dengan ruang laut
14.Pengelolaan ruang laut apakah merujuk pada ruang darat atau wilayah administrasi antara ruang darat dan laut
15.Harus ada harmonisasi indikasi program ruang darat dan laut
16.Rencana zonasi kawasan strategis nasional, khusus wilayah perairan harus mengacu pada zonasi kawasan konservasi (KLHK). Kawasan wilayah perairan sebagai wilayah penyangga KK yang merupakan satu kesatuan wilayah strategis sesuai dengan peruntukkannya
17.Mengingat pentingnya kepastian alokasi ruang untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana yang dipaparkan oleh para narsum (diantaranya kepentingan pelayaran, ekonomi dan ekologis, dll) perlu segera adanya penetapan batas wilayah perencanaan RZ KSN termasuk untuk menjadi acuan bagi perijinan izin lokasi dan pengelolaan perairan
18.Hirarki pelabuhan tercantum dalam KP 432 Tahun 2017 tentang RIPN.Matriks RZ Kawasan Selat Sunda: pelabuhan utama di cilegon dan pelabuhan banten sesuai KP 432. Pelabuhan pengumpul atau Pelabuhan Tanggamus di Kota Agung. Pelabuhan teluk betung dan sebalang (pelabuhan regional)
20.Gambar peta pola ruang laut RZ KSN Selat sunda, dlkp dan dlkr (merah), dlkp dlkr pelabuhan banten mencakup pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri
21.Matriks RZ KSN Raja Ampat: Pelabuhan Arar pada KepmenHub No 432 yakni sebagai terminal bagian dari pelabuhan Sorong (PU). Agar masing RZ mengupsate DLKR-DLKP Pelabuhan sesuai Kepmenhub no 432/2017
24.Pengembangan RZ KSN perlu memperhatikan integrasi pengembangan wilayah darat, seperti komoditas unggulan, potensi wisata, kesiapan infrastruktur (jalan, sumberdaya air, perumahan, persambahan, limbah, dll), kesesuain dengan kebijakan atau peraturan pusat hingga daerah
25.Akan lebih baik diadakan rapat lanjutan untuk mengundang KL terkait untuk mengupdate data, progres hingga indikasi program setiap KL pada RZ KSN terkait. Termasuk kajian atau penelitian yang sudah/telah dilaksanakan K/L sebagai data pendukung dokumen RZ KSN
26.Bahwa kabupaten pesawaran berada di teluk lampung provinsi lampung, potensi unggulan kabupaten pesawaran adalah sektor pariwisata khusunya wisata bahari. Terkait hal tersebut sebagian wilayah wisata bahari kabupaten pesawaran terkena alur daerah latihan militer KSN perbatasan dan pertahanan dan keamanan Teluk Reti.
Permohonan kami adalah agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan untuk mendelineasi ulang alur daerah latihan militer karena antara alur daerah latihan militer dengan KSN pertahanan dan kemanan AL didalam peta koordinatnya tidak singkron atau tidak pas
27.Ruang budidaya KJA dapat lebih diatur dengan baik sehingga rencana pemanfaatan ruang darat dapat lebih optimal
28.TSS: langkah -- langkah apa yang sudah atau akan dilakukan, kemenhub terkait implementasi TSS di Selat Sunda. Khususnya nelayan yang biasa melintas di TSS, kongkritnya seperti apa, kapan pasna revisi perda RZWP3K
29.Untuk sempadan pantai untuk wilayah yang sudah terbentuk/ existing yang tidak memungkinkan untuk diterbitkan, jadi memungkinkan untuk reklamasi dalam rangka rehabilitasi atau pemulihan kawasan/RTH
30. Pada hari kedua pelaksanaan Konsultasi Tematik, Tim Penyusun telah melakukan analisis Matriks Tujuan, Kebijakan, Starategi beserta draft Pola Ruang sebagai muatan dalam batang tubuh RPerpres RZ KSN
31. Hasil konsultasi teknis tersebut menjadi bahan penyempurnaan dokumen RZ KSN Tahun 2019 (dokumen final)
