11. Objek strategis di KSN Manado Bitung : KEK Likupang (pariwisata), KSN Raja Ampat : pariwisata bahari (diving, snorkling dll). Potensi dan daya tarik utama bagi wisata cruise. Perlu ditentukan alur dan lokasi zona labuh atau anchorage bagi kapal cruise
13.Kejelasan delineasi ruang dan kewenangan antara darat dan laut, arahan ruang khusus atau TNI AL atau lainnya (tambang offshore) yang berizinkan dengan ruang laut
14.Pengelolaan ruang laut apakah merujuk pada ruang darat atau wilayah administrasi antara ruang darat dan laut
15.Harus ada harmonisasi indikasi program ruang darat dan laut
16.Rencana zonasi kawasan strategis nasional, khusus wilayah perairan harus mengacu pada zonasi kawasan konservasi (KLHK). Kawasan wilayah perairan sebagai wilayah penyangga KK yang merupakan satu kesatuan wilayah strategis sesuai dengan peruntukkannya
17.Mengingat pentingnya kepastian alokasi ruang untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana yang dipaparkan oleh para narsum (diantaranya kepentingan pelayaran, ekonomi dan ekologis, dll) perlu segera adanya penetapan batas wilayah perencanaan RZ KSN termasuk untuk menjadi acuan bagi perijinan izin lokasi dan pengelolaan perairan
18.Hirarki pelabuhan tercantum dalam KP 432 Tahun 2017 tentang RIPN.Matriks RZ Kawasan Selat Sunda: pelabuhan utama di cilegon dan pelabuhan banten sesuai KP 432. Pelabuhan pengumpul atau Pelabuhan Tanggamus di Kota Agung. Pelabuhan teluk betung dan sebalang (pelabuhan regional)
20.Gambar peta pola ruang laut RZ KSN Selat sunda, dlkp dan dlkr (merah), dlkp dlkr pelabuhan banten mencakup pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri
21.Matriks RZ KSN Raja Ampat: Pelabuhan Arar pada KepmenHub No 432 yakni sebagai terminal bagian dari pelabuhan Sorong (PU). Agar masing RZ mengupsate DLKR-DLKP Pelabuhan sesuai Kepmenhub no 432/2017
24.Pengembangan RZ KSN perlu memperhatikan integrasi pengembangan wilayah darat, seperti komoditas unggulan, potensi wisata, kesiapan infrastruktur (jalan, sumberdaya air, perumahan, persambahan, limbah, dll), kesesuain dengan kebijakan atau peraturan pusat hingga daerah
