"Kita akan meminta penjelasan dari Pak Juhri (bagian umum disdikpora) atau Mas Bana!"
Demikian Pak Korwas memberikan solusi. Sejak beberapa tahun silam (sebelum pandemi Covid-19) persoalan presensi online ini menimbulkan persoalan serius bagi para pengawas. Ketika pandemi Covid-19 melanda, masalah presensi online "tenggelam" karena ada kebijakan WfH (work from home).
"Untuk aturan baru, kepala sekolah dan pengawas sekolah diangkat dari Guru Penggerak!"
Hal itu sudah sering diberitakan dan dibahas dalam media massa. Dengan adanya aturan baru itu, para Guru Penggerak seharusnya didorong untuk meningkatkan kompetensi manajerial agar saat diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah sudah mempunyai bekal yang cukup.
"Saya sudah akan pensiun, perlulah jalan-jalan. Kalau nanti sudah pensiun, mau jalan-jalan tentu harus membawa keluarga. Ongkosnya besar. Kebetulan ada munas di Bali, saya ikut!"
Selanjutnya, saya juga menyampaikan bahwa sebagai pengawas sekolah, perlu refreshing untuk meredakan masalah yang terjadi di sekolah binaan dan dalam rumah tangga.
"Saya berharap, sebelum Bu Paulina Sandri purnatugas pada bulan Desember nanti perlu ada kegiatan jalan-jalan lagi. Nanti tahun depan, sebelum Bu Sri Kamariah pensiun, kita jalan-jalan lagi!"
Setelah menyampaikan hal-hal yang ringan, saya pun berbicara terkait PKKS (Penilaian Kinerja Kepala Sekolah). Aplikasi "terbaru" akan diluncurkan APSI Pusat dalam kegiatan bimtek. Namun, jadwal bimtek belum diumumkan. Untuk itu, saya mengimbau kepada para pengawas untuk melihat lagi aplikasi PKKS hasil bimtek di Kota Batu, Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19.
Giliran untuk berbicara di depan selanjutnya diberikan kepada Bu Hj. S.Khasanah. Setelah Pak Jumio, Pak Sugeng, dan saya, Suprihadi, giliran bendahara pengawas untuk berbicara. Laporan keuangan menjadi fokus uraian atau pembicaraan. Tahap demi tahap penggunaan uang selama satu bulan terakhir dilaporkan dengan lancar. Para peserta musyawarah menyimak dengan tertib.
