Mohon tunggu...
Supli Rahim
Supli Rahim Mohon Tunggu... Dosen - Pemerhati humaniora dan lingkungan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Mari Kita Perbaiki Wajah Polisi Kita

10 Oktober 2020   15:01 Diperbarui: 10 Oktober 2020   16:26 101
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ketika mengikuti kuliah dengan saya, sering saya minta mereka agar menjadi polisi yang baik, dalam melayani masyarakat. Bukan menjadi polisi yang buruk. Tapi saya mengingatkan juga kepada mereka yang bukan polisi bahwa kita bertanggung-jawab menjadikan polisi itu baik. Kenapa? Karena polisi adalah cerminan rakyatnya.

Kok begitu pak? Timpal mahasiswa. Iya m, saya bilang karena mereka itu adalah anak dari ibu-ibu mereka. Saya bilang bahwa rakyat itu adalah ibu kandung polisi dan tentara. 

Jika rakyat jujur dan anti sogok menyogok. Maka polisi juga malu untuk melakukan sogok menyogok itu. Demikian juga jika rakyat tidak membudayakan memberi uang pelicin maka polisi juga akan malu untuk nenerima yang pelicin. Pendek kata polisi adalah cerminan rakyatnya.

Degradasi moral polisi

Polisi juga manusia. Mereka tidak selalu mempunyai moral prima, emosional prima pada saat mereka bertugas. Pada saat tertekan karena desakan para pebdemo jumlahnya yang banyak mereka akan melakukab reaksi. Pertama mereka akan mencoba bertahan terutama jika penanganan demo juga baik.

Yang terlupakan adalah bahwa demo itu yang menangani bukan Polri saja. Jika demo itu tentang UU maka yang segera menanggapi adalah DPR, pemda dan pemerintah pusat. Jangan biarkan polisi saja yang memghadapi polisi jika demo itu menyangkut politik pemerintahan. Keliru sekali jika semua demo harus oleh polisi. Dalam hal demo terhadap Omnibus law yangmesti menghadapi demo protes adalah preaiden, kepala daerah dan DPR atau DPRD. 

Kita sering mengecap bahwa polisi Indonesia itu bobrok, melanggar HAM dsb. Mari kita selidiki dulu dengan baik apakah benar sumber masalah itu polisi. Kan UU Omnibus Law diprakarsai oleh presiden dan dibahas oleh DPR. Maka sangat salah kita polisi ditugaskab menghandel demo. Zalim kita kepada polisi.

Bahwa polisi membantu untuk mengamankan jalannya demo itu wajar. Tetapi penanganan anarko mestinya jangan hanya dibebankan kepada polisi. Kita ada satuan pengamaman (satpam), Polisi pamong prraja dan TNI.

Kedepan dalam upaya memberbaiki wajah polisibkita mesti kaji dengan baik agar kita tidak zalim kepada polisi. Presiden dan DPR yang bermasalah tetapi polisi yang dapat susahnya. Mari kita reformasi penanganan demo yang terkadang sangat baik untuk kelangsungan negara kita. 

Belakangan wajah polisi begitu muram. Banyak video beredar di media sosial betapa polisi secara beringas menggebuki para pendemo di berbagai daerah. Walau ada juga polisi di sejumlah daerah yang sopan dan santun salam menghandel para pendemo yang menuntut dibatalkannya Omnibus Law. Jika tidak segera diperbaiki maka imej polri yang pernah bagus itu akan lama menjadi terpuruk di mata masyarakat. Pimpinan Polri seyogyanya harus segera menyatakan permohonan maaf kepada publik yang anak-anak, saudara mereka menjadi korban dalam penanganan demo anti Omnibus law tahun ini. Berita penangan demo yang berutal tahun ini sudah menjadi berita internaional dan viral. 

Jayalah negara kita.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun