Sudahkah Kita Melayani Rakyat Kita dengan Baik?

Bismillah,

Saya mengajar mata kuliah " Kebijakan Program Pembangunan Daerah" kepada para mahasiswa Magister Administrasi Publik. Mereka ini saya doakan dan harapkan sebagai calon pemimpin, calon pelayan publik ke depan di negara kita tercinta ini. Tulisan ini membahas tentang standar pelayanan minimal dan hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan berdirinya NKRI

Sebagaimana tertulis dalam alenia ke-empat tersebut, tujuan NKRI ialah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara tersebut maka ada empat aktor pembangunan yang mesti aktif berperan serta. Keempat aktor pembangunan itu adalah: pertama, pemerintah pusat dengan segala fungsi regulasi dan pendanaannya; kedua, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dengan fungsi regulas8, implementasi dan penganggarannya; ketiga, dunia usaha dengan fungsi pengembangan ekonomi dan fungsi pajaknya; keempat, akademisi dan rakyat pada umumnya dengan segala fungsi pemikiran dan pembayaran pajaknya. 

Saya menambahkan bahwa ada lagi aktor pembangunan lainnya yang kelima yakni jurnalis, dengan fungsi informasi dan komunikasi. 

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara itu rakyat secara individu dan secara kolektif bersama-sama dengan kementerian/lembaga melamukan upaya bela negara. Rakyat secara  sendiri-sendiri dan bersama dengan aktor pembangujan lainnya melakukan upaya pencerdasan anak bangsa melalu pendidikan dan pelatihan baik melalui sistem pendidikan formal maupun non-formal. Dengan menjadi terdidik dan terlatih masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga. Gabungan keluarga yang terdidik dan terlatih dalam suatu wilayah akan meningkatkan kesejahtrraan di wilayah tersebut hingga kepada wilayah negara.

Standar Pelayanan Minimal

Pembangunan daerah mesti dikelola denga  baik melalui upaya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang baik dan bersistem. Pengelolaan yang baik itu dicirikan oleh pengukuran dimensi-dimensi sosial,politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial.

Salah satu aspek yang kami diskusikan bersama dengan mahasiswa MAP melalui kuliah virtual iyu adalah struktur organisasi penyelenggara negara yang "gemuk tetapi overlapping dalam fungsi". Mahasiswa saya yang berkatar belakang dukcapil mengeluhkan adanya perbedaan dalam peraturan tentang kriteria umur penduduk yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam hal tertentu yang dituangkan dalam dua kementerian yang berbeda.

Dalam diskusi selanjutnya banyak kementerian yang tidak diperlukan sejak adanya otonomi daerah. Saat ini kementerian dan lembaga di tingkat pusat jumlahnya ada 30an hingga 40an. Ketika saya tanya berapa menurut kalian jumlah kementerian dan lembaga yang ideal hanya sekitar 50 persen.

Ketika ditanya apa alasan kalian tentang itu? Mereka menjawab bahwa overlapping fungsi dan tugas kementerian dan lembaga itu menjadikan tifak efektif dan efisiennya program yang katanya ingin mensejahterakan rakyat Indonesia itu.

Lebih jauh dikatakan bahwa untuk urusan UMKM saja ada 14 instansi vertikal dan daerah yang terlibat sehingga tidak fokus dan tidak efektif. Mereka memahami betul bahwa banyaknya pegawai pusat dan daerah yang menangani suatu urusan pemerintahan umum itu berarti sama artinya dengan pribahasa "besar pasak daripada tiang".

Standar Pelayanan Minimum

Sampailah diskusi kami pada SPM. Saya melemparkan pertanyaan kepada para mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan SPM? Mereka menjawab macam-macam. Tetapi intinya apakah rakyat kita sudah memperoleh SPM? Mereka terdiam. Saya bilang kepada mereka dalam hal pelayanan minimal kepada rakyat adalah mereka harus bisa memarkirkan mobil, truk, bus angkutan pada semua jalan. Sebut saja jalan negara, jalan provinsi, jalan kota/kabupaten hingga ke jalan desa. Itu SPM, kata saya. Sekarang kebanyakan rakyat tidak bisa memarkinkan kendaraan di bahu jalan. Kenapa? Karena bahu jalan kebanyakan jalan tidak ada atau rusak. Oh begitu pak, tanya mereka. Iya, saya bilang.

Dalam bidang layanan dasar seperti membayar pajak kendaraan, saya bertanya kepada paramahasiswa, apakah rakyat sudah mudah bayar pajak jika KTP tidak ada. Mereka menjawab secara bersamaan: "tidak". Nah itu artinya SPM kita bermasalah. Belum lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pembuatan sertifikat tanah, memperoleh KTP dsb masih belum memperoleh SPM. Sampai di situ para mahasiswa memahami bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh kita semua.

Pesan jika kalian jadi pemimpin

Saya sebagai dosen yang tidak muda lagi berpesankepada para mahasiswa agar mempedomani tujuan berdirinya negara pada setiap langkah pengabdian mereka. Kalian harus setia dan komit kepada negara dan bangsa kita supaya maju. Tujuan negara tersebut padaakhirbya adalah terwujudnya masyarakat yang adil berkakmuran dan makmur berkeadilan. Pelayanan publik yang mendasar mesti diutamakan seperti perumahan yang layak, transportasi, komunikasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, listrik dan gas serta pelayanan sosial pada umumnya. 

Elakkan korupsi dan prilaku menyimpang lainnya. Demokrasi yang sehat mesti kalian tegakkan. Hukum harus menjadi panglima. Jangan hukum dipermainkan. Pelayanan publik dasar harus diutamakan. 

Jayalah negara dan bangsa kita. Jayalah Indonesia.