 5.  Mengembangkan pasar pertanian presisi: Pemerintah dapat membantu membangun pasar untuk produk-produk pertanian presisi, seperti sensor atau drone, sehingga teknologi ini dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan menarik minat investor untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian presisi.
Dengan peran pemerintah yang tepat, pengembangan pertanian presisi di Indonesia dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Hambatan bagi petani indonesia
Beberapa hambatan yang dihadapi petani Indonesia dalam mengadopsi teknologi pertanian presisi antara lain:
 1.  Keterbatasan akses ke teknologi: Petani di Indonesia sering mengalami keterbatasan akses ke teknologi pertanian presisi, seperti sensor tanah, drone, atau sistem irigasi otomatis. Teknologi ini seringkali memiliki harga yang mahal, sulit ditemukan di pasar lokal, atau memerlukan koneksi internet yang stabil.
 2.  Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan: Petani di Indonesia seringkali kurang mendapatkan pelatihan atau akses ke informasi tentang teknologi pertanian presisi. Selain itu, keterampilan teknis dalam mengoperasikan teknologi tersebut juga masih kurang.
 3.  Kondisi geografis dan lingkungan yang sulit: Wilayah pertanian di Indonesia terkadang memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang sulit, seperti lereng curam, banjir, atau kekeringan. Hal ini membuat penggunaan teknologi pertanian presisi menjadi lebih sulit dan memerlukan teknologi yang lebih canggih dan mahal.
 4.  Ketergantungan pada faktor manusia: Di Indonesia, masih banyak pertanian yang bergantung pada tenaga kerja manusia dan mengandalkan teknologi tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya minat dan kesulitan dalam mengadopsi teknologi pertanian presisi.
 5.  Kurangnya dukungan kebijakan: Meskipun beberapa program pemerintah telah diluncurkan untuk mendukung pengembangan pertanian presisi di Indonesia, masih ada kurangnya dukungan kebijakan dalam hal subsidi dan insentif untuk petani yang ingin mengadopsi teknologi ini.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam memberikan akses ke teknologi, pelatihan dan pendidikan, serta dukungan kebijakan dan pasar yang memadai.
Peran perguruan tinggi
