Pilpres, Dimensi Pendidikan, dan Hakikat Pemilu

Sabtu 13 April menjadi hari terakhir puncak debat pilpres 2019.  Acara doa bersama yang dipimpin oleh tokoh ulama muslim, dan diikuti para tokoh agama lainnya dalam rangkaian debat Pilpres juga telah digelar. 

Doa dijadikan sebagai penutup gelaran kampanye sekaligus menandai masa tenang sebelum hari pencoblosan pada 17 April. Momen doa bersama juga diharapkan menjadi pesan moral, kontemplasi atau perenungan bagi seluruh masyarakat bahwa masa kampanye telah berakhir.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum masa kampanye secara terbuka yang dimulai 24 Maret hingga 13 April, perseteruan kedua kubu paslon 01 dan 02, terus menggelora dan terus subur hingga masa kampanye terbuka.

Namun, harapannya setelah memasuki masa tenang hingga hari pencoblosan besok pagi, yang terjadi adalah suasana damai yang tercipta di seantero NKRI.

Apakah harapan adanya kedamaian benar akan terwujud? Atau sekadar harapan? Sebab, melihat situasi yang selama ini, gawean Pilpres ternyata menjadi ajang unjuk kekuatan, unjuk merendahkan, unjuk mengecilkan yang sangat rentan menimbulkan konflik disintegrasi bangsa.

"Dimensi pendidikan"

Adanya berbagai perseteruan dan konflik dalam proses Pilpres 2019 dengan fakta bahwa para elite justru sangat bersemangat dalam menjatuhkan lawan politik melalui narasi-narasi yang tersebar di berbagai media maupun perdebatan frontal di layar kaca, semakin mendeskripsikan bahwa pemilu yang seharusnya menjadi bentuk kontestasi damai, justru diskenariokan seolah-olah sebagai medan perang. 

Banyak rakyat  yang akhirnya berpendapat bahwa pemilu yang seharusnya menjadi kontestasi damai, menjadi mengkhawatirkan karena perseteruan dan perseteruan yang terus diciptakan dengan maksud menaikan elektabilitas mauapun simpati rakyat, malah justru memuakkan.

Bahkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indira Samego dalam diskusi Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019), menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan sejumlah elite politik belakangan ini justru berpotensi membuat pemilu damai sulit diwujudkan. 

Menurutnya, pernyataan seperti "people power" dan "perang total" memengaruhi rasa aman di tengah masyarakat jelang Pemilu 2019. Amien Rais dari kubu paslon 02 ingin People Power. Sebelumnya, istilah "perang total"  diungkapkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional paslon 01 Moeldoko di Markas TKN Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Pilpres 2019 adalah penyelenggaraan pemilu kelima sejak era reformasi. Namun harapan terjadinya pilpres yang mendidik dan membuat rakyat tetap memiliki rasa damai, aman, dan tertib, nampaknya masih sulit terwujud.

Pasalnya, kebabasan demokrasi yang kini diterjemahkan oleh para elit politik menjadi kebablasan.

Bahkan Pilpres yang akan terjadi berbarengan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), ternyata benar-benar menenggelamkan pamor Pileg.

Semua mata, di seluruh NKRI ini tertuju pada pilpres dan berbagai perseteruannya. Rakyat bahkan banyak yang tidak peduli dan tidak tahu para tokoh-tokoh calon Legislatif yang justru akan menjadi pionir dalam roda DPD, DPRD, maupun DPR Pusat.

Padahal, calon-calon Legislatif ini juga berjuang untuk mendapatkan jatah kursi dengan berbagai "modal" yang tidak remeh.

"Hakikat pemilu"

Barangkali, perlu seluruh elite politik ketahui, sebagian besar rakyat Indonesia sudah cukup memahami bahwa sebagai negara demokrasi, pemilu adalah salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat.

Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin baik posisi Legislatif apalagi Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu Negara. Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955, awalnya untuk memilih anggota perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejak zaman orde baru, Indonesia telah menganut asas Pemilu yang disingkat LUBER. 

LUBER merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dimasukan keadalam rangkaian Pemilu. Dan pada tahun 2004 diadakan pemilu yang salah satu rangkaiannya untuk memilih presiden.

Sementara tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional), untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Jadi, pada dasarnya, cara-cara elite politik dalam mendukung paslon Presiden dan Wakil Presiden di pelaksanaan pemilu ke lima ini, banyak yang sudah melenceng dari hakikat, asas, dan tujuan pemilu karena lebih menonjol sisi kepentingannya, baik untuk kepentingan individu/golongan/partainya.

Pemilu adalah pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk menyambut kesinambungan pembangunan nasional. Bukan untuk berseteru. Bukan untuk berperang saling menjatuhkan hingga menciptakan rasa tak nyaman. 

Ayo para elite politik, jadilah teladan yang mendidik pesta demokrasi rakyat penuh kegembiraan, bukan rasa ketakutan. Redakanlah diri Anda! Bawa Pilpres dan Pileg 2019 sukses, damai, tertib, dan aman, hingga usai penghitungan hasil Pilprea dan diketahui siapa yang menang. Amin