Penguasaan Kedaulatan Bawah Laut Negara Kepulauan sebagai Pilar Kemakmuran

 

3. Pentingnya Kedaulatan Bawah Laut Bagi Negara Kepulauan. 

Arti wilayah perairan bagi negara pantai dan kepulauan seluruh dunia saat ini menjadi komponen utama pembentuk  wilayah negara yang tidak tergantikan. Laut tidak hanya menjadi pemisah atau batas kedaulatan suatu negara, namun, beberapa tahun ke depan lautan akan menjadi sumber energi, sumber makanan terbarukan, sumber keaneka ragaman hayati, sumber lapangan kerja, sumber industri kelautan, sumber perdagangan atau ekonomi dunia dan bahkan sumber untuk mencapai  kemakmuran suatu bangsa. Hal tersebut juga berlaku bagi ruang dasar laut (sea bed). Saat ini, negara-negara maju dan besar yang memiliki kemampuan teknologi tinggi berlomba-lomba menjangkau dasar laut, terutama eksplorasi/eksploitasi sektor pengeboran lepas pantai, energi, distribusi industri kabel komunikasi bawah laut yang sedang booming. Terlebih bagi negara kepulauan, arti perairan atau laut sangatlah vital, karena sebagai media pemersatu dan pembentuk kesatuan wilayah yang utuh. Karena berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan. Dan di dalam pembagian wilayah perairannya tertuang dalam article 56, menyebutkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai memiliki yuridiksi dan hak berdaulat sebagai berikut : Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploritasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin ; Yuridiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dalam konvensi ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan ; riset ilmiah kelautan ; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Kebebasan dan hak berdaulat yang dimiliki ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan dan pembangunan pertahanan negara kepulauan. Karena program ke depan Ocean Economy 2030 adalah suatu program global yang mencakup industri berbasis laut (seperti perkapalan, penangkapan ikan, angin lepas pantai, bioteknologi kelautan), aset alam dan layanan ekosistem yang disediakan oleh laut. Perhitungan awal berdasarkan Ocean Economy Database (OECD) melaporkan kontribusi value ocean's economy pada tahun 2010 sebesar USD 1,5 triliun, atau sekitar 2,5% dari nilai tambah bruto (Gross Value Add/GVA) dunia. Minyak dan gas lepas pantai menyumbang sepertiga dari total nilai tambah industri berbasis laut, diikuti oleh pariwisata maritim dan pesisir, peralatan maritim dan pelabuhan. Pekerjaan penuh waktu langsung dalam ekonomi laut berjumlah sekitar 31 juta pekerjaan pada tahun 2010. Pemberi kerja terbesar adalah industri perikanan tangkap dengan lebih dari sepertiga dari total, dan pariwisata maritim dan pesisir dengan hampir seperempatnya[2]ref :The Ocean Economy in 2030 - by OECD | CMEMS (copernicus.eu).

 

Melihat prospek di tahun 2030, Ocean Economy akan banyak memproduksi industri berbasis kelautan dunia, yang memiliki potensi untuk mengungguli pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Baik dalam hal nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja. Proyeksi menunjukkan bahwa antara tahun 2010 dan 2030 berdasarkan skenario "bisnis seperti biasa", ekonomi laut dapat meningkatkan kontribusinya lebih dari dua kali lipat terhadap nilai tambah global, mencapai lebih dari USD 3 triliun. Pertumbuhan yang sangat kuat diperkirakan terjadi pada akuakultur laut, produksi energi tenaga angin lepas pantai (eolienne), pengolahan ikan, pembuatan dan perbaikan kapal, instalasi infrastruktur bawah laut, kabel laut, pipa bawah laut, sumber energi dan pangan terbaharukan kelautan. Industri berbasis maritim juga berpotensi memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan lapangan kerja. Pada tahun 2030, industri ini akan menyediakan sekitar 40 juta pekerjaan setara penuh waktu dalam skenario bisnis seperti biasa. Dan sudah selayaknya, bagi negara kepulauan yang merdeka dan berdaulat memulai untuk membangun kebijakan pembangunan kekuatan yang memiliki kapabilitas untuk menegakkan yuridiksi dan kedaulatannya secara menyeluruh melalui penguasaan penuh kedaulatan dan hak berdaulat terhadap wilayah bawah air. Salah satu upayanya adalah dengan terus menambah alutsista yang memiliki kapabilitas operasi atau deteksi bawah air dan mampu untuk mengcover seluruh perairan teritorial dan perairan yuridiksinya secara tangguh dan optimal. Karena kesemuanya adalah aset penjaga kedaulatan sekaligus sumber kesejahteraan negaranya di masa depan, melalui eksplorasi dan eksploitasi kelautan secara menyeluruh serta menggalakan aktifitas industri kemaritiman sebagai penopang pertahanan, kedaulatan dan kemakmuran. Sudah saatnya kita warga dunia yang memiliki garis pantai dan wilayah kepulauan, mulai optimis untuk lebih serius "mengelola" lautan. Dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah laut dan dasar lautnya, sebagai sumber pangan, bahan medis, sumber energi, sumber aktifitas ekonomi, teknologi yang terbarukan ramah lingkungan sesuai dengan konsep Ocean Economy 2030.  La mer, c'est disponibilit perptuelle . Semoga pemikiran ini tidak terhenti dari sekedar "cerita", tapi turut aktif membentuk pola pikir manusia agar senantiasa membantu mewujudkan manfaat kepada sejarah peradaban  masa kini, yang dihadapkan pada permasalahan ancaman krisis pangan, ketersediaan sumber energi terbarukan, lingkungan serta perubahan iklim.

 

Gambar 6. Visualisation Program Sustainable Ocean Economy 2030