"In the last decade of the nineteenth century, the American naval theorist Alfred Thayer Mahan broke new ground in military literature with his book The Influence of Sea Power on History 1660-1783. His principal intellectual advance was to describe the connection between war, sea power, and the economic prospects of a nation " (Alfred Thayer Mahan, The Influence of Seapower on History 1660-1783, (Boston: Little, Brown and Company, 1890) Chapter One sets forth Mahan's basic logic. However, it should be noted that he subsequently recognized that nations without significant shipping interests may also build navies. See A.T. Mahan, Naval Strategy,
(Boston, Little, Brown and Company, 1918) pp 445-447)"
1. Potensi Ekonomi Kelautan dunia (Sea Economy) dan kedaulatan negara.
 Jalur maritim saat ini menguasai hampir seluruh 90 persen perdagangan dunia. Pernyataan ini berdasar dari pertemuan IMO di London di sesi 28th Extraordinary Session at IMO Headquarters. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations Conferences on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2018 menyatakan bahwa Ekonomi laut menawarkan peluang ekspor senilai $2,5 triliun: laporan UNCTAD. Khusus untuk nilai jasa transportasi maritim nilai ekonomi yang dilaporkan mencapai angka 399 miliar dollar amerika serikat. Untuk sektor high technology and other manufactures sebesar 595 miliar dollar amerika serikat.
Korelasi penguasaan jalur ekonomi laut dengan terciptanya kedaulatan suatu negara sesuai dengan teori A. T. Mahan bisa kita lihat dengan kehadiran kapal-kapal perang negara maritim di jalur-jalur pelayaran internasional sebagai penjamin keamanan armada niaganya. Tugas utama lainnya adalah sebagai penjaga kedaulatan wilayah perairan sebagai pembatas perbatasan wilayah negaranya. Kekuatan militer suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap penegakan kedaulatan dan hukum negara atau konvensi internasional yang berlaku di kawasan nasional, regional, dan internasional. Pengaruh lainnya adalah dengan kehadiran kapal-kapal perang di wilayah jalur vital pelayaran/ choke point, maka akan menciptakan keamanan aktifitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasionalnya di seluruh penjuru dunia. Selain itu, marwah nama besar suatu negara akan membentuk daya tangkal (deterrens) yang kuat dan memberikan pengaruh politik luar negeri di kawasan, baik aktifitas mendukung pertumbuhan ekonomi global dengan memberikan perlindungan kepada aset-aset nasional maritim yang tersebar di wilayah teritorialnya dan jalur-jalur pelayaran untuk perdagangan di seluruh penjuru dunia agar terbebas dari gangguan apapun. Baik yang bersifat bahaya navigasi , tindak kekerasan di laut, kejahatan transnasional, sabotase hingga klaim sepihak terhadap pengelolaan dan kedaulatan oleh pihak asing terhadap ZEE atau perairan yuridiksi suatu negara. Hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan iklim ekonomi yang produktif dan profitable bagi industri yang bersumber dari penggunaan laut sebagai sumber energi, sumber pangan sekaligus sebagai akses jalur komunikasi dunia. Kemampuan dan kehadiran kedaulatan negara direpresentasikan oleh armada perang yang selalu bersiaga di tempat-tempat strategis pertahanan yang telah ditentukan di choke point dunia untuk mewujudkan rasa aman kepada pengguna jasa transportasi laut. Laut juga berfungsi sebagai sarana penyedia jalur komunikasi yang menghubungkan seluruh negara dan benua di dunia.
Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS 1982 Article2 : Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and subsoi ; 1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea ;2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil ; 3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law. Sehingga penguasaan wilayah lautan tidak hanya berada di permukaan tapi meliputi ruang bawah permukaan (dasar laut) dan ruang udara yang berada diatasnya. Suatu negara yang berdaulat mutlak harus mampu menjaga kedaulatannya di ruang udara, permukaan (laut) dan bawah laut (dasar laut) wilayah negaranya dari gangguan dan ancaman apapun. Dan mampu menciptakan rasa aman dan iklim yang kondusif bagi seluruh pelaku ekonomi dan aktifitas ekonomi. Keamanan tersebut tidak hanya penegakan hukum atau kedaulatan di permukaan, tapi saat ini topik yang akan dibahas adalah bagaimana suatu negara mampu menegakkan kedaulatan bawah laut nya. Karena ruang bawah laut negara pantai merupakan zona yang sulit untuk dieksplorasi, diawasi, atau dieksploitasi. Karena untuk membuat instalasi dan sarana pengawasan /pertahanan bawah laut membutuhkan teknologi tinggi serta anggaran yang tidak sedikit. Kehidupan bawah laut merupakan ruang misteri yang perlu lebih dalam untuk dieksplorasi di bumi ini.
2. Â Â Â Â Potensi ekonomi bawah laut dan "kerusakan" Â pipa gas nord stream di Laut Baltik.
Berdasarakan data yang disajikan oleh presiden Director, The Nippon Foundation -- GEBCO (General Bathymetric Chart of Ocean)Seabed 2030 Project, Jamie Mc Michael Phillips, dalam laporan resmi Marine Geospatial Data: the Cornerstone of the Blue Economy, menyatakan bahwa bukan hal yang mengejutkan ketika, secara global, Ekonomi Biru diperkirakan akan bernilai lebih dari 2,3 triliun dollar Amerika Serikat pada tahun 2030, mendukung 40 juta pekerjaan. Sedangkan salah satu penyangga perekonomian berasal dari komodoti yang bersumber dari dasar laut. Sumber komoditi kelautan tersebut berasal dari perikanan bawah laut, pengelolaan dasar laut untuk pipa gas bawah laut, penggunaan dasar laut untuk kabel bawah laut, pemetaan ekologi bawah laut sebagai sumber hayati hingga sumber pangan baru terbarukan dan eksplorasi-eksploitasi sumber mineral langka dari dasar laut. Untuk memperoleh gambaran dan penjelasan lingkungan geografis dengan segala potensi kelautan yang menguntungkan serta memberikan nilai ekonomis yang tinggi maka diperlukan suatu pemetaan bawah laut.
Salah satu metode pemetaan bawah laut adalah pengumpulan bathymetry data bawah laut. Bathymetry data dasar laut sangat penting untuk keselamatan navigasi dan untuk menetapkan batas-batas landas kontinen yang diperluas (Extended Continental Shelf/ECS) di bawah Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) (Jakobsson , 2003). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan rinci tentang batimetri perairan suatu negara juga penting untuk tujuan politik, ekonomi, komersial, pertahanan dan kedaulatan. Beberapa contoh lain untuk penggunaan data batimetri digunakan untuk proyek atau misi Search and Rescue/SAR pesawat komersial yang mengalami musibah kecelakaan, yaitu MH 370 yang ditemukan di dasar laut ; (hazard studies) pendeteksi dini bencana alam seperti tsunami hingga perubahan iklim (slope failures or turbidity currents) dengan survei berulang, dapat digunakan untuk memantau perubahan dasar laut dari waktu ke waktu (Chiocci et al., 2011) ; Ocean Circulaton Models, yang berfungsi sebagai penyedia data yang akurat untuk mensimulasikan fenomena global seperti peristiwa El Nino atau data awal pendeteksi dini kemungkinan terjadinya bencana; Seafloor installation, yaitu pemetaan untuk tujuan pembangunan infrastruktur kelautan dengan nilai ekonomi tinggi, seperti pemasangan kabel, pemasangan pipa dan platform bawah laut, penahan rig, pertambangan bawah laut atau pengerahan mesin-mesin pendukung instalasi yang memerlukan data batimetri dengan resolusi tinggi ; dan Marine Conservation yaitu dengan adanya informasi dasar laut yang tepat, terutama data batimetri resolusi tinggi, maka kita bisa melindungi setidaknya 10% dari lautan dunia pada tahun 2020 (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Aichi Target 11, Sala et al., 2018) dan untuk mendukung pencapaian program Sustainable Developpement Goal/SDG 14 - Life below water -- of the Agenda 2030 for Sustainable Development 2030Â yang merupakan salah satu sumber pangan dunia krusial yang harus dijaga untuk pelestariannya.
Fungsi pemetaan bawah laut ini sangatlah vital, karena selain memberikan informasi tentang zona-zona yang memberikan keuntungan ekonomis dan memiliki sumber daya alam yang berupa gas alam, mineral langka dan lokasi ikan-ikan hidup dan berkumpul, peta bawah laut juga menentukan batas wilayah perairan teritorial serta area yang bisa digunakan untuk pengoperasian navigasi kapal permukaan hingga kapal selam. Sarana utama yang digunakan untuk penegakan kedaulatan maritim suatu negara pada saat menggelar operasi menjaga kedaulatan perairan, termasuk kedaulatan bawah permukaan (dasar laut). Karena dengan adanya pemetaan dasar laut, maka kita akan mengetahui posisi-posisi rawan yang berpotensi untuk bisa diterobos atau dilewati oleh kapal selam asing atau drone bawah laut asing, yang ingin melaksanakan aksi eksplorasi ilegal hingga aktifitas pelangggaran kedaulatan negara melalui wahana bawah laut. Ruang bawah laut merupakan zona lindung dan bertahan bagi kapal-kapal selam negara pantai atau kepulauan saat menggelar operasi khusus strategis. Sebaliknya, apabila negara pantai/kepulauan kurang memberikan pengawasan yang maksimal, akan memberikan "akses" yang bisa dimanfaatkan oleh kapal selam asing atau kapal selam kartel untuk tujuan aksi ilegal (pelanggaran wilayah, penyelundupan narkoba, barang berbahaya, dan barang ilegal lainnya).
Arti penting pengamanan infrastruktur bawah laut, bisa kita pelajari dari kerusakan yang terjadi di pipa gas bawah laut Nord Stream. Gas pipa bawah laut tersebut merupakan jalur penghubung ketersediaan gas sebagai sumber energi yang menghubungkan antara Rusia dan Jerman dengan panjang 1.230 kilometer (775 mil). Pada kapasitas penuh, pipa gas senilai 10 miliar ($11,5 miliar) ini akan menggandakan kapasitas ekspor gas langsung Rusia ke Jerman menjadi 110 miliar meter kubik (BCM) per tahun. Dengan kerusakan yang terjadi, dipastikan bahwa pasokan gas terganggu serta negara yang terlibat proyek tersebut mengalami kerugian ekonomi yang tentu saja tidak sedikit. Kebocoran gas Nord Stream yang yang terjadi menimbulkan pertanyaan serius tentang dampak lingkungan dari insiden tersebut.
Para penyelidik menemukan jejak bahan peledak di lokasi Laut Baltik di mana dua jaringan pipa alam rusak dalam tindakan "sabotase berat" pada bulan September, jaksa penuntut yang memimpin penyelidikan awal Swedia mengatakan pada hari Jumat, 18 November 2022. Mats Ljungqvist dari Otoritas Penuntutan Swedia mengatakan para penyelidik dengan hati-hati mendokumentasikan area di mana jaringan pipa Nord Stream 1 dan 2 pecah yang menyebabkan kebocoran metana yang signifikan. Jaringan pipa bawah laut paralel tersebut membentang dari Rusia ke Jerman. "Analisis yang dilakukan menunjukkan jejak bahan peledak pada beberapa benda asing yang ditemukan" di lokasi, kata Ljungqvist dalam sebuah pernyataan. Otoritas kejaksaan mengatakan penyelidikan awal "sangat kompleks dan komprehensif" dan pemeriksaan lebih lanjut akan menunjukkan apakah ada yang bisa didakwa "dengan kecurigaan kejahatan."[1] source : Swedish prosecutor confirms Nord Stream leak was sabotage (lemonde.fr)
Â
Para ilmuwan iklim mengakui setelah kejadian tersebut bahwa sulit untuk secara akurat mengukur ukuran emisi yang tepat dan mengatakan bahwa kebocoran tersebut adalah "gelembung kecil di lautan" dibandingkan dengan sejumlah besar metana yang dipancarkan di seluruh dunia setiap hari. Gas metana 84 kali lebih kuat daripada karbon dan memiliki sifat tidak bertahan lama di atmosfer sebelum gas tersebut terurai. Dua jaringan pipa Nord Stream diperkirakan mengandung gas yang cukup untuk melepaskan 300.000 ton metana - lebih dari dua kali lipat jumlah yang dilepaskan oleh kebocoran Aliso Canyon tahun 2015 di California, suatu kecelakaan gas metana terbesar yang diketahui dalam sejarah Amerika Serikat. Badan Antariksa Eropa memperkirakan bahwa kebocoran emisi dari pipa gas Nord Stream kira-kira setara dengan satu setengah hari emisi metana global.
Â
Pipa-pipa gas, kabel bawah laut dan infrastruktur bawah laut lainnya merupakan aset strategis nasional hingga internasional yang harus dijaga keamanannya dari gangguan apapun, yang mampu menghambat ketersedian dan proses distribusinya untuk kepetingan ekonomi. Apalagi yang menyangkut industri sumber energi/strategis lainnya, pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka, upaya menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat agar tercipta situasi yang memperkuat pertahanan dan keamanan penguasaan perairan baik di permukaan, bawah laut dan udara suatu perairan, merupakan hal mutlak yang harus tercapai. Hak dan wewenang penguasaan kedaulatan dasar laut, bisa tercapai dengan ketersediaannya alutsista bawah air atau yang memiliki kemampuan deteksi bawah air sebagai penjamin keamanan dan kedaulatan bawah laut, sekaligus penindak jika ada pelanggaran wilayah teritorial dan hak berdaulat atas perairan yuridiksi.
Â
3. Pentingnya Kedaulatan Bawah Laut Bagi Negara Kepulauan.Â
Arti wilayah perairan bagi negara pantai dan kepulauan seluruh dunia saat ini menjadi komponen utama pembentuk  wilayah negara yang tidak tergantikan. Laut tidak hanya menjadi pemisah atau batas kedaulatan suatu negara, namun, beberapa tahun ke depan lautan akan menjadi sumber energi, sumber makanan terbarukan, sumber keaneka ragaman hayati, sumber lapangan kerja, sumber industri kelautan, sumber perdagangan atau ekonomi dunia dan bahkan sumber untuk mencapai  kemakmuran suatu bangsa. Hal tersebut juga berlaku bagi ruang dasar laut (sea bed). Saat ini, negara-negara maju dan besar yang memiliki kemampuan teknologi tinggi berlomba-lomba menjangkau dasar laut, terutama eksplorasi/eksploitasi sektor pengeboran lepas pantai, energi, distribusi industri kabel komunikasi bawah laut yang sedang booming. Terlebih bagi negara kepulauan, arti perairan atau laut sangatlah vital, karena sebagai media pemersatu dan pembentuk kesatuan wilayah yang utuh. Karena berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan. Dan di dalam pembagian wilayah perairannya tertuang dalam article 56, menyebutkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai memiliki yuridiksi dan hak berdaulat sebagai berikut : Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploritasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin ; Yuridiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dalam konvensi ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan ; riset ilmiah kelautan ; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Kebebasan dan hak berdaulat yang dimiliki ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan dan pembangunan pertahanan negara kepulauan. Karena program ke depan Ocean Economy 2030 adalah suatu program global yang mencakup industri berbasis laut (seperti perkapalan, penangkapan ikan, angin lepas pantai, bioteknologi kelautan), aset alam dan layanan ekosistem yang disediakan oleh laut. Perhitungan awal berdasarkan Ocean Economy Database (OECD) melaporkan kontribusi value ocean's economy pada tahun 2010 sebesar USD 1,5 triliun, atau sekitar 2,5% dari nilai tambah bruto (Gross Value Add/GVA) dunia. Minyak dan gas lepas pantai menyumbang sepertiga dari total nilai tambah industri berbasis laut, diikuti oleh pariwisata maritim dan pesisir, peralatan maritim dan pelabuhan. Pekerjaan penuh waktu langsung dalam ekonomi laut berjumlah sekitar 31 juta pekerjaan pada tahun 2010. Pemberi kerja terbesar adalah industri perikanan tangkap dengan lebih dari sepertiga dari total, dan pariwisata maritim dan pesisir dengan hampir seperempatnya[2]ref :The Ocean Economy in 2030 - by OECD | CMEMS (copernicus.eu).
Â
Melihat prospek di tahun 2030, Ocean Economy akan banyak memproduksi industri berbasis kelautan dunia, yang memiliki potensi untuk mengungguli pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Baik dalam hal nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja. Proyeksi menunjukkan bahwa antara tahun 2010 dan 2030 berdasarkan skenario "bisnis seperti biasa", ekonomi laut dapat meningkatkan kontribusinya lebih dari dua kali lipat terhadap nilai tambah global, mencapai lebih dari USD 3 triliun. Pertumbuhan yang sangat kuat diperkirakan terjadi pada akuakultur laut, produksi energi tenaga angin lepas pantai (eolienne), pengolahan ikan, pembuatan dan perbaikan kapal, instalasi infrastruktur bawah laut, kabel laut, pipa bawah laut, sumber energi dan pangan terbaharukan kelautan. Industri berbasis maritim juga berpotensi memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan lapangan kerja. Pada tahun 2030, industri ini akan menyediakan sekitar 40 juta pekerjaan setara penuh waktu dalam skenario bisnis seperti biasa. Dan sudah selayaknya, bagi negara kepulauan yang merdeka dan berdaulat memulai untuk membangun kebijakan pembangunan kekuatan yang memiliki kapabilitas untuk menegakkan yuridiksi dan kedaulatannya secara menyeluruh melalui penguasaan penuh kedaulatan dan hak berdaulat terhadap wilayah bawah air. Salah satu upayanya adalah dengan terus menambah alutsista yang memiliki kapabilitas operasi atau deteksi bawah air dan mampu untuk mengcover seluruh perairan teritorial dan perairan yuridiksinya secara tangguh dan optimal. Karena kesemuanya adalah aset penjaga kedaulatan sekaligus sumber kesejahteraan negaranya di masa depan, melalui eksplorasi dan eksploitasi kelautan secara menyeluruh serta menggalakan aktifitas industri kemaritiman sebagai penopang pertahanan, kedaulatan dan kemakmuran. Sudah saatnya kita warga dunia yang memiliki garis pantai dan wilayah kepulauan, mulai optimis untuk lebih serius "mengelola" lautan. Dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah laut dan dasar lautnya, sebagai sumber pangan, bahan medis, sumber energi, sumber aktifitas ekonomi, teknologi yang terbarukan ramah lingkungan sesuai dengan konsep Ocean Economy 2030.  La mer, c'est disponibilit perptuelle . Semoga pemikiran ini tidak terhenti dari sekedar "cerita", tapi turut aktif membentuk pola pikir manusia agar senantiasa membantu mewujudkan manfaat kepada sejarah peradaban  masa kini, yang dihadapkan pada permasalahan ancaman krisis pangan, ketersediaan sumber energi terbarukan, lingkungan serta perubahan iklim.
Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H