"Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka (Ir Sukarno)"
Tidak terasa sudah 113 tahun semenjak semangat Kebangkitan Nasional dikumandangkan dan dideklarasikan sebagai "embrio" terbentuknya Bangsa Indonesia yang mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Bukan hal yang mudah untuk mempersatukan negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang terbentang dari Pulau We hingga Pulau Rote. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya dan Nilai Tradisi Luhur. Terdiri dari ribuan suku segala kekayaan bahasa,adat istiadat, kearifan lokal dan budaya, serta salah satu satu negara dengan potensi kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) ke-4 di dunia (Sumber : Sensus Worldometers, 14 Desember 2020).
Bahkan, David Man pengamat ekonom Standard Chartered memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar ekonomi ke-4 (empat)dunia. Hal ini sangat beralasan dan logis, karena kita bangsa dan negara Indonesia memiliki dari sisi manapun memiliki semuanya, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), SDM, letak Geopolitik dan Geostrategis, Potensi Pasar Produksi dan Ekonomi , dan Demografis. Sebanyak 7 dari 10 negara berkembang diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.
Hal ini berdasarkan proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered Plc. Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/1/2019), peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto (PDB) berdasarkan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) (dikutip dari Kompas.com dengan judul "2030, Indonesia Diprediksi Jadi Negara Ekonomi Terbesar Keempat di Dunia").
Tentu saja kondisi di atas mampu kita raih dengan catatatan situasi Poleksosbudhankam (Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Kemananan) dalam Negeri stabil serta kondisi kawasan regional dan internasional yang kondusif. Kondusif disini adalah kondisi dimana aktifitas perekonomian dan politik berjalan aman lancar tanpa adanya gangguan yang bersifat global, seperti halnya pandemik, peperangan, embargo, krisis ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta konflik internal dalam Negeri atau Luar Negeri. Sehingga tidaklah salah dan muluk-muluk bahwa cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 (100 tahun setelah Indonesia merdeka) Indonesia akan menjadi salah satu negara Super Power di dunia bersama Amerika Serikat , RRT, Rusia, Perancis dan Britania Raya.
Pernyataan tersebut bukanlah 'mimpi' di siang bolong dan impian halusinasi yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Data tersebut tercermin dalam prediksi ekonomi serta potensi kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hinna saat ini.
Terutama dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 dengan pendapatan per kapita lebih dari US$23.000 dari posisi tahun 2020 sebesar US$3.912.“Untuk mencapainya target itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang konsisten antara 5,7% sampai 6,2% per tahun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara Pelatihan Kepemimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) secara daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (7/4/2021) (Warta Ekonomi.Co.id : Dengar! Ini Pernyataan Terbaru Pak Moeldoko: Indonesia Bisa Jadi Negara Maju 2045).
Senada dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) , hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa pada 2045 mendatang, atau tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan, Indonesia diperkirakan akan memiliki total penduduk setidaknya 309 juta jiwa, di mana hampir 90% penduduk Indonesia menjadi kaum urban, atau tinggal di daerah perkotaan.Proyeksi tersebut, berdasarkan asumsi apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 6%.
Bahkan, pemerintah pun meyakini, bukan tidak mungkin pada periode tersebut, Indonesia bisa menjadi negara ke-5 dengan perekonomian terbesar di dunia.Hal tersebut dikemukakan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Unversitas Dipenogoro, Semarang dengan tema Digital Disruption : Peluang dan tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia, Senin (9/4/2018), seperti dikutip CNBC Indonesia melalui halaman resmi Kementerian Keuangan. Pertanyaan selanjutnya siapakah "Motor Penggerak" dan Pemangku Kebijakan di tahun 2045 tersebut, jawabannya hanyalah satu.
Generasi Indonesia yang lahir di tahun 1980 sd tahun 2020). Generasi pemuda saat ini yang nantinya meneruskan estafet kepemimpinan nasional sekaligus sebagai pelaku dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 harus kita mulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang matang dari sekarang untuk penyiapan serta strategi untuk mencapainya. Karena pasti dalam perjalanan perjuangan akan muncul ancaman,tantangan , hambatan, gangguan dan dinamika dalam meraih tujuan kemerdekaan. Yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tantangan yang kemungkinan besar terjadi dalam kurun waktu 20 sd 25 tahun ke depan dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045 adalah sebagai berikut:
1. Ideologi. Sejak Indonesia memproklamirkan diri pada tanggal 17 Augustus 1945 sampai dengan 75 tahun Indonesia medeka, ancaman terhadap Ideologi Pancasila masih mengalami rongrongan dari bahaya laten. Baik dari gerakan dari faham imperialis, gerakan pemberontakan oleh faham radikal kiri (komunisme), radikal kanan (pemberontakan DITII), serta yang termutakhir adalah faham globalisme industrialis (faham yang menjunjung tinggi ideologi pasar neoliberal yang berdasar kepada globalisasi dengan norma, makna, dan nilai-nilai tertentu yang berpotensi tinggi melunturkan nilai-nilai kebangsaan). Globalisme telah menimbulkan perdebatan mengenai otoritas dari negara bangsa (nation-state) sementara pada saat yang bersamaan gerakan separatis, konflik antar etnis dan agama juga mencuat kembali.
Negara dihadapkan pada masalah loyalitas warganya, antara individu yang berorientasi ke arah keterikatan global dan pihak yang bergerak ke arah penguatan subnasional. Akibat globalisasi konflik antar etnis dan antar agama, gerakan separatis dan keinginan untuk memerdekakan diri mulai meningkat. Gejala ini diakibatkan oleh karena kurangnya integrasi di negara kita. Myron Wiener mengatakan bahwa level integrasi nasional di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu faktanya adalah lepasnya Timor Timur dari tangan Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan contoh nyata dampak dari globalisasi yang berakibat mulai lunturnya rasa nasionalisme, diganti dengan etnisitas.
Kenapa hal tersebut terjadi? Miroslav Hroch mengatakan bahwa nasionalisme : “...bertindak sebagai faktor-faktor integrasi dalam suatu masyarakat yang mengalami disintegrasi, ketika masyarakat runtuh, bangsa muncul sebagai penjamin pokok.”(sumber : Nasionalisme vs Globalisasi‘Hilangnya’ Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern Oleh : Grendi Hendrastomo, Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).
Ideologi Pancasila sudah terbukti dan mengakomodir seluruh lapisan elemen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap silanya telah mengakomodir nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemusyawaratan demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam lingkup faham nasional yang bersifat universal Ideologi Pancasila mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia dalam lingkup multi etnis dan kultural. Sehingga tidak salah jika para "Founding Father" menyatakan bahwa Pancasila Adalah wahyu dari Tuhan YME yang mampu mengantarkan kejayaan Indonesia. Dan perlu digarisbahwahi bahwa negara-negara super power dunia juga memiliki landasan ideologis dalam menentukan serta mencapai tujuan nasionalnya. Ideologi bukanlah suatu agama, namun elemen dasar yang mampu mempersatukan gerak langkah suatu bangsa secara bersama untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan nasionalnya.
2. Politik dan Ekonomi. Keadaan politik ekonomi sangat menentukan kestabilan suatu negara dalam upaya pembangunan nasional. Politik sebagai sarana untuk menyatukan visi misi dalam berserikat dan berkumpul, sekaligus wujud dari Demokrasi Pancasila. Tantangan pelaksanaan dalam berpolitik saat ini adalah 'mahal' nya biaya proses pelaksanaan para partisipan yang aktif dalam pesta demokrasi. Sehingga pemilihan para wakil rakyat tidak hanya dituntut dalam kesiapan prestasi dan pribadi personal. Namun, juga kesiapan biaya operasional dalam kegiatan kampanye agar dikenal di lingkungan masyarakat. Pemilihan wakil rakyat atau pesta demokrasi dengen sistem pemungutan suara secara langsung menuntut para kontestan untuk berpikir cerdas. Agar bisa mewakili aspirasi serta menyerap keinginan rakyat sebagai amanat konstitusi dalam sistem demokrasi.
Sistem politik ke depan harus mampu memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap partai politik sebagai manifestasi pasal 28 UUD 1945. Pembangunan paradigma tersebut bisa dimulai dengan penjaringan calon wakil rakyat, kepala daerah, dan pejabat publik yang berkarakter, berpengetahuan, berwawasan nasional dan berintegritas tinggi serta mencegah munculnya politik uang/praktis. Agar tidak muncul para wakil rakyat, kepala daerah atau pejabat publik yang terjerat kasus-kasus korupsi atau kasus lainnya yang berpotensi merusak marwah Lembaga Tinggi Negara sebagai perwujudan "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan /Vox Populi Vox Dei".
Survei Indikator Politik bulan Maret 2021 telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan parpol sebagai lembaga yang paling tak dipercayai oleh publik. Sebanyak 43 persen responden memilih sedikit percaya kepada DPR. Sedangkan, 44 persen responden sedikit percaya kepada partai politik, sembilan persen responden mengaku tak percaya sama sekali terhadap anggota parlemen. Sedangkan, 12 persen responden tak percaya sama sekali ke partai politik. Bukan Indikator Politik saja yang memotret persepsi publik yang tak percaya terhadap DPR.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menangkap persepsi serupa pada 2020. Publik terlihat antipati kepada DPR terkait pengawasan dana bantuan COVID-19 serta berbagai macam pemberitaan negatif dari para Anggota Dewan.(Sumber:https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/survei-indikator-tni-lebih-dipercaya-publik-dibandingkan-presiden-regional-sulsel/3). Jika dalam kurun waktu 5 atau sd 10 tahun ke depan tidak ada perbaikan citra melalui kinerja nyata bagi rakyat serta keteladanan para wakil rakyat, yang ditakutkan adalah apatisnya atau ketidak peduliannya masyarakat terhadap sistem demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari berapa persen serta berapa banyak jumlah golput pada saat pelaksanaan pesta demokrasi.
Tentu sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia Indonesia hal tersebut harus kita anstisipasi serta harus ada perbaikan nyata dari kinerja parpol dan DPR. Sehingga di tahun 2045 harapannya adalah tingginya partisipasi rakyat dalam berdemokrasi serta terpilihnya para wakil rakyat, kepala daerah dan pejabat publik yang berwawasan nasional dan berkarakter luhur serta biaya politik yang rendah. Sehingga membuka seluruh lapisan masyarakat untuk berkompetisi menjadi wakil rakyat.
Bidang Ekonomi harus mampu memberikan stimulasi serta pertumbuhan positif yang bisa memacu kreatifitas seluruh rakyat untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per tahunnya. Disamping itu, tantangan terberat yang akan dihadapi secara nyata adalah penciptaan lapangan kerja bagi angkatan muda yang telah selesai melaksanakan pendidikan formal untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Penciptaan lapangan kerjapun harus senantiasa memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam yang terbarukan baik di wilayah daratan atau lautan Indonesia.
Karena tanpa kita sadari, sebenarnya dengan kita merawat hutan-hutan dan perairan Indonesia kita bisa menghasilkan trilliunan rupiah sebagai devisa negara. Karena ke depan komoditi produksi pangan, air minum kemasan, dan udara atau oksigen dalam wadah akan turut serta menyumbang devisa negara. Termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya dan tahan banting terhadap pandemi. Indonesia dengan kekayaan alamnya menyimpan banyak plasma nutfah hayati di hutan dan lautan.
Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mampu mensinergikan antara teknologi digital, pemasaran, keterhubungan jalur logistik antara produsen dan konsumen, serta kemajuan di Bidang Teknologi Biologi / Rekayasa Genetika bukan tidak mungkin kita bisa menjadi pusat lumbung pangan dan obat-obatan di kawasan regional dan global. Mengalahkan Thailand dan RRT, bahkan Amerika Serikat. Kita harus mampu memanfaatkan keunggulan demografi yang nantinya akan dimiliki oleh Indonesia di tahun 2045, tentu saja dengan pembekalan tentang pelatihan dan pengetahuan serta pendidikan yang memadai. " Harta karun " itu bernama bonus demografi.
Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.
Jangan sampai akibat buruknya perencanaan di Bidang ekonomi, justru nantinya akan membuat angkatan muda yang seharusnya bisa melaksanakan kegiatan produktif, namun akibat adanya krisis ekonomi atau kesalahan dalam pengambilan kebijakan ekonomi malah akan terjerembab menjadi generasi-generasi muda yang destruktif. Angka 70 persen berarti sekitar 2oo juta lebih penduduk berperan aktif dalam kebijakan dan kegiatan ekonomi serta membutuhkan lapangan pekerjaan.
Memang, untuk saat ini menciptakan lapangan pekerjaan yang paling cepat menghasilkan dolar atau rupiah adalah sektor Pertambangan. Namun sampai kapan ketersediaan tambang tersebut tersedia, serta dampak kerusakan yang disebabkan oleh tambang akan bersifat permanen dan sangat buruk terhadap lingkungan hidup. Karena kita mengeruk yang berada di permukaan dan perut bumi untuk diolah menjadi komoditas industri.
Sehingga mutlak untuk mulai memikirkan menjual teknologi atau komoditi terbarukan agar kelangsungan produksi, kegiatan ekonomi, serta kelestarian lingkungan yang menopang kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia senantiasa terjaga. Kita bisa belajar dari keuntungan yang diperoleh Danone per tahun dari menjual komoditas pangan dan kebutuhan air minum kemasan hingga mencapai 12,969 Billion Dollar (Sumber).
Bukan tidak mungkin ke depan dengan buruknya komposisi udara serta tingginya pembakaran karbon untuk pemenuhan industri dan transportasi penjualan oksigen dalam kemasan menjadi trendsetter di pasaran. Belajar dari pandemik Covid-19 yang masih terjadi dan bersifat global, berapa Billion dolars pangsa pasar yang diperebutkan serta dihasilkan.
Dan Indonesia memiliki potensi alam serta SDM untuk merebut pasar tersebut. Di situs resmi Medical Alley Companies, salah satu pelaku ekonomi sektor terbarukan suatu perusahaan yang bekerja di sektor kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi serta inovasi teknologi medis mencatatkan telah menghasilkan $1,015,712,605 selama tahun 2020, suatu angka yang bombastis dari sektor teknologi medis yang termasuk inovasi teknologi terbarukan.(Sumber)(medicalalley.org).
Dengan pangsa pasar yang sangat besar, ketersediaan bahan baku medis dari kekayaan hayati Indonesia serta teknologi pengolahannya, tentu akan memberikan harapan pembukaan lapangan kerja dala skala besar serta peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Disamping itu bayang-bayang resesi atau gangguan di sektor ekonomi harus bisa diantisipasi dengan pemenuhan kebutuhan primer dari dalam Negeri sehingga ketergantungan dari produk impor bisa kita kurangi untuk penghematan devisa negara. Serta tetap mengedepankan kebijakan industri ekonomi yang ramah lingkungan dan bersifat terbarukan.
3. Pandemik Global dan Bencana Alam.
Ancaman yang pasti dan perlu diantisipasi terjadi di dalam kurun waktu 5 s.d. 10 tahun ke depan sampai dengan tahun 2045 adalah pandemik global atau wabah penyakit. Bila kita runut ke belakang, Wabah pandemik yang terjadi dalam skala global dimulai pada tahun 2003, yaitu Pada 16 November 2002, tepat hari ini 17 tahun lalu, kasus pertama penyakit pernapasan akut terjadi di Kota Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. Ketika itu tenaga medis di Cina gagal mendeteksi jenis penyakit yang kemudian mewabah di dunia. (Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Epidemi SARS: Bukti Wabah Virus yang Tak Pernah Berakhir", sumber).
Oleh WHO pada 15 Maret 2003 menjuluki ancaman kesehatan dunia itu dengan sebutan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Berlanjut ke wabah Flu burung di Indonesia, kasus infeksi virus flu burung H5N1 pada manusia pertama kali muncul pada tahun 2005. Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 200 laporan kasus dengan 168 kematian hingga tahun 2018. Gejala flu burung umumnya baru muncul setelah 3–5 hari terpapar virus ini, sangat mirip dengan Covid-19 .
Gejala yang timbul dapat berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga parah. Meskipun kadang orang yang terinfeksi virus flu burung bisa tidak merasakan gejala apa pun, tetapi secara umum, penderita flu burung akan mengalami gejala berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair dan tersumbat, serta sesak nafas. Flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan, seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun, ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9.
Virus flu burung dapat menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus ini (Sumber :https://www.alodokter.com/flu-burung). Selanjutnya di tahun 2020 s.d. saat ini adalah Covid-19, dimana proses penyebarannya sangatlah cepat dengan hanya bersentuhan, berada di dekat penderita serta kemungkinan penyebaran bersifat 'airborne', yaitu penyebaran melalui udara dalam satu ruangan dengan penderita.
Mutasi virus yang sangat cepat ini tentu saja menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh bangsa di dunia di masa yang akan datang, karena mutasi dari Covid-19 adalah virus Covid D614G di tahun 2021 dengan resiko penularan 10 kali lipat lebih menular dibandingkan Covid-19 Wuhan. Karena kesehatan bersifat mutlak untuk kegiatan keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu Indonesia harus mampu membangun ketahanan kesehatan yang tinggi untuk jangka waktu 5 sd 10 tahun ke depan. Pembangunan ketahanan kesehatan bisa diperoleh melalui vaksinasi secara berkala, penggalakan program 4 seta 5 sempurna untuk perbaikan gizi serta nutrisi dan terus menerus melaksanakan riset dengan mengedepankan aset - aset nasional yang dimiliki, agar kemandirian teknologi kesehatan dalam negeri tercapai serta bisa menjadi aset nasional di masa yang akan datang ( tahun 2045).
Akses informasi kepada seluruh penduduk harus mulai disinergikan dan dibangun. Di era digitalisasi dan kemudahan akses komunikasi, hingga komunikasi satelit, tentu pembangunan sistem deteksi bencana "Early Warning System Natural Disaster" harus mulai ditingkatkan. Saat ini peringatan dini bisa diperoleh melalui situs BMKG. Untuk masa yang akan datang, mungkin perlu dibuat suatu peraturan resmi yang mewajibkan bagi para pengguna handphone atau seluler untuk mengakses aplikasi deteksi bencana yang di dalamnya terdapat petunjuk yang harus diikuti dan dipatuhi apabila bencana alam terjadi.
Jika perlu ditampilkan dan dilatihkan simulasi aksi tanggap kencana secara periodik di dalamnya. Sehingga ketika bencana alam terjadi, seluruh elemen rakyat Indonesia mengetahui aksi yang dilaksanakan untuk mereduksi jatuhnya korban jiwa. Termasuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman penduduk dengan mengadopsi teknologi konstruksi anti gempa dari negara Jepang yang sudah terbukti di wilayah rawan gempa, serta penangan mitigasi selama dan sesudah bencana alam terjadi.
Sama halaya untuk pembangunan infrastruktur yang rawan terdampak tsunami, tanah longsor atau banjir. Sehingga menjadi suatu keharusan bahwa setiap pengembangan wilayah pemukiman harus berorientasi terhadap keamanan infrastruktur terhadap potensi bencana dan kelestarian lingkungan, dengan maksud untuk mereduksi kemungkinan terjadinya bencana alam akibat kesalahan tata kelola wilayah atau akibat dampak kerusakan lingkungan oleh tindakan manusia.
4. Pertahanan dan Keamanan Nasional.
Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan maju terutama di sistem persenjataan dan alat utama sistem senjata (alutsista) menuntut kesiapan pembangunan kekuatan pertahanan sebagai 'Soko Guru Utama' aspek ketahanan dan kedaulatan nasional. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi kita lebih mencintai kepada kemerdekaan.
Kedaulatan Nasional adalah wujud nyata dari kemerdekaan, serta dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kita senantiasa aktif dalam Perdamaian Dunia serta mengutuk segala bentuk penjajahan atau imperialisme. Pembangunan pertahanan negara bukan berarti bahwa kebijakan nasional mengarah ke Militerisme. Justru dengan adanya perkuatan pertahanan dan ketahanan nasional adalah salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat), yang berbunyi "untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial " .
Sesuatu hal yang mustahil bagi bangsa yang memiliki pertahanan yang rapuh untuk bisa melindungi setiap jengkal wilayahnya dan rakyatnya, serta suatu hal yang yang sulit dicapai oleh suatu bangsa yang betul-betul berdaulat apabila negara tidak bersiap untuk berperang terhadap setiap ancaman yang berupa agresi atau serbuan dari luar teritorialnya.
"Si Vis Pacem Para Bellum", jika menginginkan kedamaian maka bersiaplah untuk perang. Bukan berarti kita memprovokasi untuk berperang, tapi sebagai bangsa yang merdeka sudah menjadi suatu kewajiban yang utama untuk memperkuat ketahanan nasionalnya dari setiap ancaman eksternal atau internal. Kekuatan pertahanan dan ketahanan nasional yang kuat akan menjadi "Power of Deterrence" serta sebagai sarana diplomasi politik luar Negeri Indonesia di kancah Internasional.
Hal ini terbukti dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB karena secara aktif mengirimkan kekuatan pasukan militernya di negara-negara konflik sampai dengan saat ini, yaitu di negara Lebanon, Kongo serta wilayah konflik lainnya atas rekomendasi PBB. Indonesia mengalahkan Maladewa dalam satu-satunya pemilihan untuk memperebutkan kursi di Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2018, dan telah bergabung dengan badan paling berpengaruh di PBB itu bersama-sama dengan Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika, untuk periode tahun 2019-2020 (Sumber).
Pembangunan kekuatan pertahanan negara tentu harus diiringi dengan modernisasi alutsista serta semangat untuk memproduksi di dalam Negeri. Karena kekuatan pertahanan dan ketahanan nasional adalah 'harga mati' yang harus terpenuhi, untuk mencapai kemandirian Industri strategis pertahanan dalam Negeri. Proyek pertahanan adalah proyek jangka panjang yang selalu berhubungan dengan kemampuan ekonomi, karena bisa kita lihat negara-negara Super Power yang menjadi Anggota Dewan Tetap PBB adalah negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di muka bumi serta ditopang oleh kekuatan industri dalam Negeri dan ekonomi yang mandiri.
Terlebih ke depan ancaman peperangan atar konflik bersenjata akan selalu menjadi bahaya 'latent' yang sangat sulit terdeteksi. Kita bisa belajar dari konflik antara Azerbaijan dan Armenia yang memperebutkan wilayah kedaulatan Azerbaijan di kawasan Nagorno Karabakh. Bahwa segala yang disepakati di meja perundingan, sering tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan terutama bagi negara - negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat dan superior dibandingkan dengan lawannya. Sehingga pembangunan kekuatan pertahanan dan ketahanan nasional dengan berbasis kemandirian teknologi dalam Negeri adalah salah satu tugas yang 'mutlak' harus terpenuhi terlebih dahulu jika Indonesia bersiap untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Keamanan Nasional. Keamanan dan stabilitas dalam Negeri bisa terwujud dengan adanya penegakan dan supremasi hukum yang unggul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa dengan bertindak adil diharapkan akan mewujudkan 'Civilized Society'. Masyarakat yang senantiasa mengedepankan proses penyelesaian masalah berdasar atas regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang mampu memberikan rasa "Fairness" dan "Trust" yang tinggi terhadap seluruh lapisan dan komponen bangsa Indonesia.
Harapan dengan tercapainya "Civilized Society" akan mereduksi potensi munculnya konflik-konflik horisontal yang akan menguras energi dan potens dalam Negeri. Sehingga fokus seluruh elemen bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengen kegiatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta menarik minat investor untuk berinvestasi sehingga memperkuat ekonomi dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi baik di Dalam Negeri atau Luar Negeri.
Segala uraian di atas hanyalah akan menjadi suatu kisah atau prosa saja, jika kita seluruh elemen bangsa Indonesia berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Segala perubahan yang terjadi selalu dimulai oleh hal-hal kecil yang fundamental tapi mudah, seperti halnya berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain serta masyarakat sekitar.
Meneladani semangat Kebangkitan Nasional dengan berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi pemuda pertama oleh Dr Soetomo adalah hal yang mungkin dulu terlihat kecil dan biasa.
Namun, siapa yang menyangka ternyata dari perubahan kecil tersebut bisa untuk menggerakan semangat persatuan dan kesatuan elemen bangsa untuk membentuk serta melahirkan Negara Republik Indonesia, karena setelah pergerakan Boedi Oetomo akan muncul organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto serta momentum Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang menggerakan bangsa Indonesia ke gerbang Kemerdekaan dengen Proklamasi. Kita semua tidak pernah tahu tentang takdir, tapi wajib berihtiar dengan upaya sekecil apapun itu.
Mengutip pernyataan Theodore Roosevelt "Rhetoric is a poor substitute for action, and we have trusted only to rhetoric. If we are really to be a great nation, we must not merely talk; we must act big" . Tidak cukup dengan beretorika, namun harus diikuti dengan tindakan nyata. Berupa doa, pemikiran, ucapan atau tindakan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-113.
Sudah siapkah Para Generasi Angkatan Kelahiran 1980-2020 untuk menyambut Indonesia Emas 2045, jawabannya akan terwujud dari seberapa besar tindakan dan persiapan yang kita ambil hari ini dan mulai dari sekarang.
“Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian!” (Ir Sukarno)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
