Penjasab Pengaruhi Kabinet Gemuk, Bagaimana Nasib Indonesia Emas?

Sejak reformasi bergulir demokrasi Indonesia mulai kental dengan politik transaksi. Aura transaksi terbangun oleh koalisi dan kondisi jasa politik yang kerap mengusung orang-orang di luar partai yang tidak mempunyai kendaraan politik tetapi karena dinilai memiliki kompetensi dan elektabilitas optimal, dukungan dan karpet merah digelar untuk memuluskan jalan. 

Tetapi kesempatan yang diberikan tentu saja tidak cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar. Ada keuntungan yang wajib dibagi. Ada konsekuensi logis yang mesti ditepati. Ada akomodasi yang kelak disediakan untuk membalas jasa atas budi yang telah diberikan. Balas jasa semacam itulah yang lalu menimbulkan adanya penjasab. 

Penjasab diambil dari kata "penagih jasa atas budi", maksudnya adalah orang yang melakukan tagihan berupa balas jasa kepada orang yang berhutang atas budi (kebaikan) yang diberikannya.

Baca juga: Waspada Penjasab! Lebih Berbahaya dari Debt Collector

Catatan pentingnya, jika tidak dipenuhi, dibayar atau dibalas, penjasab bisa lebih berbahaya dari debt collector. 

Sebab selain menebar teror verbal, serangan fisik, mengancam nyawa seperti apa yang dilakukan oleh debt collector, para penjasab seringkali meminta balas jasa, pelunasan atau pemenuhan lebih atas hutang budi semisal menagih dengan meminta penyerahkan harga diri, kesucian atau kerja sama dalam perbuatan jahat.

Pada konteks politik, balas jasa, pelunasan atau pemenuhan atas budi yang telah diberikan tentunya tagihan yang diminta bisa jauh lebih tidak masuk akal. 

Baca juga: Roasting Politik dan Punchline Politik Private Jet

Di era serba media sosial seperti sekarang, masyarakat bisa melihat langsung dan membaca kenyataannya melalui nalar rasional, berpikir kritis dan olahan akal budi atas peristiwa-peristiwa transaksi politik yang terjadi untuk lebih memahami dan menilai kebenarannya. 

Dalam rencana pembentukan kabinet gemuk di masa transisi pemerintahan, Presiden terpilih periode 2024-2029, telah dimulai dengan melakukan 2 (dua) kali pemanggilan sejumlah orang. 

Baca juga: Mengenal Punchline Politik di Era Jokowi Jelang Pilkada

Pertama, pada tanggal 14 Oktober 2024, Prabowo memanggil setidaknya 49 orang. Kemudian, pada  tanggal 15 Oktober 2024, memanggil sekitar 59 orang sebagai calon wamen atau kepala badan. Total ada 108 orang yang dipanggil Prabowo untuk kabinet gemuk yang akan disusunnya. 

Berdasarkan informasi dari salah satu portal berita daring, di dalam daftar list ada nama sebanyak 59 orang calon menteri yang datang ke kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Pusat, terhitung 90% berasal dari partai politik. Hanya ada 7 (tujuh) calon yang berada dari jalur independen. Sehingga sisanya hanyalah orang-orang yang dipersepsikan muncul dari hasil politik transaksional.