Indonesia Gawat Darurat, Awas Penggunaan Politik Diving!

Sebab dicurigai revisi UU Pilkada hanya ditunda sementara waktu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, demi memuaskan aspirasi masyarakat yang melakukan aksi dan menarik simpati bahwa DPR tidak searogansi apa yang ada di pikiran masyarakat pelaku aksi demo. Apakah politik diving pernah digunakan?    

Bila merujuk pada makna politik diving yang berarti tindakan pura-pura yang dilakukan atau diungkapkan oleh seseorang atau sekelompok orang demi mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat dalam upaya menyembunyikan atau menguatkan niat atau keinginan sebenarnya di balik tindakan pura-puranya, ada indikasi bahwa politik diving telah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada momentum pemilu 2024. 

Politik diving terindikasi digunakan pada momentum pilpres 2024. Sebelumnya Jokowi membantah soal isu Gibran yang akan dicalonkan menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 (4/5/2023). Menurutnya, umur Gibran yang belum memenuhi kriteria batas usia capres-cawapres. 

Selain itu, Gibran baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Maka, ungkapan tersebut dinilai tidak logis. 

Bantahan tersebut juga telah beredar luas di media sosial dalam konten-konten yang diunggah ulang oleh banyak kreator konten. Mengapa momentum ini terindikasi sebagai politik diving?

Premis yang terbangun dalam bantahan Jokowi tentang kriteria batas usia capres-cawapres sudah jelas dan terang-terangan. Jowoki juga menyebut kata logis. Artinya, bahwa berdasarkan umur, memajukan Gibran sebagai cawapres adalah tindakan tidak logis.

Namun faktanya, kepura-puraan dalam premis usia hanya untuk menyembunyikan dan menguatkan niat atau keinginan sebenarnya. 

Indikasinya bisa terbaca melalui Putusan MK Nomor 90, sebuah inkonsistensi yang terbuka dan secara terang-terangan melakukan politik diving. Bagaimana menurut pembaca! 

 

Referensi

https://www.bola.net/piala_dunia/di-piala-dunia-ini-neymar-sudah-terkapar-total-14-menit-692933.html