"Demotrasi" dalam Demokrasi

Permainan politik yang mematikan kuasa rakyat selanjutnya adalah narasi penggunaan kata "untuk kepentingan rakyat". Sementara di baliknya, ada tendensi menggolkan kepentingan personal, kelompok, partai, baik partai koalisi maupun partai opisisi hingga ranah oligarki. 

Sampai kemudian keluar keputusan strategis, kebijakan, aturan hingga undang-undang dari parlemen, yang dalihnya adalah kepentingan rakyat. Yang, tentu saja kembali merujuk pada kesepakatan awal, bahwa para legislatif di dalam parlemen adalah wakil (kuasa) rakyat, maka UU yang digulirkan sudah atas persetujuan rakyat. Padahal hasil yang termaktub di dalam UU yang disahkan mengindikasikan rakyat sebagai objek penderitanya. 

Kuasa rakyat yang kenyataannya hanya simbolisasi, dapat terbaca ketika pada beberapa pengesahan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditolak oleh rakyat, tak ditanggapi. 

Tapi meskipun penolakan telah diupayakan sebelum pengesahan, baik melalui demonstrasi atau parlemen jalanan secara berjilid hingga ke jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi sebagai upaya kesungguhan rakyat dalam menolak pengesahan suatu Undang-Undang, misalnya UU Cipta Kerja . Rakyat yang katanya kuasa tertinggi dalam demokrasi, gagal menggunakan kuasa mutlaknya. 

UU Cipta Kerja tetap disahkan. Kegagalan melakukan penolakan itu menjadi bukti lagi untuk kesekian kalinya bahwa kekuasaan rakyat tertinggi dalam demokrasi hanya simbolisasi. Pengesahan itu menunjukkan ihwal sebaliknya, bahwa rakyat merupakan obyek penderita demokrasi atau korban demokrasi alias "demotrasi".

Demotrasi berbeda dengan demonstrasi. Tapi terjadinya demotrasi seringkali diawali dengan demonstrasi. Sebab demonstrasi atau parlemen jalanan merupakan salah satu cara rakyat atau bagian dari rakyat dalam upayanya mengambil alih kembali kekuasaan mutlak yang dimilikinya dalam demokrasi ketika kesewenang-wenangan merajalela, keadilan diabaikan dan kepentingan rakyat hanya dijadikan dalih untuk kepentingan personal, kelompok, partai atau oligarki oleh parlemen dan para elite politik.  

Maka demotrasi dalam demokrasi hendak menyatakan bahwa dalam demokrasi rakyat adalah obyek penderita atau korban, bukan penguasa tertinggi. Tetapi dari mana istilah demotrasi berasal?

Puluhan tahun silam. Di sekira tahun 1980 hingga tahun 1990-an hidup sebuah keluarga yang terbilang sederhana di masanya. Tidak dalam arti berkecukupan atau mampu membeli segala kebutuhan. Hanya setidaknya kala itu keluarga mereka tidak berada di bawah garis kemiskinan. Begitulah kesederhanaan dinilai ketika itu.

Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang tidak memiliki pekerjaan, seorang ibu yang berprofesi guru dan berstatus pegawai negeri dengan sembilan orang anak, yang lima di antaranya masih usia sekolah. Tetapi siapa pun yang berada di masa-masa itu bisa menduga seberapa mampu gaji seorang guru, yang bekerja seorang diri menafkahi keluarga, membayar biaya sekolah lima anaknya dan memenuhi semua kebutuhan. 

Karenanya, untuk mencukupi semua itu sang ibu mengajar juga di satu sekolah lainnya. Di luar pekerjaannya, demi menutupi kekurangan biaya makan, seringkali ia hanya menanak nasi tanpa lauk pauk. Di sinilah drama kemiskinan itu terlihat. Lauk-pauk untuk melengkapi nasi yang diberikan oleh sang ayah lebih sering memunculkan tiga pilihan, yaitu kerupuk kaleng, garam atau belacan. 

Pilihan biasanya lebih sering tertuju pada belacan. Selain mudah dan murah, terdapat kandungan unsur gizi yang cukup tinggi dalam belacan. Tingginya unsur gizi pada belacan berasal dari bahan dasar pembuatnya, yakni udang atau ikan. Sang ayah biasanya akan menggarang atau menggoreng belacan terlebih dahulu sebelum diremahkan, dicampur dan diaduk dengan sepiring nasi. Sesekali langsung dihancurkan halus, dicampurkan dan diaduk dengan sepiring nasi untuk disantap.