Maka berdasarkan semua fakta itu, kenyataan terkait eksistensi vote buying yang tercatat sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam aturan kampanye pemilu sepertinya masih sangat sulit terhindarkan atau dihilangkan dalam demokrasi politik kita.
Simbiosis mutualisme negatif tersebut terus terbangun tanpa mampu dihentikan bahkan meskipun melanggar aturan kampanye pemilu dan ada sangsinya, vote buying tetap eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Hanya saja, dengan efek yang juga dapat membangun mental atau moral negatif bagi pemilih atau pemilik suara, manusia pengepul suara dan kandidat pemilu, vote buying seharusnya dihentikan.
Efek mental atau moral negatif yang terbangun bagi pemilih atau pemilik suara, pengepul suara atau kandidat pemilu maupun partai, antara lain:
*) Pemilih atau pemilik suara menjadi terbiasa menerima pemberian tanpa memiliki rasa tanggungjawab sebagai bentuk terima kasih atas pemberian tersebut.Â
Karena nyata-nyatanya ketersediaan suara hanya satu sementara manusia pengepul suara yang memberikan vote buying bisa tiga, lima bahkan lebih. Lebih berbahaya lagi ketika dalam diri setiap pemilih atau pemilik suara akan membentuk sikap mudah berkhianat.
*) Dari sisi manusia pengepul suara, dikhawatirkan akan membentuk mental korupsi atau moral menghalalkan segala cara untuk meraih pencapaian.
*) Bagi kandidat pemilu atau partai maupun tim sudah jelas bahwa vote buying adalah pelanggaran, dikhawatirkan malah mempunyai kecenderungan kuat jika kandidat pemilu terpilih maka akan menggunakan cara-cara yang sama dalam menentukan banyak hal saat menjalankan roda pemerintahan. Â
Untuk itu karena mental atau moral negatif ini secara psikologis sangat berbahaya bagi keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat terkait potensinya ketika kelak menjadi kebiasaan yang akan diterapkan pada momen lain selain pemilu, pelanggaran vote buying semestinya ditindak tegas dan diberi sangsi diskualifkasi nyata. Â Â Â Â Â
Â
Referensi
