Tarif KRL Naik, Subsidi Apalagi yang Akan Merentang Jarak Kaya dan Miskin?

Berbagai subsidi yang diberikan pemerintah sejauh ini tentunya sangat membantu sebagian besar masyarakat. Akan tetapi terkait tepat atau tidaknya pemberian subsidi, selalu saja menjadi pertanyaan, perdebatan sekaligus problematika yang tak ada habisnya. Terutama ketika pada pelaksanaannya terbukti beberapa subsidi tidak tepat sasaran.

Selain problem tidak tepat sasaran, seringkali narasi kebijakan subsidi yang disosialisasikan beraroma pemisahan jarak antara kaya dan miskin. Di satu sisi, narasi yang tercium aroma pemisahan jarak kaya dan miskin bertujuan untuk memastikan sasaran subsidi diterima oleh yang benar-benar berhak. 

Di sisi lain, narasi tersebut kerap menumbuhkan prasangka dan sikap saling curiga di antara masyarakat. Prasangka dan sikap saling curiga yang pada akhirnya merentangkan jarak antara kaya dan miskin. 

Baca juga: Netralizen, Mencari dan Menemukan Sosok Pemersatu Bangsa di Dunia Digital

Bila melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, masalah yang senantiasa timbul adalah subsidi yang salah sasaran. Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran diduga kuat menjadi penyebab prasangka masyarakat naik ke level sikap saling curiga antara si kaya dan si miskin hingga merentangkan jarak keduanya. Subsidi apa saja yang salah sasaran dan bertendensi merentangkan jarak kaya dan miskin?

Tarif Dasar Listrik

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kersajama Kementrian ESDM, Ir. Agung Pribadi,M.Sc, mengakui subsidi listrik ke 6,1 juta pelanggan tak tepat sasaran selama ini. 

Pengakuan tersebut dikutip dari cnnindonesia.com, ia mengatakan, "Saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta dan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya.

Pupuk

Baca juga: Ingat! Bukan Pensiun, Motivator Telah Mati

Dari hasil kajian tim Fakultas Pertanian UGM yang dipimpin oleh Dr. Jamhari S.P., M.P, dalam sebuah seminar nasional yang bertajuk 'Mengkaji Ulang Kebijaksanaan Subsidi Pupuk' di ruang seminar University Club UGM, menyebutkan terdapat adanya ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi, "Yang menyerap bukan petani, serapan ini dilakukan oleh pengecer resmi. 

Distribusinya apakah ke petani penerima atau ke siapa, kita tidak tahu." Lalu dari sampel 100 ribu kartu tani sebagai penerima pupuk bersubsidi ternyata hanya 37 ribu yang melakukan transaksi. "Transaksi dari kartu tani saja persentasenya kecil sekali", kata mantan Dekan Fakultas Pertanian UGM ini.

Gas LPG 3Kg

Baca juga: Disorientizen

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat data dari Badan Pusat Statistik (BPJS), terdapat sebanyak 80% masyarakat mampu menikmati subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg)

BBM Pertalite

Badan Kebijakan Fiskal menilai bahwa subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar perlu dikaji ulang karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa orang miskin hanya menikmati 20% subsidi BBM jenis Pertalite.

Bansos

Jangan ditanya. Jenis subsidi ini banyak ragamnya (PKH, prakerja, BLT, PIP, BPNT, Dana Desa, UKKM, BSP) banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satu informasi terkait ketidaktepatan sasaran yang pernah viral lewat video yaitu warga mampu punya ruko megah di pemalang menerima bansos. Informasi lainnya, banyak warga tidak mampu, sama sekali tidak mendapat subsidi bansos sementara warga lainnya bisa mendapat lebih dari satu ragam bansos.

Kelima jenis subsidi di atas berikut data penyalurannya yang tidak tepat sasaran, menimbulkan pertanyaan, prasangka sekaligus saling curiga baik di antara masyarakat penerima dan yang tidak menerima, maupun masyarakat yang tidak menerima kepada pihak-pihak yang mendistribusikan subsidi.

Mirisnya, oleh karena narasi kebijakan subsidi yang dibangun kerap dilabeli oleh status sosial masyarakat, prasangka dan sikap saling curiga menimbulkan rentang jarak kaya dan miskin, baik yang tampak maupun yang kasat mata semakin melebar. Mengapa subsidi tidak dilaksanakan natural sesuai kebutuhannya saja tanpa melibatkan label status sosial meskipun subsidi terikat dengan ketidakmampuan?  

Dari berbagai sumber daring maupun luring, diduga kuat bahwa biang keladi dari semua penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran adalah ketidakakuratan data. Parahnya, dari tahun ke tahun permasalahannya selalu sama dan tidak juga terbukti adanya pembenahan terhadap masalah tersebut.

Tarif KRL Naik, pemerintah berencana untuk membedakan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berdasarkan tingkat kemampuan penumpang KRL. Kabarnya, Kemenhub akan menggunakan data dari Kemendagri untuk mengetahui penumpang yang dianggap mampu secara finansial atau tidak.

Kebijakan yang dibuat lagi-lagi berlatar belakang beban subsidi yang katanya tidak mampu lagi ditanggung, dan narasi kebijakan yang digaungkan lagi-lagi beraroma status sosial. Kemudian, sekali lagi dan lagi-lagi, data yang akan digunakan adalah data yang indikasinya belum juga dibenahi.

Setelah KRL, subsidi apalagi yang akan dimunculkan dengan narasi beraroma status sosial kaya miskin sebagai kebijakan yang diambil untuk mengurangi beban anggaran?    

               

Referensi           

Alika, Rizky. 2022. "Tak Tepat Sasaran, 80% Subsidi Pertalite Dinikmati Masyarakat Mampu",  https://katadata.co.id/tiakomalasari/finansial/630d9d8577dfe/tak-tepat-sasaran-80-subsidi-pertalite-dinikmati-masyarakat-mampu, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul ...

Cnnindonesia, Tim. 2022. "ESDM Akui Subsidi Listrik ke 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220914140239-85-847726/esdm-akui-subsidi-listrik-ke-61-juta-pelanggan-salah-sasaran, diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 18.34

Guitarra, Pratama. 2021. "Salah Sasaran! 80% Subsidi LPG Dinikmati Masyarakat Mampu", https://www.cnbcindonesia.com/news/20211229114647-4-302919/salah-sasaran-80-subsidi-lpg-dinikmati-masyarakat-mampu, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul ...

Gusti. 2022. "UGM Soroti Kebijakan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran", https://ugm.ac.id/id/berita/22716-ugm-soroti-kebijakan-pupuk-bersubsidi-belum-tepat-sasaran, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul...