Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat data dari Badan Pusat Statistik (BPJS), terdapat sebanyak 80% masyarakat mampu menikmati subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg)
BBM Pertalite
Badan Kebijakan Fiskal menilai bahwa subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar perlu dikaji ulang karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa orang miskin hanya menikmati 20% subsidi BBM jenis Pertalite.
Bansos
Jangan ditanya. Jenis subsidi ini banyak ragamnya (PKH, prakerja, BLT, PIP, BPNT, Dana Desa, UKKM, BSP) banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satu informasi terkait ketidaktepatan sasaran yang pernah viral lewat video yaitu warga mampu punya ruko megah di pemalang menerima bansos. Informasi lainnya, banyak warga tidak mampu, sama sekali tidak mendapat subsidi bansos sementara warga lainnya bisa mendapat lebih dari satu ragam bansos.
Kelima jenis subsidi di atas berikut data penyalurannya yang tidak tepat sasaran, menimbulkan pertanyaan, prasangka sekaligus saling curiga baik di antara masyarakat penerima dan yang tidak menerima, maupun masyarakat yang tidak menerima kepada pihak-pihak yang mendistribusikan subsidi.
Mirisnya, oleh karena narasi kebijakan subsidi yang dibangun kerap dilabeli oleh status sosial masyarakat, prasangka dan sikap saling curiga menimbulkan rentang jarak kaya dan miskin, baik yang tampak maupun yang kasat mata semakin melebar. Mengapa subsidi tidak dilaksanakan natural sesuai kebutuhannya saja tanpa melibatkan label status sosial meskipun subsidi terikat dengan ketidakmampuan? Â
Dari berbagai sumber daring maupun luring, diduga kuat bahwa biang keladi dari semua penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran adalah ketidakakuratan data. Parahnya, dari tahun ke tahun permasalahannya selalu sama dan tidak juga terbukti adanya pembenahan terhadap masalah tersebut.
Tarif KRL Naik, pemerintah berencana untuk membedakan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berdasarkan tingkat kemampuan penumpang KRL. Kabarnya, Kemenhub akan menggunakan data dari Kemendagri untuk mengetahui penumpang yang dianggap mampu secara finansial atau tidak.
Kebijakan yang dibuat lagi-lagi berlatar belakang beban subsidi yang katanya tidak mampu lagi ditanggung, dan narasi kebijakan yang digaungkan lagi-lagi beraroma status sosial. Kemudian, sekali lagi dan lagi-lagi, data yang akan digunakan adalah data yang indikasinya belum juga dibenahi.
Setelah KRL, subsidi apalagi yang akan dimunculkan dengan narasi beraroma status sosial kaya miskin sebagai kebijakan yang diambil untuk mengurangi beban anggaran? Â Â
