Sebagai warga masyarakat tentu kita percaya dengan integritas aparat kepolisian yang bekerja menangani kasus ini. Perilaku oleh sekelompok oknum yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Birgadir Joshua tidak dapat di vonis sebagai sikap dan katakter personil anggota Polri secara keseluruhan, melainkan hanya terbatas pada oknum anggota polri yang terlibat. Dibalik peritstiwa ini kita  percaya dan yakin, masih banyak aparat Polisi yang berintegritas, profesional dan memegang teguh ikrar Tri Brata, semboyan dan ikrar yang yang terpatri dan menyatu pada setiap jiwa anggota polisi, meliputi abdi utama daripada nusa dan bangsa, warga negara tauladan daripada negara dan wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat
Lalu, pelajaran apa yang dapat kita tangkap dari kasus Sambo kaitannya dengan Hukum Kepegawaian bagi ASN.
Pada dasarnya Kepolisian dan ASN adalah alat/lembaga negara yang diberikan kewenangan, tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang. Kepolisian tidak tunduk pada regulasi yang mengatur tentang ASN, Kepolisian adalah pegawai sipil non militer yang dipersenjatai. Kepolisian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sedangkan Aparatur Sipil Negara tunduk dan patuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi sekalipun keduanya sama-sama berstatus sebagai pegawai negeri, namun dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada regulasi kepegawaian yang berbeda.
Dalam sejarah ASN, Kasus Sambo dari segi kuantitaf sesungguhnya jauh lebih banyak terjadi, tentu dengan kasus dan motif yang berbeda. Menggambarkan bagaimana ASN meniti karir dari bawah, mulai dari pesuruh kantor, honor, staf hingga perlahan karirnya menanjak seiring dengan prestasi dan kinerja yang diukirnya.
Karir yang semakin menanjak menuntut tanggungjawab yang lebih besar, seiring dengan itu, tawaran pelayanan dan fasilitas kian menggoda. Berada disekeliling pencari kebijakan dari kewenangan yang ada dalam genggaman, menyilaukan sebagian oknum penyelenggara negara. Â Entah dengan niat atau tidak dengan niat, sengaja atau dengan tidak sengaja, bisa karena ketidakhati-hatian, kelalaian atau ketidaktahuan dalam memahami suatu aturan, tanpa sadar ASN terseret dalam perkara hukum.
Berawal dari Saksi menjadi Tersangka, berproses menjadi Terdakwah, hingga akhirnya menempati Bui dengan status Terpidana dan Diberhentikan dengan Tidak Hormat. Karir Hancur, Nama Baik Tercemar, Rumah Tangga Retak, Masa Depan Anak Kelam, relasi dan sahabat menjauh, hidup dalam kesendirian, sakit dan akhirnya meninggal dalam penyesalan.
Peristiwa ini nyata terjadi disekitar kita, sebagai bentuk antisipasi, wajib bagi setiap penyelenggaran negara memahami hak dan kewajiban serta ancaman sanksi pelanggaran maupun pidana dalam melaksanakan  tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Untuk itu, penulis mencoba mengulasnya dengan berpedoman pada peraturan yang relevan  yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Dengan tidak bermaksud meniru atau mengadopsi Filem Action Rambo yang ditayangkan per episode, agar materinya tidak terlalu panjang jika dibahas sekaligus, maka tulisan ini juga akan diulas dalam beberpa bagian, meliputi
1. Hak, Kewajiban dan Sanksi Bagi ASN berdasarkan UU No 5/2014 ttg Asn
2. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi PNS, dan
3. Â Displin Pegawai Berdasarkan PP 94 /2021 ttg Displin PNS
