Peran Badan Gizi Nasional dalam Mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menurunkan stunting merupakan salah satu gebrakan yang masih dinanti oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. 

Prabowo yang selama ini identik dengan penerus Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk meneruskan sejumlah kebijakan Presiden Jokowi dalam menurunkan stunting. Jokowi sendiri sudah mempersiapkan langkah strategis bagi penerusnya berupa badan khusus yang bertugas untuk meningkatkan gizi nasional serta anggaran untuk membiayai badan ini beserta program-program prioritas penurunan stunting mendatang.

Badan tersebut kemudian dikenal sebagai Badan Gizi Nasional yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang  bertanggung jawab langsung kepada kepada Presiden dalam tugasnya untuk memenuhi gizi nasional. 

Dalam Perpres ini disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional berperan penting dalam mengoperasionalisasi program percepatan penurunan stunting dengan target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.

Untuk mengakselerasi peran tersebut, Perpres Badan Gizi telah mendelegasikan sejumlah fungsi teknis mulai dari koordinasi hingga kontrol atas semua program pemenuhan gizi di Indonesia. 

Fungsi definitif Badan Gizi Nasional yang paling strategis adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Kiprah Badan Gizi Nasional sendiri belum bisa diketahui lebih banyak karena lembaga ini sendiri masih relatif baru. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana baru dilantik secara resmi untuk menggawangi badan ini pada 19 Agustus. 

Kepala Badan Gizi Nasional, yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama Badan Gizi Nasional. Di bawahnya lagi ada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan Inspektorat Utama (Detik.com, 19/8/2024).

Kiprah Badan Gizi Nasional

Sebagai lembaga baru dengan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan SDM Indonesia ke depan, kehadiran Badan Gizi Nasional tentu menjanjikan prospek peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia yang selama ini masih cukup terkendala. 

Untuk mengetahui rencana dan strategi badan ini dalam menjalankan perannya nanti, CSPS SKSG UI melalui "Strategic Policy Forum" berhasil mengungkap pendapat Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayani. Forum yang diselenggarakan pada 17 September tersebut menghadirkan sosok Dadan Hindayani secara daring (online) karena kehadirannya terhalang oleh agenda rapat bersama dengan DPR.

Dalam forum ini Profesor Dadan menyampaikan kisi-kisi kerja Badan Gizi Nasional melalui podcast dengan judul: "Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran: Solusi atau Janji Politik" yang ditayangkan melalui channel Youtube TV Cokro . Dalam podcast tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional mendorong peran lembaga ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dari paparan Dadan Hindayana tersebut diketahui bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas gizi untuk seluruh rakyat Indonesia sekaligus mendorong percepatan penurunan stunting pada masa pemerintahan Prabowo. 

Peran strategis yang paling nyata Badan Gizi Nasional selama lima tahun mendatang adalah mengawal program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Badan Gizi Nasional merupakan lembaga negara yang otonom dalam menangani gizi melalui program MBG. Badan gizi sendiri sudah lama diwacanakan namun baru dibentuk pada Agustus 2024 karena terkait dengan syarat ketatanegaraan, yaitu terkait rencana peluncuran program MBG yang akan dilakukan pada Januari 2025 oleh Prabowo sebagai presiden terpilih. 

Untuk mewujudkan program MBG ini diperlukan lembaga otonom untuk dibuatkan nota anggaran yang harus sudah dilaporkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR pada 16 Agustus 2024. Agar anggaran tersebut disetujui ke dalam nota anggaran, badan gizi harus sudah terbentuk sebelum program MBG terealisir pada awal tahun.

Tugas Kepala Badan Gizi Nasional adalah membentuk struktur organisasi tata kerja, merekrut SDM, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas, Men PAN RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi kerja dan realisasi anggaran. 

Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional harus membuat langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan secepat mungkin  rencana anggaran, rencana trategi (Renstra), dan rencana kerja dalam rangka mendukung realisasi program MBG yang rencananya akan diluncurkan pada 2 Januari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (Sumber: CNNIndonesia.com)

Dadan Hindayana sendiri merupakan salah satu pakar yang konsisten mendorong adanya program MBG kepada pemerintahan mendatang. 

Ketika Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk membuat program Makan Bergizi Gratis, Dadan termasuk salah satu sosok yang berperan penting dalam menyiapkan materi diskusi dan memberikan arah dan model agar program ini menjadi lebih visibel. Bahkan, Dadan pernah membuat pilot project terkait dengan program makan bergizi di beberapa daerah mulai Januari 2024 hingga sekarang.

Dari proyek ini diketahui, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan program MBG di lapangan adalah persoalan teknisnya, yaitu memungkinkan atau tidak, terutama dalam hal distribusi untuk anak-anak di seluruh Indonesia. 

Pilot project makan bergizi yang sudah berjalan selama delapan bulan tersebut merupakan salah satu program percontohan yang memberikan visibilitas terhadap model program MBG yang lebih masif.

Dari aspek teknis dan distribusinya, pilot project ini menemukan kendala pada ketersediaan bahan pangan secara konsisten dari waktu ke waktu. Rantai pasok pangan, terutama pangan lokal harus dijamin terlebih dahulu ketersediaan, infrastruktur, dan transportasinya dari hulu sampai hilir. 

Dadan Hindayana berencana untuk mengimplementasikan model distribusi pilot project kepada program MBG. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah, terutama pemerintah daerah dan semua stakeholder eksositem pangan sektor hulu-hilir harus berkolaborasi untuk menjaga rantai pasok pangan agar selalu tersedia dengan dukungan infrastruktur dan transportasi yang memadai.

Selanjutnya pemerintah harus menyediakan SDM untuk menilai standar gizi di lapangan mulai dari menyusun menu makan, memilih pangan bergizi yang layak dan sesuai kebutuhan anak, hingga mengukur kadar makanan untuk sekali makan agar semua nutrisi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi bisa diserap dengan baik ke dalam tubuh anak-anak.

Pilot Project

Pelajaran penting dari pilot project makan bergizi adalah membangun ekosistem. Di atas lahan seluas 15 hektar di Cibadak, Kabupaten Sukabumi awalnya dikerjakan sebagai proyek uji coba pemupukan. 

Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan pupuk NPK yang diimpor sampai sepertiga-nya. Pupuk NPK ini kemudian dikombinasikan dengan PGPR (Plain Gowth Promoting Rhizobacteria) sebagai upaya untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. PGPR sendiri adalah mikroba tanah yang dapat membantu pertumbuhan tanaman.

Hasilnya, padi yang dipanen dari proyek ini tidak dijual, gabahnya dikeringkan lalu dikirim ke penggilingan dan diambil berasnya. Berasnya tidak dijual tetapi dikirim ke unit pelayanan pilot project untuk didistribusikan sebagai bahan pangan bergizi kepada anak-anak. Jadi, beras yang dikonsumsi oleh anak-anak dalam pilot project tersebut berasal dari sawah sendiri. Dari situ mulai terbangun sirkular ekonomi.

Untuk 300 anak diperlukan 200 kilogram beras setiap hari, 350 kilogram daging ayam, 3200 butir telur setiap hari, sayur 350 kilogram setiap hari. Efeknya, petani yang tadinya menanam kangkung yang dijual hanya satu atau dua ikat, permintaannya meningkat. Pembelian meningkat dan pendapatan mereka meningkat signifikan. Tiba-tiba muncul juga agen telur karena kebutuhan telur meningkat tajam.

Dalam proyek percontohan, anak-anak juga diberikan susu. Untuk 3100 anak diperlukan 600 liter susu setiap hari. Kalau produktivitas sapi 10 liter perhari, artinya dibutuhkan 60 ekor sapi untuk memproduksi kebutuhan susu anak setiap hari. Susunya dari sapi lokal yang diternak oleh penduduk setempat. Dalam beberapa waktu ke depan, kebutuhan impor bukan pada susunya, tetapi sapinya saja.

Kalau dalam satu unit pelayanan saja membutuhkan 60 ekor sapi, artinya dalam satu kecamatan ada beberapa unit pelayanan. Jadi, sapi ini bisa berada dalam area beberapa unit pelayanan untuk satu kecamatan, atau beberapa kecamatan untuk melayani kebutuhan satu kabupaten unit pelayanan lokal. Efeknya, sirkular ekonomi lokal yang akan tumbuh dari adanya program MBG ini akan pesat luar biasa.

Misalnya, ketika pemerintah membutuhkan 350 kilogram sayur, harusnya ada koperasi yang bisa mengatur petani dan masyarakat melakukan penanaman secara berkala sehingga pasokannya bisa terus masuk ke unit-unit pelayanan program. 

Dengan adanya program MBG bisa memacu masyarakat untuk menanam sayur-sayuran sehingga boleh jadi, ke depannya tidak ada pekarangan yang nganggur karena sudah ditanami sayur sebagai tanaman produktif.

Indonesia sekarang ini memiliki kelebihan produksi telur sebanyak 200 ribu ton per tahun. Kelebihan daging ayam 600 ribu ton per tahun. Di sisi lain, masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Kesenjangan antara persediaan dan konsumsi tersebut terjadi karena daya beli masyarakat yang rendah. 

Badan Gizi Nasional yang hadir melalui program Makan Bergizi Gratis akan mengisi kesenjangan tersebut, dengan membeli pasokan pangan yang berlebihan tersebut, lalu dibagi kepada yang membutuhkan sehingga semuanya bisa terserap dengan baik dan tepat sasaran.

Dari hasil percobaan selama ini, ternyata 60 persen anak-anak yang ada di daerah percontohan tidak pernah minum susu. Mereka tidak minum susu bukan karena lactose intolerance (intoleransi laktosa) karena kondisi tubuh mereka tidak dapat mencerna laktosa atau gula yang terdapat dalam susu, yang dipicu oleh kekurangan enzim laktase, tetapi lebih karena tidak mampu membeli susu. Padahal, susu sangat penting untuk pertumbuhan anak.

Program MBG merupakan program prioritas nasional yang berada langsung di bawah Presiden sehingga posisi Badan Gizi Nasional berdiri sendiri sebagai lembaga otonom yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden. Tugas dan pekerjaan Badan Gizi Nasional langsung di bawah instruksi presiden.

Pentingnya Kolaborasi 

Badan Gizi Nasional harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa PDTT. 

Kolaborasi dengan Kementan dilakukan dari sektor hulu, yaitu produksi tanaman pangan lokal bergizi hingga pengolahannya. Sedangkan dengan Kementerian Koperasi dalam rangka konsolidasi kegiatan ekonomi masyarakat menjadi badan hukum koperasi. Kementerian Desa juga bisa mengonsolidasi aktivitas bisnis, menjaga kualitas infrastruktur desa, hingga menjaga rantai pasok pangan lokal di desa untuk menjamin kelancaran mobilitas dan distribusi pangan hingga ke sekolah-sekolah.

Untuk menjaga rantai pasok pangan tetap beroperasi setiap saat, diperlukan juga peran Badan Urusan Logistik (Bulog). Untuk menyasar ibu hamil dan menyusui, Badan Gizi Nasional bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan yang bisa memobilisasi SDM-nya hingga ke rumah tangga sasaran.

Ibu-ibu hami dan menyusui yang menjadi sasaran program stunting selama ini harus mengontrol kesehatan mereka ke Puskesmas, dan anak-anak balita kontrolnya juga ke Posyandu.

Badan Gizi Nasional akan menjadi aktor utama dalam melakukan intervensi gizi kepada semua kelompok sasaran program penurunan stunting. Akan tetapi, untuk pemantauan dan penyediaan fasilitas atau infrastrukturnya sudah menjadi rana dari kementerian dan lembaga terkait. 

Semua anak yang berada dalam usia yang eligible untuk program ini berhak untuk mendapatkan makanan bergizi secara gratis. Sasaran intervensi yang dituju oleh Badan Gizi Nasional adalah ibu hamil, ibu menyusui, Balita, anak PAUD sampai SMA termasuk santri. Artinya, program penurunan stunting, terutama MBG akan mencakup sekolah-sekolah negeri dan swasta.

Rencana Pengelolaan Anggaran 

Terkait dengan anggaran program MBG yang diberitakan telah disetujui oleh pemerintah sebesar Rp71 triliun untuk mengkover 82,9 juta anak penerima manfaat, alokasinya akan dilakukan secara bertahap, misalnya untuk tahap pertama ditargetkan pada 20 juta kelompok penerima yang menjadi prioritas utama untuk tahun 2025, kemudian ditingkatakan lagi pada 2026. Badan Gizi Nasional akan mengoptimalkan anggaran tersebut paling lambat tahun 2027 dengan melibatkan semua anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional tetap membuka peluang keterlibatan swasta untuk mengelola program MBG melalui CSR karena program makan bergizi gratis ini sendiri merupakan program besar yang membutuhkan kolaborasi multisektor, termasuk lembaga filantropi atau orang tua asuh. 

Peluang kolaborasi ini dibuka seluas-luasnya oleh Badan Gizi Nasional karena dalam ketentuan anggarannya, Badan Gizi bisa berkolaborasi dengan sumber pendanaan yang tidak mengikat dan resmi.

Program penurunan stunting berbasis MBG juga hendak mendorong pertumbuhan UMKM di daerah pedesaan agar bisa berkembang lebih cepat. Salah satu kendala perekonomian di Indonesia sekarang adalah kekurangan likuiditas di pedesaan sehingga banyak sekali anak muda yang migrasi ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. 

Dengan program MBG ini uang akan mengalir ke desa dan menjadi trigger untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di desa, terutama UMKM. Dari proyek percontohan yang sudah dilakukan, satu unit pelayanan bisa mengelola uang yang cukup besar, lebih besar daripada dana desa.

Perputaran uang yang besar di desa ini harapannya bisa merangsang likuiditas keuangan sehingga mencegah urbanisasi, menarik kembali orang-orang desa yang sudah bekerja di kota, mengoptimalisasi pasar untuk produksi pangan. 

Program MBG adalah offtaker yang jelas karena selalu ada setiap hari sepanjang tahun. Sebagai offtaker program ini bisa menjamin bahwa komoditas hasil peertanian, peternakan dan perikanan lokal sebagai pemasok komoditas pangan lokal akan terserap semaksimal mungkin.

Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengelola program peningkatan kualitas gizi berwenang penuh dalam mengelola semua anggaran program MBG. Sebagai pengelola anggaran, Badan Gizi dengan sendirinya menjadi aktor yang memainkan peran offtaker dari program MBG. 

Badan Gizi akan membeli semua kebutuhan pangan melalui unit pelayanan yang ada. Sebaliknya, para petani, nelayan dan peternak ditantang untuk konsisten dalam menyediakan bahan pangan lokal bergizi yang dibutuhkan Badan Gizi Nasional untuk menyukseskan program MBG.

Ciptakan Gaya Hidup Sehat

Proyeksi peran Badan Gizi Nasional untuk jangka panjang adalah menciptakan gaya hidup sehat kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui program-program strategis dan intervensi gizi yang berkelanjutan. Langkah pertama yang dilakukan melalui program MBG ini merupakan tangga pertama yang menyasar anak-anak sekolah. 

Tujuannya adalah memberikan anak-anak usia sekolah ini agar bisa mendapatkan akses makanan bergizi yang sama. Caranya adalah dengan melakukan intervensi gizi secara masif melalui sekolah-sekolah sehingga setiap anak itu bisa mendapatkan gizi yang sama.

Untuk mengontrol dan mengukur kadar gizi, Badan Gizi Nasional akan menempatkan tenaga ahli gizi di setiap unit pelayanan untuk menyusun dan mengatur komposisi yang akan menjadi menu makanan bergizi anak sesuai dengan selera lokal. 

Para ahli gizi inilah yang akan menetapkan standar komposisi gizi berdasarkan kekhasan pangan lokal di daerahnya masing-masing. Artinya, kandungan gizi harus disesuaikan dengan standar gizi yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional agar nilai dan kualitas gizi yang akan didapatkan oleh anak-anak relatif sama. Namun, isi atau komposisi makanannya sangat tergantung pada karakteristik daerah, sumber daya lokal, dan kesukaan daerah.

Sebagai contoh, anak-anak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat lebih suka makan daging ayam daripada ikan. Kalau ikan, mereka harus lihat ikannya itu digoreng seperti yang digoreng oleh ibunya di rumah. Mereka harus melihat ibunya menggoreng ikan, dan cita rasanya pun harus sama seperti yang diracik oleh ibunya. 

Tugas ahli gizi di sini adalah membuat kajian yang bersifat lokal untuk menemuka formulasi masakan yang tepat sehingga makanannya bisa diterima oleh semua anak dan cocok untuk lidah masing-masing anak di daerah tersebut.

Contoh di Sukabumi tersebut memberikan pelajaran bahwa soal rasa akan disesuaikan dengan selera masing-masing. Pendekatan ini akan diterapkan untuk semua anak di seluruh Indonesia sesuai dengan kekhasan pangan lokal daerah mereka. Misalnya di Maluku dan Maluku Utara. 

Anak-anak di sana sudah terbiasa dengan ikan sehingga sangat senang dengan ikan. Menu untuk anak-anak di sini sudah pasti ikan yang akan dominan. 

Karbohidranya pun demikian. Di sana sudah terbiasa dengan pangan dari kebun, yaitu singkong dan pisang yang direbus. Pangan lokal ini bisa saja menggantikan nasi sebagai pengganti karbohidrat di wilayah tersebut. Paling dikombinasi atau diselang-seling dengan nasi selama dua atau tiga hari dalam seminggu.

Kasus yang sama bisa saja dilakukan untuk wilayah Indonesia timur lainnya seperti di Papua yang dikenal memiliki pangan lokal papeda. Menu utama anak-anak di sini akan lebih dominan dengan papeda ditambah dengan umbi-umbian sebagai pengganti karbohidrat dari nasi. Badan Gizi Nasional akan memberikan keleluasaan secara teknis di daerah untuk menyusun komposisi menu sesuai dengan prefrensi pagan lokal di daerahnya masing-masing.

Untuk efektivitas pengawasan program MBG, Badan Gizi Nasional telah menerapkan teknologi digital, yaitu digitalisasi kehadiran anak, yang mengoneksikan daftar hadir anak dengan sistem pelayanan pada tiap-tiap unit layanan. Dengan teknologi ini, unit pelayanan akan mengetahui secara real-time jumlah anak yang hadir di sekolah, mulai dari nama hingga wajahnya. Berbekal informasi kehadiran tersebut, akan memudahkan unit pelayanan untuk mengatur jumlah menu makan yang harus disediakan pada hari itu.

Sultani, Peneliti Indonesia Strategic Center (ISC) dan CSPS UI

Depok, 18/10/2024