Melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian, Kemenkes dapat mengoordinasikan program edukasi gizi, pemantauan status gizi anak, dan distribusi pangan bergizi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran penting dalam penurunan stunting melalui peningkatan literasi gizi di sekolah-sekolah dan program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Kolaborasi Kemendikbudristek dengan Kementerian Kesehatan memungkinkan program edukasi gizi diterapkan dalam kurikulum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan nutrisi yang baik sejak usia dini.
Kementerian Sosial (Kemensos) berperan dalam program perlindungan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Kemensos memastikan bahwa bantuan sosial terintegrasi dengan program gizi, sehingga keluarga yang berisiko stunting dapat menerima dukungan yang memadai.
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi yang cukup untuk masyarakat. Kolaborasi antara Kementan dan KKP dengan Kemenkes memastikan distribusi pangan lokal yang bergizi, seperti ikan, telur, dan sayuran, dapat diakses oleh keluarga yang rentan terhadap stunting.
Skema kelembagaan percepatan stunting tersebut menggambarkan kolaborasi multi sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terjalin secara vertikal yang direpresentasikan oleh struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat dan daerah. Puncak dari TPPS pusat berada di Sekretariat Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah yang didukung oleh BKKBN sebagai pelaksana. TPPS daerah dipimpin oleh wakil gubernur untuk TPPS Provinsi dan wakil bupati/walikota untuk TPPS Kabupaten/Kota. Peran masyarakat dihimpun dalam TPPS Desa/Kelurahan.
Sektor swasta berperan dalam mendukung pendanaan dan teknologi dalam program penurunan stunting. Perusahaan-perusahaan dapat terlibat dalam penyediaan produk-produk gizi yang terjangkau, serta membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang. Kemitraan pemerintah dengan sektor swasta juga dapat menciptakan inovasi dalam pengolahan produk pangan sehat dan berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat sipil dan organisasi internasional, seperti UNICEF dan WHO, memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan program penurunan stunting, memberikan advokasi, serta mendukung pembiayaan dan riset kebijakan. Organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal juga bisa dilibatkan dalam memberikan pelatihan gizi, kesehatan, dan sanitasi kepada komunitas-komunitas.
Kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan pendekatan yang sangat diperlukan untuk mengatasi stunting sebagai masalah multidimensi. Â Kolaborasi multisektor yang terjalin akan memperkuat ekosistem kebijakan hulu-hilir yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo.
Tiga kunci utama dalam strategi pemerintahan Prabowo untuk menurunkan stunting secara ekspres selama lima tahun ke depan, terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah, dan kolaborasi multisektor.Â
Dengan sinergi antara kebijakan, komitmen, dan kolaborasi yang erat, upaya penurunan stunting akan lebih terarah, efisien, dan inklusif. Membangun mekanisme koordinasi yang kuat antara berbagai pihak merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap inisiatif berjalan selaras dengan tujuan nasional, sekaligus mampu merespons dinamika lokal yang beragam.
