Bangsa Indonesia harus bisa mengusung Ekonomi Pancasila sebagai fondasi ekonomi yang berkeadilan sosial dan berbasis pada kebersamaan serta gotong royong, sesuai dengan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta menghindari ketimpangan ekonomi yang terjadi di banyak negara kapitalis. Ekonomi Pancasila menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat pembangunan sebagaimana tercermin dalam prinsip koperasi, redistribusi sumber daya yang adil, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama.
Kedudukan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang lahir dari karakter bangsa Indonesia yang tulen ini merupakan rangkuman pendapat dari "Strategic Policy Forum" yang diselenggarakan oleh Center for Strategic Policy Studies (CSPS)  sebagai pusat riset dari Center for Strategic and Global Studies (CSGS)  Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (selanjutnya disebut CSPS UI). Forum ini diselenggarakan pada 17-18 September 2024 di kampus SKSG UI Salemba, Jakarta.Â
"Strategic Policy Forum" (SPF) sendiri adalah wadah diskusi dan bertukar gagasan untuk membahas isu-isu strategis dan kebijakan strategis pemerintahan baru dalam rangka memberikan solusi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia maju, mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. SPF menjadi forum Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media (ABCGM).
Ekonomi Pancasila menjadi salah satu dari delapan isu yang didiskusikan bersama oleh narasumber Pentahelix yang memiliki kompetensi keilmuan, kepakaran, profesi, dan praktisi. CSPS UI telah mengidentifikasi 8 isu strategis dalam kerangka Asta Cita yang akan menjadi agenda pembangunan prioritas Pemerintahan Prabowo selama 5 tahun mendatang. Delapan agenda tersebut adalah: Stunting & Gizi Buruk; Kemiskinan; Krisis Pangan; Krisis Lingkungan; Krisis Energi; Hilirisasi; Sumber Daya Maritim; dan Ekonomi Pancasila.
Delapan isu yang diuraikan dari Asta Cita ini memang bukanlah persoalan baru yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. Persoalan-persoalan ini merupakan akumulasi dari semua persoalan yang kerap muncul pada kepemimpinan semua Presiden yang pernah memimpin Indonesia. CSPS UI mengkaji kedelapan problem tersebut untuk pemerintahan Prabowo karena problem tersebut telah lama menjadi perhatian prioritas Prabowo yang kerap disampaikan dalam kampanye dan diskusi-diskusi publik.
Ekonomi Pancasila merupakan salah satu isu strategis yang kerap disampaikan oleh Prabowo Subianto lantaran bangsa ini sudah kehilangan jati diri Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Prabowo kerap mengatakan bahwa ketidakadilan ekonomi yang semakin terang dalam kehidupan ekonomi nasional karena bangsa Indonesia sudah menjadi bagian dari kapitalisme global. Bangsa Indonesia terlalu mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mengabaikan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang terus bertambah.
Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan modern, konsep Ekonomi Pancasila yang diusung Prabowo menjadi solusi strategis karena berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, dengan menekankan peran desa sebagai pusat penggerak ekonomi, dan memperkuat sektor-sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi nasional, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Sistem ini sejalan dengan visi pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, di mana ekonomi harus melayani kepentingan semua rakyat, bukan hanya segelintir elit atau korporasi besar.
Menggeser Dominasi Kapitalisme
Menurut Prabowo, Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang menyerap esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme, yaitu membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah. Konsep Ekonomi Pancasila yang ditawarkan ini sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pertanyaannya, mampukah presiden terpilih Prabowo Subianto menggeser dominasi kapitalisme global dengan gagasan Ekonomi Pancasila yang diusungnya?
Untuk diketahui bahwa Indonesia pernah menerapkan sistem Ekonomi Pancasila dalam pembangunan nasional. Namun, seiring dengan gerakan reformasi tahu 1998 pengaruh Pancasila dalam sistem perekonomian nasional memudar bersamaan dengan menguatnya ekonomi pasar yang menjadi tren perekonomian global saat ini. Hasilnya, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan di bawah semangat ekonomi pasar ini. Namun, di balik kemajuan tersebut ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Berkaca pada kondisi demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah mengkritik kecenderungan yang terjadi dalam sistem dan praktik ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalis dengan membuka lebar kesempatan berinovasi dalam kebebasan pasar. Kapitalisme yang dipraktikkan ini memang membuat pembangunan Indonesia maju pesat, tetapi ketimpangan ekonomi pun tumbuh bersamaan dengan gerak pembangunan tersebut.
Untuk memulihkan perekonomian yang terus-menerus meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Prabowo selaku Presiden terpilih menawarkan Ekonomi Pancasila sebagai salah satu visi pembangunan bangsa yaitu: "Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945" yang menjadi salah satu elemen penting dari tiga Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Ekonomi Indonesia tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan. Inilah rancang bangun ekonomi yang seharusnya dijalankan, yaitu Ekonomi Pancasila. Paham Ekonomi Pancasila menuntut pemerintah untuk pro aktif. Pemerintah harus jadi pelopor dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, menyejahterakan rakyat, dan menyelamatkan negara.
Peran pemerintah sangat krusial dalam Ekonomi Pancasila dalam mengendalikan praktik ekonomi pasar bebas. Pemerintah harus mengendalikan pasar dengan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan. Jika pemerintah hanya pasif maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika ini terjadi rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindas.
Mampukah Prabowo?
Prabowo Subianto sudah lama meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang berakar pada tradisi dan kearifan lokal bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang luar biasa untuk membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Sistem kapitalisme meskipun populer dan bisa memakmurkan sebuah negara, keuntungannya tidak menetes hingga ke rakyat. Kemakmuran ekonomi kapitalisme hanya berhenti pada para pemilik modal dan pihak-pihak yang menguasai sumber daya ekonomi.
Gagasan Prabowo untuk menghidupkan kembali Ekonomi Pancasila meskipun akan menghadapi tantangan luar biasa, tetap memiliki peluang yang besar untuk menggeser kapitalisme dengan Ekonomi Pancasila. Presiden RI kedelapan ini memiliki potensi kemampuan untuk menggerakkan potensi dan sumber daya bangsa Indonesia dalam menghadapi dominasi kapitalisme global yang semakin kuat.
Meskipun tatanan ekonomi dunia saat ini didominasi oleh negara-negara kapitalis yang kaya-raya, bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto masih memiliki celah  yang bisa dimanfaatkan menerapkan kebijakan berbasis Pancasila yang lebih inklusif dan adil. Peluang-peluang ini muncul dari tren global yang semakin peduli terhadap keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kemandirian nasional. Celah ini akan memudahkan pemerintahan Prabowo untuk segera mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai solusi alternatif yang dapat membawa keseimbangan antara keadilan sosial, kedaulatan ekonomi nasional, dan persaingan global.
Beberapa tren global yang bisa memberi peluang kepada Prabowo untuk mewujudkan cita-citanya menggeser dominasi kapitalisme dengan Ekonomi Pancasila, di antaranya adalah:
1. Momentum Menuju Keberlanjutan
 Salah satu peluang besar bagi pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila adalah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak negara kapitalis, meskipun masih beroperasi dalam kerangka kapitalisme, mulai menyadari bahwa model pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Agenda-agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan Konferensi Perubahan Iklim memberikan ruang bagi Indonesia untuk menegaskan peran penting Ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah Prabowo dapat menggunakan peluang ini untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mengembangkan ekonomi hijau, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan, pemerintahan Prabowo dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Pendekatan ini juga bisa menarik investasi asing yang semakin peduli terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
2. Kritik terhadap Ketidakadilan Global
 Kesenjangan yang semakin melebar antara negara maju dan negara berkembang yang terus-menerus dikritik sebagai akibat dari ketidakadilan kapitalisme global bisa menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk mempromosikan Ekonomi Pancasila. Di tengah kritik ini, Prabowo bisa memanfaatkan narasi tentang pentingnya keadilan ekonomi global dan berperan sebagai pelopor dalam memperjuangkan model ekonomi yang lebih berkeadilan sosial melalui penerapan Ekonomi Pancasila.
Meningkatnya ketimpangan global telah membuka ruang diskusi tentang perlunya reformasi dalam sistem perdagangan dan keuangan internasional yang lebih adil, yang dapat dijadikan landasan bagi Indonesia untuk membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya. Prabowo dapat mengambil inisiatif untuk memimpin gerakan global yang mendorong reformasi pada lembaga-lembaga ekonomi internasional, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, pemerintahan Prabowo bisa memperkuat posisinya di forum-forum internasional sebagai negara yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan global, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Negara Berkembang
 Strategi lain yang dapat dilakukan oleh Prabowo untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila di tengah hegemoni kapitalisme global adalah memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan regional. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menghadapi masalah serupa---seperti ketergantungan pada ekspor bahan mentah, ketimpangan ekonomi, dan tekanan dari negara-negara kapitalis maju---dapat menjadi mitra strategis dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih mandiri dan adil.
Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki peluang besar untuk memainkan peran kunci dalam memperkuat integrasi ekonomi regional, seperti melalui ASEAN. Melalui kerangka kerja sama ini, Indonesia dapat mendorong model ekonomi berbasis gotong royong dan kemandirian ekonomi yang mencerminkan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sistem kapitalis global yang rentan terhadap krisis.
4. Diplomasi Ekonomi yang Lebih Mandiri dan Berdaulat
 Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Pemerintahan Prabowo dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam forum-forum internasional untuk mempromosikan model ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif, yang dapat menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejak Indonesia.
Diplomasi ekonomi yang lebih mandiri ini dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara yang memiliki visi serupa, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara-negara kapitalis besar dan membangun ekonomi yang lebih resilient dan berkeadilan.
Â
Tantangan dari dominasi kapitalisme global masih sangat nyata saat ini. Namun, pemerintahan Prabowo mampu untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai alternatif yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan momentum global yang terus berubah, Presiden terpilih Prabowo dapat mewujudkan visi ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat identitas ekonomi nasional Indonesia sekaligus memberikan contoh bagi negara-negara lain di dunia.
Sultani (Peneliti CSPS SKSG UI dan Indonesia Strategic Center/ISC)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
