Beberapa tren global yang bisa memberi peluang kepada Prabowo untuk mewujudkan cita-citanya menggeser dominasi kapitalisme dengan Ekonomi Pancasila, di antaranya adalah:
1. Momentum Menuju Keberlanjutan
 Salah satu peluang besar bagi pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila adalah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak negara kapitalis, meskipun masih beroperasi dalam kerangka kapitalisme, mulai menyadari bahwa model pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Agenda-agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan Konferensi Perubahan Iklim memberikan ruang bagi Indonesia untuk menegaskan peran penting Ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah Prabowo dapat menggunakan peluang ini untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mengembangkan ekonomi hijau, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan, pemerintahan Prabowo dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Pendekatan ini juga bisa menarik investasi asing yang semakin peduli terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
2. Kritik terhadap Ketidakadilan Global
 Kesenjangan yang semakin melebar antara negara maju dan negara berkembang yang terus-menerus dikritik sebagai akibat dari ketidakadilan kapitalisme global bisa menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk mempromosikan Ekonomi Pancasila. Di tengah kritik ini, Prabowo bisa memanfaatkan narasi tentang pentingnya keadilan ekonomi global dan berperan sebagai pelopor dalam memperjuangkan model ekonomi yang lebih berkeadilan sosial melalui penerapan Ekonomi Pancasila.
Meningkatnya ketimpangan global telah membuka ruang diskusi tentang perlunya reformasi dalam sistem perdagangan dan keuangan internasional yang lebih adil, yang dapat dijadikan landasan bagi Indonesia untuk membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya. Prabowo dapat mengambil inisiatif untuk memimpin gerakan global yang mendorong reformasi pada lembaga-lembaga ekonomi internasional, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, pemerintahan Prabowo bisa memperkuat posisinya di forum-forum internasional sebagai negara yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan global, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Negara Berkembang
 Strategi lain yang dapat dilakukan oleh Prabowo untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila di tengah hegemoni kapitalisme global adalah memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan regional. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menghadapi masalah serupa---seperti ketergantungan pada ekspor bahan mentah, ketimpangan ekonomi, dan tekanan dari negara-negara kapitalis maju---dapat menjadi mitra strategis dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih mandiri dan adil.
Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki peluang besar untuk memainkan peran kunci dalam memperkuat integrasi ekonomi regional, seperti melalui ASEAN. Melalui kerangka kerja sama ini, Indonesia dapat mendorong model ekonomi berbasis gotong royong dan kemandirian ekonomi yang mencerminkan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sistem kapitalis global yang rentan terhadap krisis.
4. Diplomasi Ekonomi yang Lebih Mandiri dan Berdaulat
