Untuk diketahui bahwa Indonesia pernah menerapkan sistem Ekonomi Pancasila dalam pembangunan nasional. Namun, seiring dengan gerakan reformasi tahu 1998 pengaruh Pancasila dalam sistem perekonomian nasional memudar bersamaan dengan menguatnya ekonomi pasar yang menjadi tren perekonomian global saat ini. Hasilnya, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan di bawah semangat ekonomi pasar ini. Namun, di balik kemajuan tersebut ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Berkaca pada kondisi demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah mengkritik kecenderungan yang terjadi dalam sistem dan praktik ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalis dengan membuka lebar kesempatan berinovasi dalam kebebasan pasar. Kapitalisme yang dipraktikkan ini memang membuat pembangunan Indonesia maju pesat, tetapi ketimpangan ekonomi pun tumbuh bersamaan dengan gerak pembangunan tersebut.
Untuk memulihkan perekonomian yang terus-menerus meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Prabowo selaku Presiden terpilih menawarkan Ekonomi Pancasila sebagai salah satu visi pembangunan bangsa yaitu: "Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945" yang menjadi salah satu elemen penting dari tiga Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Ekonomi Indonesia tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan. Inilah rancang bangun ekonomi yang seharusnya dijalankan, yaitu Ekonomi Pancasila. Paham Ekonomi Pancasila menuntut pemerintah untuk pro aktif. Pemerintah harus jadi pelopor dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, menyejahterakan rakyat, dan menyelamatkan negara.
Peran pemerintah sangat krusial dalam Ekonomi Pancasila dalam mengendalikan praktik ekonomi pasar bebas. Pemerintah harus mengendalikan pasar dengan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan. Jika pemerintah hanya pasif maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika ini terjadi rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindas.
Mampukah Prabowo?
Prabowo Subianto sudah lama meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang berakar pada tradisi dan kearifan lokal bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang luar biasa untuk membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Sistem kapitalisme meskipun populer dan bisa memakmurkan sebuah negara, keuntungannya tidak menetes hingga ke rakyat. Kemakmuran ekonomi kapitalisme hanya berhenti pada para pemilik modal dan pihak-pihak yang menguasai sumber daya ekonomi.
Gagasan Prabowo untuk menghidupkan kembali Ekonomi Pancasila meskipun akan menghadapi tantangan luar biasa, tetap memiliki peluang yang besar untuk menggeser kapitalisme dengan Ekonomi Pancasila. Presiden RI kedelapan ini memiliki potensi kemampuan untuk menggerakkan potensi dan sumber daya bangsa Indonesia dalam menghadapi dominasi kapitalisme global yang semakin kuat.
Meskipun tatanan ekonomi dunia saat ini didominasi oleh negara-negara kapitalis yang kaya-raya, bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto masih memiliki celah  yang bisa dimanfaatkan menerapkan kebijakan berbasis Pancasila yang lebih inklusif dan adil. Peluang-peluang ini muncul dari tren global yang semakin peduli terhadap keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kemandirian nasional. Celah ini akan memudahkan pemerintahan Prabowo untuk segera mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai solusi alternatif yang dapat membawa keseimbangan antara keadilan sosial, kedaulatan ekonomi nasional, dan persaingan global.
