Berita tentang Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS kejebolan beberapa hari lalu sangat memukul martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat.
PDNS sebagai pusat data nasional yang digunakan oleh kementerian-lembaga, pemerintah daerah, dan instansi pemerintahan berisi data-data strategis pembangunan sebagai manifestasi dari kedaulatan negara.
Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah khususnya Pasal 27 Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE) dalam rangka mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.
Jauh PDN digunakan untuk kepentingan pembangunan, keamanannya malah berhasil diutak-atik oleh para peretas. Konon, penggunaan PDN adalah rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pemerintahan.
PDNS kejebolan mencerminkan keamanan data nasional belum optimal di tengah percepatan transformasi digital yang digaungkan Presiden Joko Widodo.
Nahas betul nasibnya. Belum sempat cita-cita konsolidasi data nasional dinikmati, PDNS-nya malah sudah jebol duluan. Menurut hasil forensik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), biang kerok gangguan server di PDNS adalah virus ransomware brain cipher atau brand 3.0 yang berhasil masuk dan mengunci data PDNS.
Apa itu PDNS?
PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara merupakan proyek Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membangun Pusat Data Nasional (PDN) sebagai upaya efisiensi pengelolaan data center yang sudah tersebar hingga 2.700 data center di seluruh lembaga pemerintah. Cita-citanya, semua server pemerintahan dapat diletakkan di PDN yang berfungsi sebagai data center nasional.
Berhubung pembangunan PDN sendiri masih berproses, Kominfo menggunakan PDNS bekerja sama dengan Telkom hingga pembangunan PDN selesai. Apesnya, sebelum PDN rampung, PDNS yang sudah dimanfaatkan oleh 75 kementerian dan lembaga, 20 provinsi, 169 kabupaten dan 59 kota itu sudah kejebolan duluan.
Kominfo sendiri sempat sesumbar bahwa buntut dari penyerangan ini adalah peretas yang mengatasnamakan Lockbit 3.02 meminta tebusan 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar. Konon, peretas mengancam tidak akan membuka data yang telah diretas jika tebusan tidak dibayar.
Data Strategis
Data memiliki peran krusial sebagai fondasi dalam mentransformasi bangsa, terutama dalam konteks Indonesia Emas 2045. Peran data bukan hanya terbatas pada jumlah atau keragaman data, tetapi juga pada cara data tersebut dikumpulkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membuat keputusan strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Data merupakan akumulasi informasi yang dikuantifikasi untuk kepentingan pengambilan keputusan strategis terkait dengan program-program pembangunan.
Informasi yang disajikan dalam data bisa menggambarkan kondisi riil suatu permasalahan secara jelas dan tepat sehingga bisa dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan jangka panjang.
Pemerintah sendiri memerlukan validasi untuk rencana-rencana jangka panjang dengan menggunakan data sehingga arah kebijakan yang akan dihasilkan tidak melenceng dari tujuan yang hendak dicapai.
Data adalah pemandu bagi jalannya pembangunan karena data berisi informasi yang benar dan akurat. Data yang kredibel pada umumnya memberi “insight” yang benar tentang apa pun.
Negara akan selalu membutuhkan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi rakyatnya.
Data-data tersebut memberikan gambaran yang jelas dan obyektif sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat.
4 Aspek Penting Data
Dengan pemahaman yang tepat, sasaran pembangunan bisa direncanakan lebih jelas sehingga proses transformasi bangsa berjalan lancar.
Data memberikan dasar empiris yang kuat untuk perencanaan pembangunan. Di sini peran data bergeser dari sumber informasi untuk pemerintah menjadi fondasi transformasi bangsa.
Setidaknya, ada 4 aspek penting dari data yang selama ini telah berperan dalam pembangunan nasional sehingga layak untuk dikatakan sebagai fondasi transformasi bangsa.
Aspek-aspek tersebut adalah: Informasi dan Analisis yang Akurat; Basis Perencanaan Pembangunan; Haluan Negara dalam Pembangunan; dan Peta Transformasi Bangsa
#1 Informasi dan Analisis yang Akurat
Aspek informasi dan analisis yang akurat mengacu pada karakteristik data sebagai informasi yang dapat dianalisis secara akurat. Semua data yang akurat bisa memberikan landasan informasi yang solid.
Sementara analisis data yang mendalam dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat membentuk kebijakan yang tepat sasaran. Informasi dan analisis yang akurat menggambarkan soliditas dan akurasi data yang tinggi sehingga bisa menghasilkan pandangan, pendapat, atau kesimpulan yang tepat.
#2 Basis Perencanaan Pembangunan
Dengan menggunakan data sebagai dasar perencanaan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih akurat, efisien, dan berdampak positif pada masyarakat.
Pembaruan data secara berkala adalah tugas yang penting agar perencanaan pembangunan tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.
Data-data yang kerap digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan selama ini adalah: data ekonomi-keuangan, infrastruktur, demografi, kesejahteraan sosial, dan sumber daya manusia.
#3 Haluan Negara dalam Pembangunan
Dalam negara modern, data adalah panglima yang mengontrol proses pembuatan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan sebuah negara.
Menggunakan data sebagai pedoman atau haluan negara dalam pembangunan adalah pilihan rasional para penyelenggara negara dalam bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan.
Data yang akurat merupakan dasar dari rasionalitas sebuah kebijakan publik. Akurasi data yang tinggi bisa menjadi haluan atau pedoman bagi pemerintah dalam memprediksi peluang kegagalan atau keberhasilan dari rencana kebijakan yang hendak diimplementasikan.
Kemampuan data dalam memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan jangka panjang membuat kebijakan publik atau rancangan pembangunan menjadi lebih visibel dan terukur sehingga mengefisienkan alokasi sumber daya.
Peran data sebagai haluan negara dalam pembangunan bisa diimplementasikan untuk keperluan analisis kebutuhan. Data sangat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh suatu wilayah atau sektor.
#4 Peta Transformasi Data
Jejak sejarah data di Indonesia membentang dari masa kolonial hingga era digital, menciptakan peta transformasi yang merefleksikan evolusi bangsa ini.
Pada masa kolonial, data digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks transformasi, jejak ini menunjukkan bagaimana pemahaman terhadap data berubah dari alat eksploitasi menjadi instrumen pembangunan.
Pada era kemerdekaan, dengan pembentukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1960, data statistik menjadi lebih terorganisir dan digunakan untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi negara.
Perubahan tersebut menjadi langkah pertama menuju transformasi penggunaan data dari alat administrasi menjadi panduan perencanaan pembangunan.
Data tidak hanya menjadi statistik belaka, tetapi menjadi landasan untuk perumusan kebijakan pembangunan, mengukur dampak program-program, dan merencanakan prioritas pembangunan. Transformasi ini menciptakan paradigma baru di mana data menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan.
Prioritaskan Keamanan Data
Pembobolan PDNS baru-baru ini mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bahwa keamanan data adalah isu yang sensitif sehingga perlu diprioritaskan keamanannya. Keamanan data merupakan elemen penting dalam strategi negara sehingga kelalaian dalam menjaga data dapat berakibat fatal.
Keamanan data tidak dapat dipisahkan dari konsep rahasia negara. Data adalah strategi yang telah dikuantifikasi dengan sistem tertentu sehingga dapat dieksekusi dalam pembangunan. Data yang diolah dengan baik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi negara dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang tepat.
Nilai strategis data suatu negara menjadikannya sebagai target yang menggiurkan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika data strategis jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat merugikan.
Informasi yang sensitif dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan negara, mengganggu stabilitas nasional, atau bahkan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, menjaga keamanan data adalah tanggung jawab yang harus diemban dengan serius oleh pemerintah.
Salah satu dampak paling nyata dari kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik. Warga negara yang merasa data pribadi mereka tidak aman akan ragu untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah, yang pada akhirnya akan menghambat pengumpulan data yang valid dan dapat diandalkan.
Selain itu, pemerintah yang tidak mampu menjaga keamanan data akan kehilangan kredibilitas di mata dunia internasional. Kerjasama internasional, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, sangat bergantung pada kepercayaan dan integritas data.
Jika negara lain merasa bahwa data mereka tidak aman, mereka akan enggan untuk berbagi informasi penting dengan kita, yang pada gilirannya akan melemahkan posisi strategis kita di panggung global.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan keamanan data. Ini termasuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, mengadopsi standar keamanan internasional, dan meningkatkan kesadaran serta kemampuan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber.
Pemerintah juga harus memiliki mekanisme respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi insiden kebocoran data, serta sistem hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan siber.
Dalam era digital ini, data adalah salah satu komponen kunci dalam menjaga kedaulatan negara. Pemerintah harus berkomitmen penuh untuk melindungi data sebagai wujud tanggung jawab kepada negara dan rakyatnya.
Keamanan data bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan keandalan pemerintah dalam menjaga rahasia negara. Jika pemerintah lalai, data-data strategis yang mengandung kedaulatan negara diam-diam bisa berpindah tangan.
Depok, 27/6/2024
