Mohon tunggu...
Sultani
Sultani Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis Lepas

Senang menulis kreatif berbasis data

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Putusan MA dan Paradigma Anak Muda dalam Pilkada

7 Juni 2024   10:02 Diperbarui: 10 Juni 2024   07:40 636
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi gedung Mahkamah Agung, Jakarta (Sumber: Tatang Guritno/ Kompas.com)

Momen-momen pembelajaran ini perlu bagi anak muda yang memiliki visi untuk daerahnya, sebagai bekal dalam menghadapi tantangan terkait dengan pengalaman dan kematangan dalam memimpin daerah. Dukungan dari partai politik, mentor, serta pelatihan kepemimpinan menjadi faktor penting untuk membantu kesuksesan mereka.

5. Perubahan Paradigma Politik

Kehadiran lebih banyak anak muda dalam politik daerah dapat membantu mengubah paradigma politik yang selama ini mungkin didominasi oleh tokoh-tokoh yang lebih tua. Anak muda cenderung memiliki pendekatan yang lebih progresif dan inklusif, yang bisa mempercepat reformasi dalam pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, putusan MA ini dapat menjadi katalis positif bagi regenerasi politik di tingkat daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan dan pemerintahan.

Namun, perlu dicermati juga bahwa putusan MA ini ternyata memiliki kelemahan yang mendasar karena dianggap bertentangan dengan UU Pilkada yang demokratis.

Potensi Dinasti Politik

Sejumlah pakar telah mengkritik bahwa putusan MA ini memang membawa darah segar dan energi baru dalam pilkada nantinya, akan tetapi putusan tersebut juga bisa menjadi pintu masuk penyakit lama yang akan menggerogoti pilkada yang demokratis, yaitu dinasti politik. Selama ini mayoritas hasil pilkada di Indonesia adalah dinasti politik yang cukup kuat mencengkeram sistem politik di daerah.

Baca juga:

Pilkada 2024 dan Bayang-bayang Dinasti Politik

Hampir semua kawasan di Indonesia mempunyai dinasti politik dengan karakter kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada kawasan yang kepala daerahnya dipilih dari keluarga yang sama dengan penguasa politik lokal sejak pilkada tahun 2005. Ada daerah yang dimekarkan untuk mengakomodasi nafsu politik dinasti-dinasti yang bersaing dalam politik lokal. Ada juga daerah yang para kepala daerahnya saling bertarung hanya untuk mewariskan legacy kepemimpinan berbasis kekerabatan.

Dinasti politik dalam Pilkada serentak nasional 2024 memang tidak bisa dihindari. Namun, dengan Putusan MA yang kontroversi ini, dikhawatirkan dinasti politik justru akan merajalela atas nama hak politik generasi muda.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun