Isu Kaesang menjadi wali kota sudah bukan hal baru lagi. Sebelumnya, Kaesang juga sudah digadang-gadang oleh PSI untuk menjadi calon Wali Kota Depok.Â
Masih ingat dengan spanduk bergambar Kaesang sebagai calon Wali Kota Depok yang viral di media sosial pada Mei 2023? Munculnya spanduk tersebut langsung memicu pikiran publik kepada nama Jokowi. Mengapa harus nama Jokowi yang muncul?
Jawabannya bukan karena Presiden RI ketujuh ini adalah sosok ayah kandung dari Kaesang. Nama Jokowi menjadi relevan dengan wacana pencalonan putra bungsunya tersebut karena terkait dengan posisinya sebagai Presiden petahana.Â
Ada dugaan bahwa sebuah dinasti politik sedang dibangun di bawah kekuasaan mantan Wali Kota Solo ini melalui keterlibatan anak-anak dan kerabatnya di dalam kekuasaan politik. Sehingga, begitu spanduk pencalonan Kaesang tersebut viral, orang-orang langsung berpikir bahwa Jokowi sedang menyusun kekuatan politiknya melalui dinasti politik yang dirintis melalui anak dan menantunya.
Secara umum dinasti politik bisa diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan.Â
Dalam sistem kekuasaan ini rekrutmen politik dan sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada kerabat dan keluarga petahana. Jika Jokowi memang berniat untuk membangun dinasti politiknya, maka orang nomor satu di republik ini sedang membangkitkan kembali model kekuasaan politik yang populer pada zaman kerajaan berabad-abad silam.
Dinasti politik menganut patrimonialisme dimana regenerasi politiknya lebih mengutamakan ikatan genealogis ketimbang merit sistem yang berbasis prestasi. Karena itulah dinasti politik ini terbilang awet dalam sistem kerajaan yang sirkulasi kekuasaannya diwariskan secara turun temurun dari raja kepada anak dan keturunannya. Tujuan dinasti politik adalah agar kekuasaan tetap langgeng dalam keluarga penguasa.
Untuk zaman sekarang, praktik dinasti politik sudah dianggap kuno atau primitif. Akan tetapi, pandangan ini tidak berlaku untuk beberapa kalangan. Mereka menggandrungi dinasti politik di alam demokrasi yang modern.Â
Fenomena ini marak kembali ketika sistem pemerintahan Indonesia bergerser dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi berbasis otonomi daerah.Â
Sejarah telah mencatat, sejak otonomi daerah berlaku pada 2001 yang diikuti dengan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005, sejumlah kepala daerah berhasil memperkuat kedudukan mereka melalui dinasti politik.
