Jangan lupa kalau identitas etnis dan agama juga dapat menjadi faktor pendorong polarisasi politik di Indonesia. Di daerah-daerah yang memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi, pandangan politik sering kali berkaitan dengan identitas kelompok, yang dapat memperkuat perpecahan antar komunitas.
Tingkat polarisasi dan perpecahan juga bisa dipicu oleh bahasa yang provokatif dari para pemimpin politik atau pendukungnya. Serangan-serangan pribadi atau tuduhan kecurangan tanpa bukti dapat memperkuat ketegangan antar kelompok dan memicu konflik pasca-pemilu.
Rekonsiliasi Demi Kemajuan Bangsa
Masyarakat perlu menyadari bahwa persaingan politik yang berlebihan dapat merusak keutuhan dan kedamaian bangsa. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya ruang diskusi yang inklusif dan terbuka, baik di media sosial maupun di ruang-ruang publik, di mana pendapat yang beragam dapat didengar dan dihargai. Dalam ruang diskusi ini juga retorika politik yang membakar emosi para pendukung harus dihindari dan diganti dengan orasi yang difokuskan pada visi dan program.
Setelah pemilu, masyarakat perlu terlibat dalam proses rekonsiliasi yang mencakup dialog antar kelompok, pembangunan kepercayaan, dan kerja sama lintas-masyarakat untuk memperbaiki hubungan yang terganggu selama masa kampanye. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi media dan kesadaran akan bahaya hoaks dan informasi palsu. Edukasi tentang cara memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dapat membantu mengurangi polarisasi yang disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengurangi dampak buruk pluralisme, persaingan politik, polarisasi, dan perpecahan pasca-pemilu.
Dengan kerja sama dan komitmen bersama, bangsa Indonesia dapat melangkah maju menuju kedamaian, kemajuan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Depok, 18 Februari 2024
