Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis dan pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam. Jika pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu, dihimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar.Â
Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga Bangsa Indonesia dapat lebih baik dengan disahkannya KUHP!!
