[caption id="attachment_340307" align="alignnone" width="600" caption="http://jogjareview.net/wp-content/uploads/2014/08/FS-600x275.jpg"][/caption]
Yogyakarta, 31 Agustus 2014
Dengan hormat,
Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai ikon budaya dan sentral pendidikan digegerkan ‘pernyataan’ kontroversial Florence Sihombing yang rentan diasumsikan sebagai penghinaan. Meskipun medium virtual yang digunakan Florence Sihombing bersifat pribadi, kita akan mudah sepakat bahwa tindakannya keliru. Kita sadari atau tidak, media virtual terjalin dalam sistem komunikasi global village, di mana tidak ada batasan geografis dalam arus informasi. Tapi, sebagai orang awam, saya menandang bahwa penahanan Polda DIY terhadap Florence Sihombing merupakan sebuah kebijakan yang berseberangan dengan spektrum keadilan.
Anda bisa jadi sangat benar dan saya keliru. Menurut saya, kasus tersebut merupakan ‘peristiwa budaya’ karena medium yang digunakan adalah ‘bahasa’ dengan instrumen ‘media virtual’. Semestinya yang harus kita gelar adalah dialog, bukan tindakan-tindakan reaktif dan represif. Bila Florence Sihombing dinilai menghina dan ‘ditahan’ Polda DIY, maka ‘semua pihak-pihak’ yang melakukan tindakan ‘bully’ (menghujat dirinya melalui media virtual) terhadap dirinya semestinya ‘ditahan’ pula. Lebih dekat lagi, pihak-pihak yang mengedit foto Florence Sihombing harus ‘ditahan’ karena sudah mengarah pada pelecehan seksual. Ini harus dilakukan pihak Polda DIY untuk menegakkan keadilan hukum, bukan kepastian hukum (rechtstaat) yang rentan dimanipulasi.
Pada sabtu malam (30 Agustus 2014) saya menyaksikan liputan Florence Sihombing yang disiarkan KOMPAS TV. Florence Sihombing menyatakan bahwa dirinya bersedia menjalin dialog. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Florence Sihombing telah menyampaikan permohonan maaf. Tidak cukup dengan itu, Florence Sihombing telah menyampaikan permohonan maaf melalui media virtual (path). Lalu di mana tindakan yang tidak kooperatif tersebut? Saya bisa memaklumi Florence Sihombing tidak menghadiri jumpa pers karena pihak yang merasa terhina cenderung masih bersikap reaktif. Jika dinilai adanya upaya menghilangkan barang bukti, semestinya ‘barang bukti’ tidak ada lagi. Buktinya, ‘barang bukti’ tersebut masih ada, terjadi penggandaan yang luar biasa, dan bisa diakses publik yang berupa ‘kata-kata’ di akun ‘path’.
Saya menyayangkan sikap LSM yang melaporkan dan tampaknya begitu bersemangat untuk menyingkirkan (menahan) Florence Sihombing dari Yogyakarta. Sebagai orang awam, saya menilai tindakan ini tidak berada pada porsinya. Tampaknya kita lupa, sebagai Kota Budaya dalam sistem sosial budaya Yogyakarta, terdapat ‘hukum adat’. Salah satu hukum adat dapat kita tempuh melalui jalan musyawarah (kekeluargaan). Jika hukum adat tidak bisa menjadi solusi, maka baru dilanjutkan ke ranah hukum positif atau lembaga-lembaga pengadilan. Nah, tugas LSM adalah memfasilitasi atau mendukung adanya dialog, bukan langsung melaporkan (tindakan yang memiliki esensi represif atau reaktif) ke polisi sebelum adanya upaya-upaya musyawarah tersebut.
Bukankah kita tersinggung karena dinyatakan ‘tidak berbudaya’? Mengapa kita tidak menyelesaikan masalah dengan cara yang ‘berbudaya’ pula? Apakah ‘bully’ di media virtual, aksi demontrasi pengusiran, dan penahanan; adalah budaya warga Yogyakarta dalam menuntaskan masalah? Jika memang langkah-langkah ini dijadikan sebagai solusi; bukankah ini ‘peneguhan’ bahwa Yogyakarta layak disebut ‘Kota Diskriminasi’ karena menjadikan kekerasan sebagai solusi.
Saya pun melihat telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan pada posisi Florence Sihombing. Di mana Florence Sihombing telah menjadi ‘korban’. Terutama media massa yang memuat posisinya sebagai seorang mahasiswa fakultas hukum sebuah PTN ternama di Yogyakarta. Pada konteks ini, tindakan Florence Sihombing tidak memiliki relevansi yang kuat dengan lembaga institusi pendidikan. Dirinya menulis ‘path’ tidak mengatasnamakan lembaga pendidikan dan tidak terjadi di kawasan institusi pendidikan. Jadi, semestinya tidak ada sangsi akademis. Korelasi pernyataannya yang dinilai menghina dan posisi sebagai mahasiswi adalah ‘ulah’ para pem-bully yang anonim dan wartawan yang ‘kepo’.
Pada 2010, saya bangga dengan warga Yogyakarta menyikapi ‘gugatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terhadap keistimewaan Yogyakarta’. Tidak ada tindakan yang sampai menahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Sikap penentangan tersebut sangat berbudaya. Di masa ini, muncul kirab budaya dan termasuk Hip Hop Foundation yang mengenalkan lagu ‘Jogja tetap Istimewa’ gubahan Marzuki Mohammad. Sewaktu Presiden Susilo Bambang Yudoyono berkunjung ke Yogyakarta ketika menghadiri pernikahan Putri Sri Sultan, Polda DIY tidak menahan dan tidak ada pula aksi pengusiran beliau. Padahal, tindakan beliau jauh lebih meresahkan karena menggugat eksistensi (tahta) Raja Yogyakarta. Apakah karena beliau ‘seorang presiden’ hukum atau sangsi sosial menjadi tidak berlaku? Apakah karena beliau ‘seorang presiden’ Polda DIY tidak menahannya? Jika penahanan ‘20 hari’ terhadap Florence Sihombing terus berjalan, hal ini akan membuktikan bahwa hukum Indonesia memang digunakan untuk menindas rakyat.
Lebih lanjut lagi. Kecenderungan kita mempersepsikan negatif karena kita melihat masyarakat sebagai “identitas tunggal”. Ketika disebut kata ‘Yogyakarta’, kata ‘Yogyakarta’ merengkuh keseluruhan individu (kolektif) yang memiliki ‘kesadaran’ bagian dari Yogyakarta. Tidak mengherankan, banyak awak virtual yang tersinggung, bahkan bukan warga Yogyakarta. Sehingga, Anda yang merasa ‘baik’ (bermoral) tidak terima dinilai ‘bangsat’. Demikian pula dengan Anda yang ‘cerdas’ tidak terima dinilai ‘tolol’. Atau Anda yang ‘kaya’ tidak terima disebut ‘miskin’.
Tapi, bukankah ada oknum warga Yogyakarta yang ‘bangsat’? Tidak semua warga Yogyakarta yang ‘malaikat’. Wahai, Polda DIY! Bila pernyataan Florence Sihombing menyatakan ‘bangsat’ tidak benar, maka penjara akan sepi dan damai laksana komplek pemakaman umum.
Meskipun kasar, bukankah memang ada warga yang masih ‘tolol’? Kenaikan biaya pendidikan mengakibatkan banyak warga yang tidak dapat mendapatkan hak asasi dalam mendapatkan pendidikan.
Dan tentang ‘miskin’; bukankah memang masih banyak warga yang miskin? Sebab, UMR di wilayah Yogyakarta termasuk rendah. Anda yang terbiasa tinggal di area kota, tentu tidak begitu merasakannya. Berbeda bila Anda melangkah ke pinggiran (desa). Saya pernah bermukim di Madukismo Kabupaten Bantul. Di sana saya menyaksikan dan hidup bersama warga yang masih miskin. Bahkan, ada tetangga saya yang tidak punya tempat tidur. Mereka tidur di lantai beralaskan tikar atau tidur di ‘lincak’. Bagimana pula dengan nasib tukang becak? Tidak sedikit tukang becak yang menjadikan becak sebagai “rumahnya”. Bahkan, posisi lokalisasi di kawasan Pasar Kembang bukankah sebuah realitas dari kemiskinan? Terakhir saya ke lokalisasi di Pasar Kembang pada Juni 2013, saya menjumpai PSK yang berusia di bawah 19 tahun (di bawah umur). Jika tidak ‘miskin’, di Yogyakarta tidak semestinya berdirinya sektor ekonomi yang memperdagangkan tubuh perempuan.
Maka, marilah kita menyadari bahwa ‘masyarakat’ bukanlah identitas tunggal. Tindakan Florence Sihombing jelas keliru, tapi ‘bully’ dan ‘penahanan’; merupakan tindakan yang ‘lebih keliru’. Apalagi, tindakan Florence Sihombing tidak menimbulkan kerugian materi atau kekerasan fisik.
Oleh sebab itu, saya berharap:
1.Florence Sihombing dibebaskan dari tahanan Polda DIY.
2.Diselenggarakannya ‘dialog damai’ antara Florence Sihombing dan warga Yogyakarta. Dialog ini harus didampingi tokoh masyarakat, LSM, intelektual, dan dijamin keamanannya.
3.Kasus Florence Sihombing tidak ditunggangi ‘kepentingan ekonomi’ (menaikkan rating siaran atau oplah surat kabar) atau ajang ‘cari tenar’ tokoh-tokoh tertentu yang tergila-gila popularitas. Para saudara-saudara memiliki media sosial (blog) menghentikan ‘copy-paste’ kasus Florence Sihombing. Karena ‘copy-paste’ yang tidak proporsional dengan judul ‘bombastis’ telah berperan serta dalam represi terhadapnya.
4.Kita harus segera menemukan solusi “keluhan” Florence Sihombing berupa upaya mengentaskan kemiskinan, keadilan (persebaran) pendidikan, menurunkan tingkat kriminalitas, dan (tentunya) upaya-upaya menghadapi (menemukan solusi) kelangkaan BBM di negeri kita ini.
5.Mengizinkan kembali Florence Sihombing menuntaskan studinya.
6.Memberikan dukungan moral bagi Florence Sihombing sebagai bukti bahwa Yogyakarta sebagai Kota Budaya memang memiliki warga berbudaya; bukan Kota Berbahaya dengan 'warga berhati buaya'.
Saya bisa saja keliru dan Anda sangat benar. Melalui surat ini, saya hanya menyampaikan aspirasi saya sebagai warga Yogyakarta. Bagi saya, sejauh tidak menimbulkan kekerasan fisik atau kerugian materi, diskriminasi sebaiknya dapat kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Florence Sihombing sudah meminta maaf. Semua agama besar di Yogyakarta yang saya kenal, termasuk Islam, Kristen, dan ajaran Kejawen; mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Saya sebagai penganut Islam telah memaaafkan. Inilah ajaran Nabi Muhammad yang saya pahami.
Demikian surat dari saya. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terimakasih.
Salam hormat,
Sulfiza Ariska
