Politik transaksional telah menjadi sorotan utama dalam wacana politik modern, terutama di negara-negara dengan sistem demokrasi yang sedang mengalami kemunduran. Politik jenis ini, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan transaksi kepentingan pribadi atau kelompok, semakin meminggirkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik. Artikel ini akan membahas bagaimana politik transaksional berkontribusi pada ambruknya demokrasi, dampak yang dihasilkan, dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi.
Apa Itu Politik Transaksional?
Politik transaksional mengacu pada praktik politik di mana pejabat publik atau pemimpin politik melakukan transaksi langsung dengan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Dalam konteks ini, proses pengambilan keputusan politik lebih menyerupai negosiasi pasar daripada upaya mencari kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas.
Contoh nyata dari politik transaksional adalah "politik uang" selama pemilihan, di mana suara rakyat ditukar dengan imbalan materi. Selain itu, politik transaksional sering muncul dalam bentuk distribusi jabatan politik, proyek pemerintah, atau konsesi lainnya kepada aktor yang mendukung atau memberikan keuntungan bagi penguasa.
Ambruknya Demokrasi Akibat Politik Transaksional
Politik transaksional pada dasarnya melemahkan demokrasi karena mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan representasi publik. Demokrasi seharusnya merupakan sistem di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dengan tujuan akhir mencapai kebaikan bersama. Namun, politik transaksional menciptakan ketidakadilan dan korupsi dalam sistem ini.
Berikut adalah beberapa cara di mana politik transaksional dapat menyebabkan ambruknya demokrasi:
1. Erosi Akuntabilitas Publik
Dalam politik transaksional, pejabat publik lebih bertanggung jawab kepada individu atau kelompok yang memberi mereka keuntungan pribadi daripada kepada rakyat. Hal ini menyebabkan berkurangnya akuntabilitas, karena pejabat yang korup tidak merasa perlu menjawab kepada konstituen mereka.
2. Korupsi dan Nepotisme
Ketika politik transaksional menjadi norma, korupsi dan nepotisme pun berkembang. Jabatan politik diberikan kepada mereka yang bersedia membayar atau memberikan dukungan politik, bukan kepada individu yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Ini mengurangi efektivitas pemerintahan dan membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem.
3. Delegitimasi Lembaga Negara
Ketika keputusan politik didasarkan pada transaksi dan kesepakatan tersembunyi, lembaga negara kehilangan legitimasinya. Masyarakat mulai melihat lembaga-lembaga tersebut sebagai instrumen kepentingan pribadi daripada institusi yang seharusnya melayani kepentingan umum. Hal ini berujung pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.
