Realita saat ini, TNI solid. Semua unsur TNI, termasuk pasukan elit di masing-masing angkatan kompak dan satu suara mendukung pemerintahan yang sah.
Bagaimana jika ada purnawirawan jenderal yang berniat melakukan makar sebagaimana isu yang berkembang di sosmed akhir-akhir ini? Niat sih bisa saja, tapi niat saja tak cukup untuk menggelar kudeta hehehe.
Lagipula, hakekatnya, purnawirawan tak lagi punya pengaruh pada tentara aktif. Purnawirawan pasti dihormati dan disegani. Tapi tentara aktif tak akan mau mengikuti arahan purnawirawan untuk melawan pemerintah yang sah.
4) Rakyat tidak mendukung
Seluruh warga Indonesia pasti tak suka jika ada yang menista agama. Terkait kasus Ahok yang menjadi "biang keladi keriuhan" akhir-akhir ini, pasti banyak warga Muslim yang sepakat bahwa Ahok harus dihukum, jika terbukti bersalah di pengadilan.
Namun, menginginkan Ahok dihukum dan makar pada pemerintah yang sah itu dua hal yang sama sekali berbeda, dan tak punya kaitan. Dan ini yang patut diingat dan dipahami.
Mencoba memaksakan keterkaitan kasus Ahok dengan menggulingkan pemerintah tak hanya konyol namun sama sekali tidak masuk akal.
Ahok yang ngomong kenapa Jokowi ikut disalahkan? Jokowi sama sekali tak tahu menahu dengan pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Jokowi tidak meminta atau menyuruh Ahok berujar seperti itu. Jadi jika ada yang harus disalahkan itu hanya Ahok, dan bukan Jokowi (sekali lagi, jika Ahok dinyatakan bersalah di pengadilan resmi, dan bukan pengadilan jalanan).
Jadi yang perlu dipahami adalah, mereka yang ingin Ahok dihukum tak bisa dianggap kalau mereka juga ingin menggulingkan Jokowi. Mereka yang menyatakan ingin "membela agama" tak bisa disimpulkan dan dicurigai sebagai niatan untuk makar pada pemerintah. Jika ada yang berniat seperti itu, pasti persentasenya kecil.
Masyarakat Indonesia mungkin ingin Ahok dihukum jika terbukti menista agama. Namun masyarakat yang sama tak otomatis bisa dianggap atau dituduh ingin melakukan makar.
Jadi apa yang kira-kira akan terjadi pada 2 Desember mendatang?
