Mengukur Siapa Penikmat Tol Laut

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianugerahi Allah SWT sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau tercatat di PBB berjumlah 16.056 pulau (2017). Wilayah Indonesia dengan dua pertiganya berupa  lautan dihuni  sekitar 267  juta jiwa, dengan  46 persen penduduk  tinggal  di Pulau Jawa. Akibatnya terjadi ketimpangan antara Jawa luar Jawa, utamanya di daerah tertinggal, terpencil, terdepan  dan perbatasan (T3P).

Penduduk  yang tinggal di Pulau Jawa tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, transportasi, listrik, internet dan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan fasilitas  bermutu dan terjangkau. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah  Kisar dan Moa (Maluku Barat Daya), Tahuna, Melangone, Siau, Lirung, Karatung serta Miangas (Sulawesi Utara), mereka kesulitan memperoleh  bahan kebutuhan pokok, listrik, BBM dan akses internet.

Untuk menyelesaiakan ketimpangan pemerintah menggas dan mengimplementasikan program tol laut, yang pada 2020 ini sudah memasuki tahun kelima. Kemenhub  menggandeng Pelni pada 4 November 2015 berhasil meluncurkan 2 trayek tol laut. 

Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama untuk mewujudkan janji kampanye Presiden Jokowi dan programnya masih terus berjalan hingga saat ini.

Pada awal beroperasi, PT PELNI (Persero) diberi penugasan dua rute. Kemudian 6 rute pada 2016 dan 2017. Sedangkan pada 2020 perusahaan perintis tol laut ini menjalani 8 rute. 

Tol laut yang terus  bertambah menjadi 36 rute pada 2020 ini  melibatkan BUMN trasnportasi laut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero) dan pelayaran  swasta.

Program tol laut yang bertujuan menjaga stok barang di daerah T3P agar stabilitas dapat terjaga serta tidak terjadi disparitas harga. Agar peran tol laut terus bermanfaat sesuai tujuanya, diperlukan rumah logistik-- yang oleh Kemenhub diberi nama "Rumah Kita", untuk memfasilitasi barang dari  kapal agar bisa  ditampung, selanjunya  didistribusikan kepada masyarakat melalui BUMD, BUMDes, koperasi serta para mitra kerja tol laut.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN  mensinergikan  beberapa BUMN untuk membangun 40 Rumah Kita di daerah tujuan tol laut. Keputusan  membangun Rumah Kita, berdampak positif bagi pendistribusian barang di daerah tujuan tol laut. 

Keberadaan Rumah Kita menjadi sebuah kekuatan baru dalam membangun dan menata distribusi barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong warga menjual  hasil alam seperti kopra, rumput laut, garam, ikan segar, batang kayu kelapa yang sudah tua untuk dipasarkan di Jawa.

Bagi para pengusaha di daerah T3P, program tol laut  telah menjadi wahana untuk membuka lapangan kerja baru. Warga di daerah T3P menjadi lebih bergairah dalam mengumpulkan hasil alam, menyusul jelasnya pasar dan pembeli barang mereka serta kepastian jadwal kapal.  Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi di daerah T3P bergerak, dan terus bertumbuh dengan adanya tol laut.

Untuk daerah perbatasan, seperti Nunukan, Sebatik, Kalimantan Utara, Natuna, Tarempa Kepulauan Riau, Moa, Kisar di Maluku Barat Daya program Tol laut juga sangat berarti. Karena selama ini, pasokan kebutuhan bahan pokok, termasuk gas LPG  mereka dicukupi oleh Malaysia dan Timor Leste, khususnya untuk Kisar yang letaknya di batas negara.

Dengan program tol laut, kebutuhan bahan pokok dan barang penting penduduk di daerah perbatasan bisa langsung dicover dari dalam negeri. Hal ini membuktikan, jika negara hadir dalam menyelesaikan setiap persoalan warganya, berarti program tol laut berhasil meningkatkan nasionalisme NKRI.

Siapa Penikmat Tol Laut?

Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Kepulauan Natuna merupakan dua kabupaten di daerah terdepan, letaknya di Barat Laut Indonesia. Wilayahnya  meliputi Midai, Pulau Laut, Serasan dan seterusnya. 

Sebagai pulau terdepan di jalur pelarayan ke Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, kabupaten Natuna berhadapan langsung berbatasan laut dengan  Vietnam dan Kamboja di Utara. Sedangkan di   sisi barat ada Singapura dan Malaysia serta dan timur juga ada wilayah  Malaysia di Pulau Kalimantan.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Natuna berkisar 72.000 jiwa (2017), namun  wilayahnya terdiri ratusan pulau, sedangkan pulau yang dihuni hanya 26 pulau.  Selebihnya merupakan pulau-pulau kecil tanpa penghuni dengan mayoritas tanaman kelapa. 

Sebagai pulau tanpa penghuni infrastruktur di pulau tersebut tidak terbangun. Meski demikian Natuna memiliki potensi ikan laut 1 juta ton/tahu dan baru  dimanfaatkan 36 persen (KKP-2017)

Tingkat kepadatan penduduknya 124,10 /Km2,  tergolong sedikit. Mereka teresebar di beberapa pulau, sehingga sarana transportasi laut menjadi kebutuhan utama warga. 

Dengan penduduk yang tidak banyak, kabupaten dengan potensi gas alam cair 112.680.000 barel dan gas bumi 400.386.000 barel ini, secara ekonomi tanpa subsidi, suplai kebutuhan pokok dengan harga standar di Jawa sulit terwujud, termasuk kebutuhan gas dipasok Pertamina dari Jakarta. 

Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Tahuna, Sulawesi Utara,  dengan jumlah penduduk sekitar 280.000 jiwa ini kebutuhan pokoknya dipasok dengan kapal tol laut dari Surabaya ke Bitung, disambung dengan  kapal  feeder  menuju Tahuna-Kahaktuang-Burias-Tagulandang-Biaro-Lirung-Melongoane-Miangas-Marore. 

Dengan infrastruktur terbatas,  Pelni-SBN harus menyiapkan truk, forklip  dimuat di kapal tol laut agar distribusi ke BUMD, BUMDes, Koperasi dan toko mitra terlayani baik.

Kabupaten Morotai belum lebih maju dari Kota Tidore yang banyak memiliki benteng peninggalan Portugis di masa kesultanan Ternate. Kabupaten  Morotai dan Kota Tidore juga memerlukan kebutuhan pokok secara rutin. Meskipun bukan pulau terdepan, kota di Provinsi  Maluku Utara ini  sebelum ada kapal tol laut barang kebutuhan  pokok disuplai dari Ternate.

Kemudian Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD) hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku ini penduduknya sekitar 27.000 orang dengan luas wilayah 4.548 kilo meter persegi terdiri 117 pulau, dengan pulau berpenghuni sekitar 27 pulau.

Pulau Kisar, Moa, Wetar merupakan beberapa pulau  terdepan  berbatasan langsung dengan Timor Leste. Moa, Wetar dan Kisar  tidak menghasilkan beras dan berbagai kebutuhan pokok.  Warga mengaku mendapatkan pasokan kebutuhan pokok dari negara tetangga, Timor Leste yang dulu bagian dari NKRI.  Lucunya barang-barang di Timor Leste dipasok dari Surabaya. Dengan tol laut semua teratasi.

Kapal Tol laut bukan saja hanya mengantar barang ke daerah T3P, namun melalui penugasan operator tol laut kepada Pelni, perseroan telah  membangun jaringan komunikasi dengan Pemda, BUMN, BUMD, BUMDes, Koperasi dan para pengusaha di daerah tujuan tol laut di mana Pelni ditugaskan. 

Koordinasi dengan BUMN diperlukan untuk kelancaran ketersediaan barang untuk memasok kebutuhan bahan pokok dan barang penting di daerah terdepan.

Meskipun sudah berjalan lima tahun, muatan balik masih belum terlalu tinggi. Hal ini disebabkan daerah T3P umumnya memiliki  keterbatasan infrastruktur. Karenanya  kinerja tol laut sulit diukur dengan volume muatan balik yang diangkut. 

Kinerja tol laut harus diukur dari sisi lain, diantaranya: Terpenuhinya kebutuhan pokok warga,  pemerataan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan warga di seluruh negeri. Mengukur tol laut bukan berapa banyak volume barang diangkut, namun berapa jiwa  dapat disejahterakan. ***