Tak kalah angkutan laut yang digadang menjadi poros maritim dunia, juga mendapat perhatian. Pengelolaan kapal perintis yang melayari seluruh pulau di pelosok negeri sebagai Sabuk Nusantara (Sanus) diambilalih. Semula kapal perintis dikelola Kemenhub melalui KSOP, Jonan memilih BUMN sebagai pengelola operasional, hal ini untuk memisahkan regulator dan operator secara jelas. Sehingga pengelolaan akan lebih terpantau, transprasan, berstandar dan tak kalah penting pemberian PSO lebih terpantau sesuai peraturan.
Kondisi pelabuhan sebagai sarana kapal bersandar untuk menaikkan dan menurunkan angkutan juga terus dibenahi. Selain beberapa pelabuhan besar dikelola oleh PT. Pelindo 1-4 di Nusantara, ada ratusan pelabuhan dikelola Kemenhub. Tak terlewatkan, pelabuhan ini menjadi target penertiban dan penataan. Dengan demikian wajah pelabuhan di tanah air akan makin tertib, bersih, aman dan nyaman. Suatu harapan seleuruh masyarakat dalam pelayanan transportasi publik.
Kemudian Kementerian PAN & RB juga memiliki prestasi lumayan besar. Pemeringkatan dan penilaian kinerja para menteri sejatinya sangat positif karena Kementerain PAN & RB menilainya secara obyektif dan independen, namun karena yang dinilai sesama menteri, langkah Menteri PAN &RB Yudi Crisnandi yang merupakan kader Partai Hanura ini dinilai politis dan melampaui batas kewenangan. Langkah Yudi menialai kinerja kementerian tepat, Cuma seharusnya yang meniliai Kementerian PAN & RB, yang menyampaikan pengumumnya presiden, akan lebih smood.
Kementerian yang dipimpin profesional lebih berhasil membenahi kementerianya sekaligus dalam pelayanan publik dibanding Kementerian yang dipimpin dari Parpol. Menteri Profesional lebih enjoy melaksanakan tugasnya tanpa beban, tanpa harus balas budi kepada Parpol, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan aparatur dibawahnya lebih berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita dapat bandingkan Kementerian yang dipimpin profesioanal dengan Kementerian dibawah Parpol. Nyata bedanya bukan? ***Â
