Presiden Jokowi memilih para menteri cukup seimbang antara profesional dengan menteri dari partai politik. Perbedaanya nampak nyata dalam kancah praktek memerintah di kementeriannya, namun masih ada menteri dari Parpol berprestasi. Mereka para profesional berani memimpin, menertibkan, menata dan membangun kementerianya secara profesional sesuai prinsip-prinsip good goverment, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik dan mereka berhasil.
Ada beberapa perubahan menarik kinerja para menteri dalam kabinet Presiden Jokowi dalam memimpin kementeriannya. Sebut saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) serta beberapa menteri lainnya yang belum diketahui penulis. Setahu penulis ada tiga kementerian yang paling menonjol dalam kinerjanya.
Kementerian KKP yang dipimpin Susi Pudjiastuti memiliki langkah dan program spektakuler dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan yang saat itu marak di perairan Nusantara. Ribuan kapal pencuri ikan langsung ciut dan tak berani menyentuh perairan Nusantara. Pasca penenggelaman kapal, produksi ikan tanggkap berlimpah. Nelayan tidak perlu jauh-jauh mencari ikan dari tempat tinggal mereka untuk mencari ikan di laut.
Dampak ikutan dari penenggelaman kapal pencuri ikan, salah satunya memberikan kesempatan ikan berkembang biak lebih cepat, karena indukan tidak stress diburu nelayan pencuri ikan dari negara tetangga yang kerap menggunakan teknologi lebih canggih. Perairan Nusantara pun lebih tenang dan produksi Ikan berlimpah dan berbuah berkah bagi nelayan.
Selain itu, Susi, panggialn akrab menteri kelautan yang hanya lulusan SMP ini melakukan moratorium kapal tangkap, hasilnya ribuan kapal memanipulasi data bobot kapal, sehingga terjadi pula manipulasi penggunaan BBM bersubsidi. Sudah menjadi hal biasa di masa lalu, namun tidak era Susi yang juga eksportir ikan ini. Masalah masa lalu langsung diberesi, hasilnya Kementerian KKP dapat berhemat triliunan rupiah. Banyak hal dibenahi menteri kelahiran Pengandaran, Ciamis Jawa Barat ini di Kementerian KKP.
Berlimpahnya produksi ikan tangkap terbuka peluang untuk mengolah, mendistribusikan dan memaksimalkan hasil produksi untuk kemakmuran rakyat. Menteri Susi mengundang sejumlah Dirut BUMN yang bergerak dibidang maritim. Dirut PT. Perikanan Indonesia, Dirut Perum Perindo, Dirut PT. PELNI, Dirut Djakarta Llyod, Dirut PT. PAL, PT. DKB dan Dirut PT. Garam. Mereka merupakan BUMN yang bergerak di jasa jual beli ikan, perusahaan transportasi laut dan perusahaan pembuat dan perbaikan kapal.
BUMN ini dihimpun agar dapat bergerak menangkap setiap peluang dari kegiatan perikanan tangkap dengan membentuk “Marine BUMN Incorporated”, suatu kongsi dinamis BUMN kelautan untuk menangkap peluang agar melimpaihnya produksi ikan tangkap dapat dioptimalkan. Menteri Susi berharap kegiatan ini dapat menampung ribuan tenaga kerja, memenuhi pangan dalam negeri, mendukung industri pakan ternak dan meningkatkan nilai ekspor ikan ke negara-negara yang tidak memiliki laut.
Kemudian Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga menertibkan dan menata kementerianya. Sejumlah langkah trasnformasi birokarasi internal dilakukan. Pembenahannya menghasilkan kebijakan dan keputusan berdampak poisitif bagi perbaikan trasnportasi negeri. Kita ambil contoh perpanjangan runway, perbaikan dan perluasan terminal Bandara yang dikelola Kemenhub dibenahi. Dengan perpanjangan runway dan perbaikan, perluasan terminal Bandara diharapkan akan menarik operator menggunakan pesawat berbadan lebar dan meningkatakan kapasitas angkut, sehingga tarif penerbangan murah semakin terjangkau.
Pembangunan KA Trans Sumatera, Trans Sulawesi yang sudah dimulai konstruksi memberikan angin segar bagi daerah di luar Jawa untuk menikmati kereta api di tanah air. Pembangunan KA Trans Kalimantan, Trans Papua akan segera menyusul dalam beberapa tahun mendatang dengan target terencana dan terapantau terkordinasi secara ketat, sehingga ketepatan pekerjaan teralisasi sesuai target.
Pengambilalihan jembatan timbang dari Dinas Perhubungan Provinsi menandakan Ignasius Jonan ingin membenahi secara tuntas jembatan timbang yang memiliki fungsi mengontrol muatan sebagai alat pencegah kerusakan jalan raya. Beberapa tahaun belakangan, jembatan ini ada, namun tak ada gunanya. Jonan, panggilan akrab mantan Dirut PT. KAI ini rela mengambil alih pegawainya dari Pemerintah Provinsi menjadi karyawan pusat.
Terminal Bus yang umumnya kumuh, tidak tertib dan menampakkan wajah angker pelayanan angkutan darat tentu tidak sedap dipanang mata. Kaum marjinal lebih banyak pengguna bus. Meraka merasakan tidak aman dan nyaman. Jonan juga tidak diam, sesuai kesepatakan dengan Gubernur terkait, ia mengambil alih pengelolaan terminal kelas A, termasuk pegawaimya diserahkan ke Kemenhub. Ia pun sedang memberesi Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah untuk dijadikan percontohan penertiban dan penataan terminal menuju kualitas pelayanan kelas wahid.
Tak kalah angkutan laut yang digadang menjadi poros maritim dunia, juga mendapat perhatian. Pengelolaan kapal perintis yang melayari seluruh pulau di pelosok negeri sebagai Sabuk Nusantara (Sanus) diambilalih. Semula kapal perintis dikelola Kemenhub melalui KSOP, Jonan memilih BUMN sebagai pengelola operasional, hal ini untuk memisahkan regulator dan operator secara jelas. Sehingga pengelolaan akan lebih terpantau, transprasan, berstandar dan tak kalah penting pemberian PSO lebih terpantau sesuai peraturan.
Kondisi pelabuhan sebagai sarana kapal bersandar untuk menaikkan dan menurunkan angkutan juga terus dibenahi. Selain beberapa pelabuhan besar dikelola oleh PT. Pelindo 1-4 di Nusantara, ada ratusan pelabuhan dikelola Kemenhub. Tak terlewatkan, pelabuhan ini menjadi target penertiban dan penataan. Dengan demikian wajah pelabuhan di tanah air akan makin tertib, bersih, aman dan nyaman. Suatu harapan seleuruh masyarakat dalam pelayanan transportasi publik.
Kemudian Kementerian PAN & RB juga memiliki prestasi lumayan besar. Pemeringkatan dan penilaian kinerja para menteri sejatinya sangat positif karena Kementerain PAN & RB menilainya secara obyektif dan independen, namun karena yang dinilai sesama menteri, langkah Menteri PAN &RB Yudi Crisnandi yang merupakan kader Partai Hanura ini dinilai politis dan melampaui batas kewenangan. Langkah Yudi menialai kinerja kementerian tepat, Cuma seharusnya yang meniliai Kementerian PAN & RB, yang menyampaikan pengumumnya presiden, akan lebih smood.
Kementerian yang dipimpin profesional lebih berhasil membenahi kementerianya sekaligus dalam pelayanan publik dibanding Kementerian yang dipimpin dari Parpol. Menteri Profesional lebih enjoy melaksanakan tugasnya tanpa beban, tanpa harus balas budi kepada Parpol, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan aparatur dibawahnya lebih berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita dapat bandingkan Kementerian yang dipimpin profesioanal dengan Kementerian dibawah Parpol. Nyata bedanya bukan? ***
